MEA dan Masyarakat Merdeka

Laporan Khusus    | 2 Feb 2016 | Read 1401 times  
MEA dan Masyarakat Merdeka Sumber Ilustrasi: Ist.

Bagi sebagian orang, pasar bebas dianggap sebagai hantu yang menakutkan, ibarat pantai lepas tanpa tanggul yang siap diterjang ombak besar yang bisa menghancurkan seluruh bangunan di atas tanah. Oleh karenanya, masyarakat seringkali mengalami ketakutan ketika menghadapi ombak tersebut. Ketakutan akan lenyap, takut akan tak berdaya menahan ombak yang datang dari luar wilayahnya. Ya, takut adalah perasaan yang paling menghantui ketika mendengar istilah ‘pasar bebas’. 

Ketakutan itu tercermin dari upaya untuk memproteksi diri terhadap produk luar, atau dalam situasi tertentu menaikkan bea masuk bagi barang asing dianggap sebagai upaya untuk melindungi produsen lokal. Kira-kira itulah pandangan sederhana bagi masyarakat yang ‘takut’ terhadap sistem pasar bebas yang berorientasi pada persaingan.

Sebetulnya, secara naluriah sistem pasar bebas di beberapa negara Asean sudah berlaku jauh sebelum memasuki tahun 2015. Dalam catatan sejarah, hal ini sudah tertuang dealam kesepakatan Preferential Trading Agreement (PTA) pada tahun 1977, yang kemudian berlanjut dengan dibentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Setelahnya, pasca dilakukan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IX ASEAN di Bali tahun 2003, seluruh negara-anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Dalam MEA terdapat 3 pilar yang menjadi fondasi utama, yakni political security community, economic community dan socio-cultural community.

Cetak biru yang termuat dalam MEA diantaranya adalah penghapusan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang mengarah pada perbaikan kualitas produksi negara-negara ASEAN, menciptakan pasar regional yang berdampak pada kemudahan perdagangan, serta hadirnya beragam produk yang ditawarkan untuk konsumen.  

Selain itu, MEA juga memberikan kemudahan bagi sinergi antar negara anggota ASEAN. Sinergi itu tertuang dalam hubungan yang saling menguntungkan yang memungkinkan pertukaran produk unggulan antar negara ASEAN. Dalam literatur ekonomi, hal ini dikenal dengan istilah keunggulan komparatif, yang dipopulerkan oleh David Ricardo dalam The Principles of Political Economy and Taxation (1817). 

Menurut Ricardo, negara akan mendapatkan keuntungan jika masing-masing melakukan spesialisasi terhadap suatu produksi dan melakukan ekspor terhadap barang yang diproduksi dengan biaya yang lebih murah. Negara juga bisa mengimpor barang yang jika diproduksi di dalam negeri memerlukan biaya yang lebih mahal. Hal ini adalah keniscayaan karena tidak mungkin negara bisa melakukan spesialisasi produk di seluruh sektor. Oleh karena itu, pasar bebas menjadi alternatif yang diperlukan agar setiap negara saling bersinergi dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh, negara maju seperti Amerika Serikat juga membutuhkan barang impor dari negara berkembang seperti Indonesia. Amerika melakukan ekspor barang ke Indonesia, seperti produksi mobil, kedelai, alat persenjataan, dan lain-lain. Selain itu, Amerika juga mengimpor  barang dari Indonesia, seperti kayu, furnitur, emas, dan lain-lain.

Dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa pasar bebas membuat hubungan antar negara menjadi saling mengisi, karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan berdasarkan produktifitas unggulannya masing-masing. Di sisi lain, semakin protektif dan mengecam pasar bebas suatu negara, maka semakin tertinggal negara tersebut. Korea Utara adalah contohnya. 

Jika dibandingkan antara negara yang menerapkan pasar bebas dengan negara protektif, maka akan ditemukan perbedaan yang sangat drastis terkait pertumbuhan yang terjadi. Dalam publikasi Jeffrey Sachs dan Andrew Warner, Economic Reforms and Process of Global Integration ditemukan data bahwa negara yang menerapkan perdagangan bebas memiliki tingkat pertumbungan hingga tiga sampai enam kali lebih tinggi jika dibandingkan negara proteksionis. 

Bagi Sachs, kasus yang paling mengemuka terkait rapuhnya sistem ekonomi yang proteksionis adalah negara-negara di kawasan Afrika. Nigeria adalah salah satu negara yang mengalami ‘pil’ pahit dari sistem yang tidak bersahabat dengan pasar bebas. 

Sekitar tahun 1980-an, Nigeria diberikan saran oleh IMF guna melakukan reformasi struktural terkait liberalisasi ekonomi. Hal itu dikarenakan Nigeria memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah. Namun, saran itu tidak dijalankan oleh pemerintah yang lebih memilih untuk menjalankan pasar kredit dan mengendalikan tingkat bunga. Hasilnya Nigeria mengalami inflasi dan pengangguran yang meningkat pada periode 1990-an. Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 43 % menjadi 66% dari populasi. 

