Scale Matters, Stupid!

Opini    | 11 Feb 2019 | Read 174 times
Scale Matters, Stupid!

At federal level, I’m a libertarian

At state level, I’m a Keynesian

At district level, I’m a socialist

At family/friend level, I’m a Marxist

Salah satu problem terbesar ketika kita berbicara tentang ideologi ekonomi-politik adalah keengganan kita untuk memperhatikan skala implementasi. Maksudnya, kita mengira bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh ideologi seperti sosialisme atau libertarianisme dapat kita implementasikan pada semua skala sosial, mulai dari skala sempit (misalnya keluarga) hingga ke skala yang sangat luas (misalnya negara). Dalam konteks ini, kita benar-benar murid dari filosofi universalisme ala Kantian yang paling kaffah.

Padahal, ideologi ekonomi-politik tidaklah bebas dari problem skalabilitas. Tergantung pada skala implementasinya, suatu ideologi bisa menjadi sangat sukses atau menjadi bencana sosial seutuhnya. Ini karena setiap unit skala sosial adalah “binatang” yang berbeda, dan masing-masing membutuhkan prinsip-prinsip sosial-ekonomi yang berbeda pula. Budi sebagai individu bukanlah entitas yang sama dengan entitas abstrak “masyarakat Indonesia”.

Untuk itu kita mesti memperhatikan soal skalabilitas ketika berbicara soal spektrum ideologi. Perhatikan contoh progresi skala unit sosial berikut beserta perubahan prinsip ideologi yang menyertainya:

  1. Dalam skala rumah tangga, prinsip-prinsip komunisme seperti penghapusan hak milik pribadi dan etos “sama rata sama rasa” bukan saja mungkin untuk diterapkan (feasible), tetapi mungkin menjadi prinsip yang lebih bisa menjamin keberlangsungan rumah tangga sebagai unit sosial. Meski tidak mustahil, akan sangat sulit membuat rumah tangga untuk bertahan (sebagai suatu unit), jika sepasang suami istri memisahkan hak-hak individual mereka secara tegas.
  2. Melangkah ke level skala yang agak sedikit lebih besar, yakni puak atau kekerabatan (misalnya saudara, teman, tetangga, klan, atau warga dusun kecil). Pada level ini, prinsip keadilan distributif ala sosialisme masih bisa kita terapkan, tetapi sudah agak sulit untuk sepenuhnya “sama rata sama rasa”. Kita, misalnya, bisa dan perlu memberikan bantuan material bagi kakak/adik atau kerabat dekat yang sedang tertimpa kemalangan. Tetapi, pada level ini kita tidak bisa serta-merta menerapkan prinsip komunal, dimana hak milik pribadi sama sekali tidak diacuhkan.
  3. Pada level skala berikutnya, yakni skala masyarakat lokal (misalnya kota atau provinsi), pemisahan hak milik pribadi sudah mulai harus dilembagakan. Upaya menerapkan prinsip keadilan distributif memerlukan koersi negara atau otoritas tertentu.
  4. Level berikutnya, yang paling besar dan abstrak, adalah skala negara, regional, atau bahkan global. Pada level ini tiap-tiap individu menjadi entitas yang begitu abstrak dan anonim, sehingga setiap upaya untuk mengatur hidup masyarakat berdasarkan suatu rumusan tunggal bisa menjadi sangat intrusif. Pada level ini, menerapkan prinsip laissez-faire ala libertarianisme menjadi pilihan yang paling aman.

Persoalan terkait diskursus keadilan dan ideologi ekonomi-politik bermula ketika kita menerapkan nilai-nilai sosialisme atau libertarianisme pada semua tingkatan skala di atas secara indiskriminatif. Atau yang lebih parah: menerapkannya secara terbalik, yakni libertarianisme di level sempit dan memaksakan komunisme di level masyarakat besar.

Sebagaimana bisa kita lihat pada contoh progresi skala di atas, semakin sempit skala unit sosial, semakin mungkin prinsip sosialisme diterapkan. Sebaliknya, semakin besar dan kompleks unit sosial, prinsip keadilan distributif ala sosialisme akan semakin terasa intrusif. Ini karena menerapkan standar keadilan distributif pada skala masyarakat besar adalah sebentuk koersi. Sebabnya ada dua. Pertama, dalam skala besar, mencapai “konsensus” tentang keadilan sosial bukanlah pekerjaan yang mudah karena kebutuhan dan preferensi masing-masing orang bisa sangat kompleks dan berbeda-beda. Kedua, semakin besar ukuran masyarakat, semakin besar pula jumlah kebutuhan dan preferensi orang yang harus diakomodasi, sehingga semakin besar pula kebutuhan akan peran dan kekuasaan otoritas sentral untuk mengambil hak kelompok A untuk memenuhi keadilan bagi kelompok B.

