Cerita Diskusi Orkes Seri 2: Tentang Pemberdayaan Perempuan

Opini    | 3 Apr 2019 | Read 69 times
Cerita Diskusi Orkes Seri 2: Tentang Pemberdayaan Perempuan

Pada hari Jumat 29 Maret lalu, Suara Kebebasan bekerja sama dengan Kafha Laboratory for Humanity and Culture mengadakan seri kedua dari rangkaian acara diskusi Obrolan Kebebasan (OrKes). Pada kesempatan kali itu, diskusi publik yang mendiskusikan hasil karya ilmiah dari rekan-rekan jejaring gerakan libertarian di Indonesia ini mengangkat topik program-program pemberdayaan dan persepsi perempuan, sesuai dengan topik disertasi pembicara diskusi, Adinda Tenriangke Muchtar, yang juga merupakan salah satu tim editor website SuaraKebebasan.org.

Makalah Adinda, yang berjudul “Memahami Pengaruh Intervensi Pembangunan Terhadap Persepsi Perempuan Penerima Manfaat Tentang Pemberdayaan (Sebuah Studi Kasus di Sulawesi Selatan, Indonesia)”, diambil dari disertasi beliau yang berjudul sama dan diajukan sebagai syarat kelulusan kuliah program doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand. Tesis utama disertasi Adinda menyatakan bahwa ada pengaruh besar terhadap persepsi perempuan sebagai penerima manfaat dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Oxfam, sehingga diperlukan semacam kerangka program yang refleksif dan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan nuansa sosio-kultural tempat perempuan penerima manfaat tinggal.

Di dalam diskusi, Adinda menjelaskan berbagai aspek penelitian yang ia lakukan sebagai basis penulisan disertasi tersebut. Salah satunya adalah metode penelitian yang dilakukan, yakni etnographic research yang mencakup: constructivist paradigm, post-colonial feminism, dan post-development theory. Oleh karena menggunakan metode etnografi, Adinda harus tinggal bersama objek penelitian agar dapat memahami dan meresapi perspektif kehidupan objek penelitian yang ditulis. Adinda sendiri memilih kelompok perempuan penerima manfaat dari program RCL yang dilakukan Oxfam di Sulawesi Selatan.

Pengalaman Adinda tinggal bersama-sama dengan perempuan penerima manfaat melahirkan begitu banyak cerita menarik. Adinda, misalnya, merasakan sendiri resistensi beberapa warga pria di lokasi penelitian ketika warga perempuan mulai berdaya sebagai hasil dari program pemberdayaan yang dilakukan lembaga donor. Mereka, misalnya, kerap mengeluh “sejak program pemberdayaan dilakukan, perempuan di sini jadi lebih cerewet”.

Tetapi, tentu saja persoalan utama yang ingin disasar oleh Adinda sebagai peneliti adalah pengaruh program-program pemberdayaan tersebut terhadap persepsi warga perempuan itu sendiri. Pada poin ini, disepakati bahwa program-program pemberdayaan akan membawa hasil yang jauh berbeda apabila perempuan penerima manfaat diposisikan sebagai objek penerima yang pasif dan apabila mereka diperlakukan sebagai subjek penerima manfaat yang mandiri. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perumusan kerangka program yang tidak saja kontekstual, tetapi juga partisipatif dengan melibatkan perspektif penerima manfaat sebanyak mungkin.

Pada hemat saya, isu mengenai program bantuan yang dilakukan lembaga think-tank (foreign aid) memang termasuk ke dalam salah satu isu yang penting di dalam perspektif libertarianisme. Biasanya, foreign aid dipandang sebagai sebentuk manifestasi intervensi atas independensi individu atau kelompok, terutama karena setiap program bantuan menyimpan asumsi paternalistik di dalam dirinya. Inilah sebabnya lembaga think-tank libertarian seperti Cato Institute dan Atlas Network tergolong kritis terhadap program-program bantuan international seperti yang dilakukan Oxfam.

Pada kenyataannya, foreign aid sendiri telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar di dalam konteks hubungan internasional dewasa ini. Seberapapun Anda kritis terhadap konsep foreign aid, dan yakin bahwa foreign aid tidak membawa dampak signifikan, pada kenyataannya foreign aid akan tetap ada, dan akan tetap bersirkulasi dengan jumlah nilai yang bisa terbilang fantastis (negara adidaya Amerika Serikat sendiri mengalokasikan sekitar US$ 50 miliar untuk bantuan kemanusiaan di tahun 2017, padahal itu hanyalah 1 persen dari total anggaran pemerintah, dan AS bukanlah negara peyumbang foreign aid terbesar di dunia).

Pada poin inilah, menurut saya, disertasi Adinda bisa memberikan perspektif yang segar terhadap diskursus mengenai foreign aid. Di tengah-tengah dunia yang berisi banyak negara dan lembaga besar yang gemar membantu tanpa diminta, kita memang membutuhkan diskursus dan konseptualisasi foreign aid yang lebih jernih dan kritis. Untuk itu kita perlu lebih banyak berdiskusi dan menulis tentang isu penting ini. Saya senang dengan diskusi disertasi “Memahami Pengaruh Intervensi Pembangunan Terhadap Persepsi Perempuan Penerima Manfaat Tentang Pemberdayaan (Sebuah Studi Kasus di Sulawesi Selatan, Indonesia)” yang diselenggarakan oleh SuaraKebebasan.org dan Kafha Laboratory for Humanity and Culture karena dapat menjadi pemicu bagi diskusi-diskusi lainnya mengenai foreign aid dan pemberdayaan perempuan.

 

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady