Muhamad Iksan

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan

Opini 23 Okt 2018

Indonesia mungkin negeri paling ajaib di kolong langit. Dalam soal apapun selalu ada berita kejutan. Kejutan yang masih anyar misalnya bagaimana Pemerintah mengalami kekurangan (defisit) yang menahun yang diderita lembaga penyedia layanan kesehatan universal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui pajak rokok.  Rokok yang menjadi ‘tersangka utama’ beragam penyakit justru tahun 2018 ini menjadi penyelamat BPJS Kesehatan.

Respon perokok seperti terekam dalam berita ini menarik ditelusuri, sekurangnya ada dua tanggapan dari para perokok. Pertama, keputusan pemerintah dianggap ironis karena dari asap yang dibakar dan menimbulkan penyakit, justru pajaknya dipergunakan menambah defisit BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan. Kedua, adanya implikasi kebijakan ini bahwa di masa depan perokok dapat menuntut pengobatan atas pelbagai penyakit oleh sebab kebiasaanya merokok, karena mereka menganggap pajaknya telah bermanfaat bagi jaminan kesehatan nasional.

Terlepas dari respon dan keabsurdan kebijakan publik pemerintah saat ini,  para pendiri republik yang merumuskan konstitusi UUD 1945 memang memvisikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Pasal-pasal dalam konstitusi kita dalam perihal ekonomi dan sosial kemasyarakatan bernuansa sosialistik dan semangat gotong royong menjadi paradigma dasarnya. Jimly Asshidiqie dalam Ekonomi Konstitusi mencatat konstitusi RI mirip dengan konstitusi negara sosialis a la Eropa kontinental, sangat berbeda dari konstitusi liberal seperti konstitusi Amerika Serikat, yang lebih menekankan pokok dalam konstitusinya berfokus kepada soal-soal politik dan kebebasan individual.

Editorial 5 Jun 2018

Tahun lalu tepatnya Mei 2017, Indonesia memperoleh kenaikan peringkat kredit serta memberikan tingkat layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P). Peringkat Indonesia kini di level BBB- dengan outlook stabil. Akhirnya, S&P mengikuti jejak lembaga pemeringkat internasional lainnya yakni: Fitch Ratings sejak 2011 dan Moody’s sejak 2012 telah memberikan status investment gade. Dengan perbaikan peringkat investasi tentu menghadirkan opitimisme bagi kita agar iklim investasi semakin kondusif dan menurunkan cost of financing, serta debt servicing bagi pemerintah.

Namun, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) sektor pubik meningkat sementara ULN sektor swasta menuurn. Data per Mei 2017 mencapai 333, 6 miliar USD dimana 50,5 persen dari jumlah total adalah ULN sektor publik. Dengan demikian, dalam tiga tahun terakhir posisi ULN sektor publik telah bertambah lebih dari 1,000 triliun Rupiah. Pola ULN berupa pertumbuhan ULN jangka panjang melambat, sementara ULN jangka pendek meningkat. Polemik dan perdebatan di publik juga melampaui data faktual di atas.

Cerita 20 Mar 2018

Disuatu jum’at sore yang basah tanggal 9 Februari lalu telah berlangsung acara peluncuran buku karya Tom G Palmer (editor) Moral Kapitalisme. Buku yang diterjemahkan oleh Rofi Uddarojat dengan saya selaku penyelia penerjemah. Kami senang sekaligus bergembira penantian cukup lama akhirnya berbuah hasil yang manis. Setelah sebelumnya, Rofi telah meresensikan buku dalam book review Menggali Arti Kapitalisme yang Sebenarnya” dengan menggunakan edisi bahasa Inggris. Akhirnya edisi bahasa Indonesia karya Tom Palmer ini dapat dihadirkan kepada pembaca bahasa.

Acara peluncuran yang dihadiri 90 orang peserta dari dalam negeri maupun delegasi internasional. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan peluncuran buku Moral Kapitalisme ini bagian dari pre-kegiatan Asia Liberty Forum 2018 (ALF 2018) yang berlangsung 10-11 Februari 2018. Acara yang terselenggara atas dukungan dan kerjasama Frederich Naumann Foundation for Freedom Indonesia dengan Suara Kebebasan.  

Laporan Khusus 15 Jan 2018

Tanpa pengukuran, tidak ada perbaikan. Demikian pernyataan yang terkenal dalam ilmu pengetahuan. Dalam soal pencapaian kebebasan individu serta kemajuan material melalui kesejahteraan ekonomis dan kebebasan sipil, maka Indeks Kebebasan Manusiawi (Human Freedom Index – HFI) perlu mendapat perhatian lebih mendalam. Ian Vasquez bersama Tanja Porcnik dari Cato Institute – lembaga pemikir libertarian Amerika Serikat- melakukan kompilasi terhadap beragam indikator kebebasan ekonomi, kebebasan individual, maupun kebebasan sipil mencakup 159 negara di dunia.

Setiap tahunnya, Vasquez dan Porcnik melaporkan pencapaian masing-masing negara melalui Human Freedom Index.  Publikasi laporan ini adalah kerjasama antara tiga think tank tiga negara maju (Cato Institute – Amerika; Fraser Institute – Kanada; dan Liberales Institute dari Yayasan Politik Jerman Frederich Naumann Foundation untuk Kebebasan).

Editorial 2 Jan 2018

17 Desember 2015 sebuah editorial berjudul Ketua DPR Mundur, Hukum Belum Tegak kami narasikan. Kini lebih dua tahun, situasi terkini mantan Ketua DPR SN menjadi terdakwa membuka babak baru dalam penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik. Kita sama-sama mafhum dua tahun lalu Setya Novanto (SN) memilih mundur dari kursi DPR 1 dan menepi dari sorotan publik. Ia cukup puas menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dan Ketua Fraksi Golkar di parlemen. Seraya menunggu suasana ‘kondusif’ untuk kembali ke panggung kekuasaan.

Namun “lawan” yang dihadapi SN bukan sembarang musuh, tetapi institusi penegak hukum hukum yang kredibel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, KPK telah menjadi lembaga yang berulang kali berhasil memidanakan mulai dari pejabat negara setingkat Menteri, pejabat daerah selevel Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak terkecuali anggota Parlemen di Pusat maupun Daerah telah merasakan digdayanya lembaga ini.

Cerita 2 Nov 2017

Pada 13-15 Oktober lalu, saya menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bertajuk “Liberty and Development: Human Identities between Religion and Globalization” tentang Kebebasan dan Pembangunan: Identitas Manusia antara Agama dan Globalisasi. Acara lokakarya perdana ini menggunakan konsep colloquium dari Liberty Fund, lembaga pemikir yang aktif menyebarluaskan konsep dan teoritik Libertarianisme asal Indianapolis, Amerika Serikat.

Karakteristik unik lokakarya Liberty Fund adalah perdebatan diskusi diberikan kerangka melalui makalah-makalah yang sudah dipersiapkan panitia sebelumnya. Boleh dikata, lokakarya serupa ini tidak bisa hanya bermodalkan kepandaian berbicara an sich, tetapi juga kemauan untuk membaca teks secara intensif. Dengan demikian, akan terlihat dari kualitas pendapat peserta. Lokakarya kali ini menghadirkan kombinasi peserta sebagai narasumber: ekonom, penggiat organisasi masyarakat sipil, dosen dan akademisi, serta aktivis akar rumput dari organisasi non pemerintah (LSM). Dengan beragam latar belakang dan asal peserta memastikan diskusi bernas diharapkan terjadi.