Antara Hak dan Kewajiban

Opini    | 18 Apr 2019 | Read 198 times
Antara Hak dan Kewajiban

Pada hari rabu, tanggal 27 Maret 2019 lalu, terlansir berita yang menulis bahwa Menkopolhukam, Wiranto, menyatakan bahwa orang yang mengajak orang lain untuk golput dapat dikenakan sanksi pidana.  "Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu," kata Wiranto dikutip dari detik.com.[1] (27/03.2019)

Fenomena golput, atau tidak memilih, merupakan hal yang lumrah terjadi pada setiap kali masa pemilihan umum di Indonesia. Pada pemilihan umum tahun ini, pernyataan untuk memilih golput merupakan hal yang dapat dengan mudah kita temui, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Ketidakpuasan terhadap para calon yang ditawarkan, tidak adanya perbedaan yang terlihat diantara pada kandidat, hingga sikap apatis dan skeptis terhadap jalannya proses politik di tanah air merupakan beberapa dari banyak alasan untuk seseorang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Dan hal ini tentu saja bukan terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di banyak negara demokrasi lain, seperti di Amerika Serikat. Menurut studi Pew Research Center yang dikutip oleh Fortune, pada pemiihan presiden negeri Paman Sam tahun 2016, empat dan sepuluh warga Amerika yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya.[2]

Golput merupakan hak warga negara dalam negara demokrasi, dan merupakan bentuk politik untuk menyatakan kekecewaan terhadap para elit politik yang berada di tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, pernyataan yang diucapkan oleh Wiranto tersebut merupakan hal yang sangat bermasalah, karena bukan hanya mengancam hak kebebasan politik warga negara, namun juga mengaburkan konsep hak dan kewajiban.

*****

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling terkait, namun merupakan dua hal yang sangat berbeda. Anda tidak perlu mencari makna arti hak dan kebebasan dari seorang ahli bahasa yang mendapatkan gelar doktor dari universitas ternama, atau ahli filsuf yang telah menulis puluhan buku untuk memahami perbedaan tersebut. Anda cukup melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Di dalam KBBI, tercantum dengan jelas apa pengertian dari hak dan kewajiban. Hak merupakan "kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu." Dengan kata lain, hak merupakan sesuatu yang terberi dan dimiliki, serta wajib didapatkan oleh setiap orang yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan hak tersebut.

Sementara itu sebaliknya, kewajiban, yang berasal dari kata dasar wajib, dalam KBBI memiliki pengertian bahwa "harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan." Dengan kata lain, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan serta tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang, sesuai dari kapasitas orang tersebut.

Sebuah hak, bisa diambil dan dilakukan atau ditolak oleh orang yang memilikinya, tetapi tidak dengan kewajiban. Seorang karyawan memiliki hak untuk mendapatkan gaji dari pengusaha atau perusahaan, namun ia tidak memiliki "kewajiban" untuk mendapatkan gaji. Apabila ia berkehendak, ia bisa menolak untuk mendapatkan gaji yang diberikan kepadanya.

Sementara itu, memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan jumlah dan pada waktu yang disepakati merupakan kewajiban dari pengusaha. Tidak boleh ada pengusaha yang tidak membayarkan gaji kepada karyawannya, atau hanya membayarkan jumlah yang lebih kecil dari yang disepakati, atau tidak membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila seorang pengusaha tidak memenuhi kewajibannya kepada karyawannya, maka karyawan memiliki hak menuntut pengusaha tersebut untuk mendapatkan hak atas upah kerjanya.

Sama dengan contoh yang saya paparkan di atas, memilih pejabat publik merupakan hak warga negara. Hal tersebut tercantum dengan jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Memilih pejabat negara, baik di lembaga eksekutif ataupun yudikatif, merupakan hak warga negara, dan bukan kewajiban. Oleh karena itulah kita mengenal istilah "hak pilih" dan bukan "kewajiban pilih." Hak, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, merupakan sesuatu yang bebas untuk diambil atau tidak diambil oleh pemilik hak tersebut. Setiap warga negara yang memenuhi syarat, seperti batas usia dewasa, bebas memilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak, dan tidak pihak manapun, termasuk institusi negara, yang dapat memaksa seseorang untuk menggunakan hak nya.

Selain itu, bila hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada pemilik hak, namun tidak harus digunakan oleh pemilik hak tersebut, maka advokasi untuk tidak menggunakan atau mengambil suatu hak tidak dapat dihukum pidana. Memberi sanksi pidana kepada seorang individu karena ia mengadvokasi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu sama tidak masuk akalnya dengan mempidanakan seseorang dikarenakan ia mengajak para karyawan di suatu perusahaan untuk tidak mengambil gajinya.

Menkopolhukam dalam hal ini tentu bukan satu-satunya pihak yang mengaburkan perbedaan konsep antara hak dan kewajiban. Dalam aspek hak beragama misalnya, tidak sedikit pihak yang justru menganggap bahwa tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak memeluk suatu agama.

Hal inilah yang diantaranya diucapkan oleh ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, dalam dalam sambutan penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia (01/03/2019), dalam kata sambutannya, Said mengatakan bahwa "Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama. Maka ada kementerian Agama, tapi tidak ada darul fatwa."[3]

Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa menganut suatu agama merupakan salah satu hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (1) misalnya, dinyatakan dengan tegas bahwa "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Beragama, seperti halnya dengan memilih pejabat publik, merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi dan dilindungi. Dan, hak merupakan sesuatu yang bebas untuk dipilih atau ditolak, serta digunakan atau ditinggalkan oleh pemilik dari hak tersebut. Serupa dengan hak pilih, hak untuk beragama berarti setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan pilihan mereka, namun ia tidak diharuskan untuk memeluk agama yang ada. Apabila ia tidak dapat menemukan ajaran agama yang tidak sesuai dengan nuraninya, maka ia dapat memilih "golput" untuk tidak menganut keyakinan apapun.

Pengaburan distingsi antara konsep hak dan kewajiban niscaya akan berakhir pada lahirnya tirani, baik itu tirani negara atau masyarakat, dimana hak individu untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri menjadi tercerabut. Ia misalnya, dapat dipaksa untuk memilih pejabat publik yang tidak sesuai dengan nuraninya, atau diancam untuk menganut suatu agama yang tidak sejalan dengan keyakinannya. 

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas konsep hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara merupakan sesuatu yang sangat penting dan esensial demi terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bebas, adil, dan berperikemanusiaan.

 

[1]Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4485389/wiranto-mengajak-golput-itu-namanya-mengacau-bisa-dijerat-uu

[2]Sumber: http://fortune.com/2018/08/09/nonvoters-trump-presidency-pew-study/

[3] Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190301114130-32-373717/ketum-pbnu-tidak-boleh-warga-negara-indonesia-tak-beragama

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]