LGBT, HAM, dan Hak Hidup Kita

Editorial    | 27 Jan 2018 | Read 315 times
LGBT, HAM, dan Hak Hidup Kita

Topik tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kembali meruak. Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, tentang adanya lima Fraksi di DPR yang tidak bermasalah soal LGBT telah memantik debat panas tak hanya di kalangan elit politik, namun juga di tengah masyarakat setelah LGBT cukup lama tidak dibicarakan. Salah satu berita yang sempat hangat seputar LGBT adalah soal tuntutan Aliasi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi Pasal  284, 285, dan 292 KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Sebelumnya, aliansi ini juga menuntut sanksi pidana hubungan sesama jenis dan hubungan seksual di luar nikah. Kami juga pernah mengangkat tentang prioritas moral yang absurd di republik ini di Editorial kami dua tahun lalu.

Seiring waktu berjalan, kami melihat bahwa kebebasan individu masih terus mendapatkan ancaman, termasuk tentang HAM dan Hak Hidup LGBT. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 25 Januari kemarin merilis hasil survei nasional mereka yang dilakukan sejak Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 tentang LGBT. Hasil survei ini menyebutkan bahwa sebesar 58,3% responden (dari total 1500 responden) mengetahui tentang LGBT. Selain itu, 41,4% responden menilai LGBT sangat mengancam. Hanya 9,4% responden mengatakan bahwa LGBT tidak mengancam dan 1,4% responden mengatakan LGBT sangat tidak mengancam.

Dan seperti yang sudah kita ketahui, bukan hal baru bahwa masyarakat umumnya sepakat bahwa LGBT dilarang agama, seperti yang ditunjukkan hasil survei ini bahwa 34% responden sangat setuju LGBT dilarang agam dan 47,5% setuju LGBT dilarang agama.

Harus diakui bahwa di Indonesia, LGBT masih menjadi hal yang tabu untuk diakui dan dibela. Tuntutan masyarakat seperti yang dilakukan AILA, pandangan para elit politik, dan hasil survei SMRC juga menyatakan demikian. Penyangkalan dan penghakiman terhadap LGBT bukan hal baru di negeri ini. LGBT kerap diasosiasikan dengan penyakit, kutukan, ketidaknormalan, dan kesesatan. Parahnya lagi, sepertinya umum dan wajar bagi masyarakat untuk menjadikan LGBT sebagai target kriminalisasi hanya atas dasar moralitas yang dangkal dan perbedaan, serta standar ‘normal’ yang muncul dari konstruksi sosial yang masih didominasi kelompok yang merasa paling bermoral dan paling benar dan berhak menentukan siapa yang berhak diterima dan hidup di republik ini!

Peliknya pembahasan tentang LGBT secara langsung maupun tidak langsung juga menunjukkan betapa masih lemahnya pengakuan terhadap HAM dan Hak Hidup kita di Indonesia, Masyarakat masih membiarkan bahkan meminta Negara untuk hadir sampai ke ranah privat atas nama moralitas! Terkait dengan nilai, saya teringat argumen Ayn Rand seorang filsuf dalam The Virtue of Selfishness, “Konsep ‘value’ mengandaikan jawaban soal nilai bagi siapa dan untuk apa? Sesuatu yang patut kita renungkan, terutama untuk melindungi kebebasan individu kita dan HAM kita, apapun latar belakang  dan identitas kita!

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Editor Utama website Suara Kebebasan.org. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial (2001) dari Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia. Tahun 2004 Adinda mendapatkan gelar Master of International Studies dari The University of Sydney dengan beasiswa dari Australia Development Scholarships – AusAID. Sejak tahun 2007 Adinda menjabat sebagai Direktur Program sebuah lembaga penelitian kebijakan publik di Jakarta, yang bernama The The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Sebelumnya ia bekerja di LSM Amerika Serikat yang bernama National Democratic Institute for International Affairs (NDI) di Indonesia dan fokus di program penguatan legislatif (2002 dan 2004).

Adinda mulai menempuh studi doktoral sejak tahun 2014 di Program Development Studies di Victoria University of Wellington dengan beasiswa dari New Zealand Aid. Fokus penelitian Adinda untuk disertasinya adalah mengenai ‘aid relationships’ dalam proyek pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Di tengah studinya, Adinda berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wellington dan Selandia Baru; Victoria International Leadership Program, dan Asia New Zealand Foundation’s Leadership Network. Adinda juga memiliki pengalaman sebagai fasilitator di beberapa workshop, termasuk workshop Akademi Merdeka, yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan ide-ide tentang kebebasan kepada kaum muda di Indonesia. Adinda juga dipercaya sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Youth Freedom Network, organisasi pemuda pro-kebebasan pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013.

Adinda bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @tenriangke