Esensi Agama dalam Berdemokrasi

Opini    | 30 Mei 2019 | Read 281 times
Esensi Agama dalam Berdemokrasi

Pada bulan Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo sempat meminta masyarakat untuk memisahkan persoalan politik dan agama. Pernyataan tersebut mengundang banyak kontroversi. Apalagi saat itu bertepatan dengan selesainya pilkada yang sempat timbul gejolak perbedaan.

Segmentasi antara agama dan politik itu perlu. Pencampuran kedua persoalan tersebut rentan akan pergesekan antarumat yang dapat berujung konflik horizontal. Selain itu, garis batas agama dan politik pun semakin tidak jelas. Kasus-kasus simposium dalam negara dapat turut mengalami miskonsepsi hanya karena permasalahan tersebut.

Alasan sebagian masyarakat yang menganggap agama termasuk bagian dalam berpolitik juga beragam. Namun, faktor paling kuatnya adalah agama dianggap sebagai patokan moral dan etika dalam eksistensi manusia.

Terkadang, moral seseorang objektif dinilai berdasarkan agama yang dianut. Sama kasusnya dengan fenomena laju zeitgeist moral. Banyak orang percaya bahwa laju pergerakan moral ditentukan oleh ras, agama, suku, dan adat. Padahal, itu belum sepenuhnya benar.

Perubahan-perubahan iklim moral tersinyalir dalam editorial-editorial dalam sejumlah media, orasi politik, bahkan dalam pepesan kosong pelawak dan skrip-skrip opera sabun. Itu dapat membuat hukum dan keputusan-keputusannya merekonsiliasi dan menafsirkan ulang substansi mereka.

Dari fakta yang sudah diamati, zeitgeist moral terbentuk secara serentak dan itu tidak didorong oleh faktor agama. Hal tersebut merupakan sebuah gerak timbal-balik yang kompleks dari forces-forces yang kontinu. Seperti kekuatan yang mendorong hukum Moore, yang menjelaskan peningkatan kemampuan komputer yang semakin cepat.

Soekarno pernah menulis sebuah artikel yang berjudul “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara” di Panji Islam pada tahun 1940. Artikel ini merupakan manifesto awal Soekarno perihal relasi agama dan negara yang mencakup alasan dan maksud Beliau untuk  memerdekakan “agama” dari kungkungan negara.

Kesamaan ide Soekarno dengan Jokowi dapat menimbulkan potensi sekaligus bahaya yang mungkin dapat menimbulkan syok tata hukum dan negara. Begitu juga dengan tuntutan pengorganisasian kehidupan publik yang mensyaratkan demokrasi.

Penafsiran konteks yang salah mengenai maksud dari Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” seringkali dijumpai dalam populasi tertentu. Substansi dari Sila Pertama menjamin kemerdekaan beragama. Muslim, boleh. Protestan, boleh. Buddha, boleh. Bahkan, ateis pun boleh.

Sila yang dicetus langsung oleh Soekarno ini tidak mengharuskan adanya agama yang dipeluk oleh masyarakat, sebagaimana ini dianggap masyarakat merupakan maksud dari sila tersebut. Ideologi Pancasila sendiri padahal bukan seperti itu. Tentu, Pancasila ditujukan untuk Indonesia yang memiliki ragam etnis dan agama sehingga diharapkan perpecahan tidak terjadi.

Karena kepercayaan masyarakat yang sangat fundamental dalam bernegara, tak ayal kesempatan tersebut sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu untuk mendapat atensi mereka demi afiliasi politiknya.

Masyarakat yang terkotak-kotak dapat menjadi sasaran empuk narasi populisme oleh para demagog proteksionisme. Populisme selalu membangun kamar-kamar tersendiri bagi targetnya untuk menggabungkan imajinasi kolektif masyarakat. Dengan masyarakat yang berbasis religius, sentimen dibangun berbasis agama.

