Insentif yang Salah dari Sayembara Tikus Djarot

Laporan Khusus    | 15 Nov 2016 | Read 487 times
Insentif yang Salah dari Sayembara Tikus Djarot

Suara Kebebasan, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usulkan sayembara tangkap tikus. Pemda mematok harga 20 ribu rupiah untuk setiap ekor tikus yang tertangkap. Sayembara ini diadakan lantaran musim hujan yang sudah di ambang pintu menimbulkan keresahan warga terhadap penyakit-penyakit akibat hama tikus. Sayembara ini tentu timbulkan banyak kontroversi. Mulai dari jubir timses Agus Yudoyono pertanyakan jumlah tikus di Jakarta, Cawagub Sandiaga Uno mengatakan bahwa pembiayaan dari dana APBN kurang inovatif, hingga Cagub Anies Baswedan yang menilai kebijakan semacam ini tidak akan efektif, karena sudah terbukti oleh kebijakan serupa di negara lain.

“Awalnya ada warga yang melapor”, ungkap Djarot. Atas laporan warga itu, Djarot menginstruksikan program sayembara basmi tikus dicanangkan. Warga khawatir musim hujan yang akan memburuk pada tiga bulan ke depan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, akan berujung pada menjamurnya penyakit-penyakit akibat liarnya populasi tikus. Korban leptospirosis atau Penyakit Kencing Tikus contohnya, dikabarkan naik terus jumlahnya di Jakarta dan terkenal paling rawan menjangkiti balita. Menjangkit di daerah banjir, akibat bakteri leptospira dalam urin tikus dan terdeteksi dengan gejala demam, nyeri di betis, sakit kepala, dan gagal ginjal.

Program ini direncanakan akan dibiayai dengan APBD. Tapi karena sidang paripurna APBD sudah lewat, maka akan diusulkan pada sidang paripurna 2017. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap percobaan ke dua wilayah Jakarta, yaitu Cakung dan Johar baru. Karena dana untuk percobaan tidak bisa dari APBD, untuk sementara digelontorkan dari Anggaran Pembasmian Hama Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP). Mekanisme pelaporan dimulai ke RT, RW baru nanti ekor tikusnya dikumpulkan di Kelurahan. “Kumpulin aja (ekor tikusnya). Nanti kami komunikasikan ke RT/RW," kata Djarot, di Hotel JS Luwansa, Selasa (18/10/2016).

Selain kontroversif, kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang buruk. Seperti kata Anies, proses pembentukan kebijakan harus dipikirkan matang-matang, tidak cukup dengan laporan warga lalu langsung dicanangkan. Ini melompati banyak sekali tahap, yaitu identifikasi isu, dan penelitian kebijakan (termasuk pencarian data statistik, penentuan sebab, akibat dan konsekuensi, dan perbandingan kasus kebijakan serupa). Apa benar populasi tikus tak terkendali? Apa benar tikus merupakan populasi hama terbanyak di Jakarta? Berapa total jumlah orang yang terjangkit penyakit akibat tikus, umur berapa saja mereka dan berasal dari Jakarta bagian mana? Pernahkah ada kebijakan seperti ini di negara lain, bagaimana hasil evaluasinya dan adakah konsekuensi negatifnya? Apa benar sayembara ini paling efektif? Dan masih banyak lagi pertanyaan krusial seperti ini yang belum dijawab dan dilaporkan ke publik oleh Pemda DKI Jakarta. Juga disinggung, pembiayaan melalui APBD justru akan menambah beban pemerintah. Kan sayang pajak warga dipakai untuk membiayai kebijakan yang tak dipikirkan dengan matang. Sandiaga Uno, melihat dari lain sudut pandang, pembiayaan pemerintah lewat APBD juga menandakan kurangnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Insentif memang diperlukan dalam kebijakan publik demi membuat warga tertarik untuk ikut berpartisipasi tanpa sanksi negatif pemaksaan pemerintah, namun insentif dalam kasus kebijakan tikus adalah insentif salah kaprah atau Perverse Incentive. Contohnya, konon katanya pernah ada kebijakan serupa di India untuk membasmi ular kobra berbisa. Pemerintah Kolonial Inggris di India yang khawatir pada populasi ular kobra berbisa, menawarkan hadiah uang untuk setiap ular yang tertangkap.

Namun hasilnya, populasi ular kobra di India malah berkali-kali lipat, karena ternyata masyarakat justru mengembang biakkan ular kobra demi mendapat hadiah. Insiden serupa terjadi di Hanoi, Vietnam di bawah Pemerintahan Kolonial Perancis. Persis sama dengan di Jakarta, waktu itu di Hanoi diadakan program membasmi tikus.

Mekanismenya bahkan juga sama, penghitungan hadiah berdasarkan jumlah ekor tikus yang dilaporkan ke pemerintah distrik setempat. Tak lama, pemerntah sadar di jalan banyak sekali tikus dengan ekor yang putus berkeliaran. Usut punya usut masyarakat hanya memotong ekornya saja lalu melepas tikus-tikus itu kembali justru agar mereka berkembang biak lebih banyak. Dengan begitu uang hadiah yang mereka dapatkan bisa lebih banyak. (DE)

Dipa Ena

Dipa Ena merupakan alumnus S1 filsafat Universitas Indonesia. Pernah bekerja sebagai jurnalis viva.co.id. Bisa dihubungi melalui [email protected]