Sebaliknya, Ghana yang melakukan proses liberalisasi perdagangan pada tahun 1980-an justru mengalami peningkatan kesejahteraan secara bertahap. Salah satu liberalisasi perdagangan yang dilakukan Ghana adalah deregulasi bidang pertanian, serta menghapus tarif dan subsisdi. Hasilnya justru membawa peningkatan produksi yang diperoleh petani. 

Petani yang mengalami peningkatan kesejahteraan mampu membeli lebih banyak barang dan jasa, sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Data menyebutkan bahwa kemiskinan di Ghana mengalami penurunan dari 36% menjadi 29% dari total populasi. 

Perbedaan drastis antara Ghana dan Nigeria adalah contoh bahwa perdagangan bebas adalah mekanisme yang tepat dan dibutuhkan untuk perumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan akan pasar bebas seperti yang tertuang dalam paragraph pembuka tulisan ini.

Pasar bebas membawa banyak kemudahan bagi pelaku ekonomi. Semakin tidak dikenakan pajak bea masuk, maka semakin sedikit hambatan negosiasi dalam pasar bebas. Saya meyakini, akan ada kabar baik bagi negara yang membuka diri terhadap perdagangan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pasar bebas, pasalnya sejarah sudah membuktikan!

Sejarah Telah Membuktikan

Di periode 1930-an banyak yang meragukan pasar bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan. Hal itu dituangkan dalam kisah hidup Friedrich Hayek dan rekan-rekannya yang hidup pada zaman tersebut dan menjadi kaum minoritas di tengah banyaknya pandangan umum tentang tingginya peran negara dalam aktivitas ekonomi yang dimotori oleh John Maynard Keynes.

Setelah terjadi krisis yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an, pasar bebas dianggap sebagai penyebab utama. Tak hanya sebagai penyebab, pasar bebas juga mengalami bully yang cukup besar karena dianggap telah gagal untuk meningkatkan kesejahteraan. Usulan datang untuk lebih menigkatkan peran negara guna melawan krisis.

Usulan ini diinisiasi oleh Keynes dan diikuti oleh sebagian besar negara di dunia. Hayek memiliki pandangan yang berlawanan dengan pandangan umum saat itu mengalami pengucilan, dirinya menjadi kaum minoritas, namun kritik dan serangan terhadap Keynessian terus diluncurkan melalui bukunya the Road to Serfdom. 

Seiring waktu berjalan, pada tahun 1970-an, Keynessian mengalami krisis yang ditandai dengan inflasi yang meningkat dan pengangguran yang membludak. Setelah periode ini, dunia kembali menengok pasar bebas sebagai alternatif perekonomian global. Hayek beruntung bertemu dengan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan sebagai pemangku kebijakan yang siap mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pemikiran Hayek. 

Pada periode 1980-an keatas, pemikiran Hayek menjadi arus mainstream di belahan dunia.  Tak hanya itu, China yang dahulu memiliki pandangan yang sosialis kini menjadi negara yang pro terhadap pasar bebas. Selama 2 dekade, sistem pasar bebas telah menjadi pandangan umum yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini seiring dengan tumbangnya kediktatoran dan sosialisme yang terjadi di negara Afrika dan Uni Soviet kala itu. Ya, sejarah telah membuktikan bahwa kreativitas manusia tidak bisa dibatasi, kreativitas selalu ada dalam masing-masing individu dan tidak terbatas jumlahnya. 

Negara tidak boleh menghambat kreativitas manusia, tetapi harus mendukung dan membuka seluas-luasnya pertemuan antara konsumen dan produsen guna memasarkan hasil kreativitas tersebut. Pasar bebas membawa sistem pada keadilan individu, misalnya kekayaan seseorang dalam sistem ini lebih ditentukan oleh apa saja yang dilakukan dalam menawarkan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Semakin anda giat bekerja, maka semakin banyak pula pendapatan anda. Semakin anda malas, maka anda akan terjerumus dalam kemiskinan. Kira-kira begitu.

Contoh Bill Gates yang memiliki kekayaan cukup besar disebabkan oleh tawarannya mengenai perangkat lunak yang sering kita pakai saat ini. Semakin produksi anda berkualitas, semakin besar pula pendapatan anda. Ya, inilah persaingan yang membawa keuntungan bagi konsumen karena terdapat banyak pilihan yang kualitasnya saling bersaing. Ya, dengan pasar bebas semua pihak akan menjadi merdeka!

Hal itu terus diaposi hingga kini berlaku yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Istilah itu didefinisikan sebagai blok perdagangan bebas bagi negara-negara anggota ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar jelas memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih merdeka. 