Dalam KUHP Pasal 156(a), Indonesia melarang penistaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh sejumlah pihak atau seseorang. Salah satu contoh kasusnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang dihukum penjara dua tahun karena ucapannya di Kepulauan Seribu.

Pasal-pasal seperti itulah yang kadang dijadikan lawan politik untuk digoreng dan akhirnya menjatuhkan sasarannya dengan sempurna. Lagi-lagi, memanfaatkan agama sebagai kartu truf untuk tameng dari segala perlawanan. Akibatnya, masyarakat kini darurat tersinggung dan bibit-bibit intoleransi mulai berkembang.

Dari contoh kasus-kasus di atas, sudah jelas bahwa agama kerap disalahgunakan dan dijadikan alat politik. Entah dalam bentuk narasi populisme, sikap defensif sekelompok orang, politik identitas, dan sebagainya.

Saya pribadi lebih menyukai gagasan sekularisme untuk diterapkan di Indonesia. Bukan maksud untuk menyingkirkan ideologi yang sekarang kita pegang, bukan. Sekularisme ini hanya bertujuan untuk memisahkan jalur agama dan politik. Itu saja.

Sekularisme di Indonesia dianggap merupakan paham yang bertentangan dengan agama, mengikis ruang bagi agama, erat dengan liberalis, kapitalis, atau ateis. Saya berani berujar kalau paradigma mengenai sekularisme tersebut salah besar.

Dalam kehidupan negara sekuler, agama merupakan privatisasi individu yang meyakini yang tidak boleh diintervensi atau mengintervensi pemerintah maupun orang lain di luar kepercayaan yang dianut. Dengan adanya prinsip seperti itu, saya lebih yakin kalau kehidupan beragama seseorang dapat berjalan tenang tanpa merasa terusik.

Pernyataan Jokowi mengenai agama dan politik yang harus dipisahkan membuat kalangan teokrasi geram  dan merasa dimarjinalkan. Mereka seolah-olah khawatir akan ancaman munculnya radikalisme sekuler.

Seseorang yang menikmati posisi istimewa yang didapat dalam struktur sosial cenderung bersikap konservatif. Mereka sengaja memelihara tradisi, sekolot apapun, untuk mempertahankan status quo. Maka dari itu, terkadang mereka tidak ingin bergerak ke arah progresif dalam pandangan politik.

Yang saya lihat dari sekularisme tidak seburuk itu. Sekularisme bukan merupakan identitas anti agama. Sekularisme tetap membuka ruang bagi aspirasi keagamaan. Yang membedakan sekularisme hanyalah sekularisme berusaha agar agama tidak terlalu mengendalikan tiap sendi hukum negara dan keputusan-keputusan para petinggi negara.

Sehubungan dengan kondisi Indonesia saat ini yang dapat dikatakan cukup rawan, saya kira sekularisme mempunyai beberapa solusi baik yang dapat diterapkan. Sekularisme mengharuskan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang bersifat denominasional dan multi-agama. Sekularisme tetap mendukung perlindungan orang yang menganut suatu kepercayaan, namun bukan kepercayaannya. Ideologi ini juga tidak membiarkan adanya agama yang menonjol sendirian.

Yang terpenting, ideologi sekularisme ini sangat-sangat mendukung kehdupan multirasial dan keberagaman agama yang sangat cocok di Indonesia. Saya tahu, topik tulisan yang saya bawakan ini sangat sensitif. Saya tidak bermaksud menyinggung atau memojokkan siapa-siapa. Saya hanya ingin menyuarakan aspirasi saya.

 

 

 

Samuella Christy adalah siswi SMA yang aktif menulis di berbagai media mengenai isu-isu politik dan sosial. Dapat dihubungi di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Samuella Christy

Samuella Christy adalah siswi SMA yang aktif menulis di berbagai media mengenai isu-isu politik dan sosial. Dapat dihubungi di [email protected].