Muhamad Iksan

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan

Editorial 16 Feb 2016

Kebebasan sipil kita senantiasa terancam oleh tindakan sepihak kaum anti toleransi. Sumber anti kebhinekaan berasal dari organisasi massa berbasis agama tertentu memang nyata terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kejadian di dua kota menjadi cerminan betapa rentannya kebebasan beragama dan hak untuk berserikat dan berkumpul. 

Editorial 17 Des 2015

Setya Novanto (SN) telah memutuskan mundur sebagai Ketua DPR RI. Pengumuman terjadi di ujung Rapat Majelis Kehormatan Dewan (MKD). MKD sebagai Alat Kelengkapan Dewan tengah menjalankan mandat guna melaksanakan sidang etik terhadap laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (SS). Menteri Sudirman melaporkan SN kepada Majelis Kehormatan itu disertai rekaman pembicaraan tentang Freeport. Kontan jagad politik menjadi gaduh serta menyita perhatian publik sekitar sebulan terakhir.

Opini 23 Nov 2015

Sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS), Menteri Tom Lembong mungkin adalah Menteri super-zibuk karena diberikan Pekerjaan Rumah besar oleh Presiden Jokowi, guna mengkaji lebih jauh juga mendalam tentang ujaran surprise dari Presiden Jokowi kepada Presiden Obama pada muhibah baru-baru ini ke Washington, DC, Amerika Serikat.  Presiden Jokowi mengindikasikan Indonesia tertarik untuk bergabung dengan 12 Negara dalam blok perdagangan regional dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Opini 30 Okt 2015

Satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya berisi jargon Revolusi Mental dan Nawa Citanya. Keadaan ekonomi di luar negeri maupun tekanan publik di dalam negeri menuntut pemerintahannya menggulirkan reformasi perekonomian lanjutan. Dengan menggulirkan 5 paket deregulasi, berupa penyederhanaan peraturan-peraturan dan debirokratisasi agar terjadi simplifikasi birokrasi, mulai 9 september (Paket 1) hingga 22 Oktober lalu (Paket 5). Tidak berlebihan bila beberapa penulis mulai mendengungkan Jokowinomics.

Wawancara 11 Okt 2015

Tahun 2015 merupakan tahun berat bagi banyak kalangan pemerintah, pengusaha serta pekerja tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi semakin nyata, karena pelemahan ekonomi nasional maupun global, nilai tukar mata uang kita Rupiah melemah tajam dan akhirnya secara umum tingkat kesejahteraan kita berkurang. Dari sisi eksternal, devaluasi mata uang China dan rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk menaikkan tingkat suku bunga menekan perekonomian Indonesia. Selain itu, turunnya harga minyak dunia tidak membawa berkah bagi kita, alih-alih rakyat menikmati penurunan harga BBM, ekspor komoditas Indonesia seperti batu bara dan barang tambang lain justru melemah seirama dengan penurunan harga minyak bumi.Berkaca pada kondisi mutakhir perekonomian, editor pelaksana SuaraKebebasan.org mewawancarai Poltak Hotradero (PH) dari Liberal Society, yang juga merupakan Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Simak petikan wawancara Poltak Hotradero dengan Managing Editor SuaraKebebasan.org, Muhamad Ikhsan (MI).