Sosialisme adalah ide buruk bukan karena para sosialis menginginkan keadilan, tetapi karena mereka menginginkan keadilan pada tempat atau skala yang salah. Pada hakekatnya, keadilan adalah tindakan individual. Saya bisa bertindak adil kepada sesama individu lain. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika saya mendelegasikan keadilan ke tangan institusi negara untuk diterapkan kepada masyarakat secara luas.

Problem skalabilitas jugalah yang menjadi alasan mengapa kebijakan publik yang sukses di suatu negara tidak bisa serta-merta diekspor ke negara lain, khususnya apabila negara tersebut memiliki skala dan karakteristik sosial-kultural yang berbeda. Kebijakan kesejahteraan sosial (welfare policy) akan lebih mudah diterapkan di suatu masyarakat kecil dan relatif homogen seperti Swedia atau Norwegia. Tetapi kebijakan yang sama belum tentu akan sama berhasilnya jika diterapkan di negara besar, seperti Amerika Serikat, China, atau Indonesia.

Sampai di sini, bisa kita simpulkan bahwa dikotomi antara ideologi kiri dan kanan sebetulnya sudah tidak relevan. Dalam konteks problema skalabilitas seperti ini, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang Marxist dan libertarian pro-pasar bebas sekaligus tanpa kontradiksi sama sekali, selama saya menerapkan keduanya pada skala yang berbeda.

Pada akhirnya pertentangan yang paling mendasar bukanlah antara ideologi kiri (sosialisme) dan kanan (libertarianisme), tetapi antara orang-orang yang menyadari problema skala (kita sebut mereka para “lokalis”) dan orang-orang yang mengabaikan problema skala (kita sebut kelompok ini sebagai “universalis/globalis”).

Jika memang begitu, lalu masih adakah alasan untuk menjadi seorang libertarian?

Tentu saja ada. Ada satu karakteristik libertarianisme yang membuatnya unggul dari kolektivisme ala sosialisme dan Marxisme, yakni kesetiaan terhadap prinsip non-intervensi atau non-aggression principle (NAP).

Prinsip non-intervensi adalah posisi etis yang menyatakan bahwa “dosa” terbesar yang bisa dilakukan seseorang terhadap orang lainnya adalah dengan melakukan agresi, dimana agresi diartikan sebagai intrusi atau pelanggaran terhadap hak dan wilayah otonomi orang lain. Wilayah otonomi ini bisa mencakup hak milik pribadi, properti, privasi, atau kehidupannya secara umum. Dengan begini, prinsip non-intervensi atau NAP mengajarkan kita untuk pertama-tama mengurus diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mencampuri hidup orang lain. Ajaran semacam ini tentu saja lebih kompatibel dengan prinsip lokalisme yang menyadari pentingnya skala di dalam menerapkan prinsip etis/politis di dalam hidup bermasyarakat (pertama-tama, berbuat adil terhadap lingkup kecil terlebih dahulu sebelum menerapkan keadilan sosial).

Hal ini jauh berbeda dengan sosialisme, dimana secara prinsipil sosialisme ingin menerapkan keadilan dalam skala besar, sehingga misi politik yang diemban adalah soal bagaimana mengubah struktur masyarakat. Jadi, sudah pasti ideologi-ideologi kolektivis seperti sosialisme dan Marxisme secara otomatis melanggar dua prinsip yang saya sebutkan di atas, yakni prinsip lokalisme dan prinsip non-intervensi (NAP).

“Para filsuf sudah sejak lama menginterpretasikan dunia, tapi sesungguhnya yang harus mereka lakukan adalah mengubahnya,” kata Karl Marx. Kalimat tersebut memang terdengar gagah dan menggugah. Tapi seorang libertarian yg memahami prinsip lokalisme dan NAP tahu bahwa misi mengubah dunia adalah filosofi yang naif lagi bodoh.

 

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady