Muhamad Iksan

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan

Opini 7 Apr 2015

23 Maret 2015, pendiri Negara Singapura Lee Kuan Yew (LKY) meninggal. Ia adalah Perdana Menteri Singapura, yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade dari 1959 sampai 1990. Singapura pada mulanya pusat perdagangan bagi Inggris dan menjadi koloni Inggris di Asia Tenggara. Setelah merdeka sejak 31 Agustus 1963, pada tahun itu juga Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia tepatnya pada 16 September 1963, dan akhirnya dikeluarkan pada tahun 1965.

Cerita 30 Mar 2015

Cambridge musim dingin 2015 adalah sepenggal cerita buat kehidupan akademik saya sebagai peneliti. Saya berkesempatan mengikuti pelatihan jangka pendek (executive education) di Harvard Kennedy School. Sekolah Ilmu Pemerintahan ternama, termasuk ivy league, di Amerika Serikat. Pelatihan itu diadakan antara 11-16 Januari, dengan 47 peserta berasal dari lebih dari 15 negara. Latar belakang peserta sangat variatif: birokrat Kementerian, perwakilan donor seperti Bank Dunia, konsultan bisnis, dan tidak ketinggalan perwakilan dari masyarakat sipil.

Editorial 28 Mar 2015

Awal tahun 2015 ditandai peristiwa politik hukum yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aktor sentral. Bagi banyak masyarakat pendukung KPK, Polri sedang sistematis dan terencana telah berupaya melemahkan KPK. Akan halnya pelemahan institusi pemberantasan korupsi terdepan di Indonesia itu, mata uang kita Rupiah (Indonesian Rupiah/IDR) mengalami nasib yang tidak berbeda, namun dengan musabab yang berbeda tentunya.