Melalui MEA, setiap individu bebas melakukan perdagangan lintas negara di Asia Tenggara tanpa hambatan. Selain menguntungkan konsumen karena akan ada semakin banyak pilihan, MEA juga menguntungkan produsen karena juga bisa memperluas pasarnya lintas negara tanpa hambatan pajak. Dengan demikian, ekonomi ASEAN akan membawa pada intensitas perdagangan lintas negara. Hal ini juga akan meningkatkan persaingan kualitas barang, sehingga jika barang yang diproduksi dengan kualitas rendah akan tenggelam seiring waktu karena tidak menjadi pilihan konsumen. 

Logikanya, semakin tinggi persaingan, maka akan semakin menguntungkan konsumen pula. Bagaimanapun juga konsumen akan selalu mencari barang dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Dengan demikian, hal ini akan memacu produsen untuk menyesuaikan diri dengan selera konsumen dalam menyiapkan produknya.

Potensi keuntungan MEA sudah tertuang dalam berbagai sumber, salah satunya dari Jurnal Ekonomi Asia yang menyatakan bahwa potensi MEA dapat menghasilkan sekitar US$280 miliar hingga US$615 miliar. Angka itu mencapai 12% dari PDB ASEAN.

Selain itu, potensi juga hadir jika ditelisik dari populasi yang tersebar di wilayah ASEAN ini yang mencapai 620 juta penduduk. Besarnya populasinya memungkinkan pasar bisa berjalan dengan maksimal.

Lalu apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar semata? Tentu saja tidak! Produsen di Indonesia juga bisa menjual barangnya di negara lain tanpa hambatan. Tantangan saat ini yang perlu dilakukan Indonesia adalah memperbaiki kualitas barang dan tenaga kerjanya.

Bagi negara lain, Indonesia dianggap sebagai kekuatan di kawasan ASEAN. Jumlah kelas menengah yang meningkat dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) membuat modal Indonesia cukup menjanjikan.  Apalagi dalam cetak biru MEA 2015 ditetapkan 128 sektor jasa yang terbuka.  Dalam hal investasi, sudah ada pengamanan yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Selain itu, yang menjadi persoalan terkait MEA adalah mengenai adanya penduduk Indonesia yang tidak cukup memiliki pendidikan tinggi untuk bersaing dengan negara lain. Hal ini juga yang menjadi topik diskusi The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh SuaraKebebasan.Org dan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) pada hari Selasa, (19/01) tentang upaya meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA.

Salah satu rekomendasi yang muncul adalah memperkuat sertifikasi barang dan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dirasa penting agar produk yang dihasilkan bisa bersaing dalam menghadapi MEA melalui proses pelatihan dan lokakarya bagi masyarakat yang dirasa memiliki kemampuan yang kurang mendalam.

Saya juga setuju agar sertifikasi tertuang dalam proses pelatihan kerja dengan catatan selama prosesnya dikelola secara profesional dan menjangkau seluruh elemen masyarakat luas. Mengingat Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar sekitar 250 juta jiwa. Dengan demikian, apabila pelatihan kerja tidak dilakukan secara merata, maka tidak akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. 

Pelatihan kerja adalah salah satu alternatif guna memberikan edukasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketimbang menghabiskan anggaran untuk subsidi BBM yang tidak mendorong orang untuk meningkatkan kreatifitas.  Selain itu, pelatihan kerja ini juga harus diselenggarakan dapat mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini penting agar rencana yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu juga dikelola dengan cara yang lebih kompeten. Singkatnya, masyarakat justru harus melihat potensi yang menguntungkan dari penerapan MEA. Ini adalah kesempatan!

Untuk itu, saya setuju dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri dalam diskusi The Indonesian Forum tersebut, bahwa kesan publik tentang kekhawatiran dalam MEA adalah keliru. “MEA adalah konsolidasi ASEAN atau partnership competition. Dan kebijakan harus didasarkan logika, bukan perasaan!” ujarnya.

Kita bersyukur bahwa sistem perekonomian kita mengarah pada penghargaan hak dan kreativitas individu yang tidak mungkin kita jumpai dalam sistem sosialis. Di akhir tulisan ini, saya ingin mengulang apa yang pernah dikatakan oleh Alexis de Tocqueville dan Lord Action, bahwa sosialisme bermakna perbudakan! Ya, pasar bebas telah membawa manusia untuk lebih merdeka dan mengembangkan bakat individual mereka yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Hendra Sunandar

Hendra Sunandar adalah lulusan program studi Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pria yang pernah menjadi Runner Up lomba debat dalam ‘Political Science Student Fair 2012 ‘ ini menulis skripsi dengan judul ‘Analisis Sistem Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Studi Atas Divided Government dalam Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Jokowi-JK’. Bisa dihubungi melalui [email protected] dan twitter @hendra_lfc