Kebebasan Mati Jelang 19 Tahun Reformasi

Editorial    | 10 Mei 2017 | Read 379 times
Kebebasan Mati Jelang 19 Tahun Reformasi

Demokrasi mati pada tanggal 9 Mei kemarin, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dinilai terbukti bersalah terkait penistaan agama dan pernyataannya soal Al Maidah ayat 51 saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Keputusan ini jelas menjadi pedang pembunuh kebebasan berpendapat yang menjadi barang langka akibat politisasi yang kental terhadap identitas, terutama di tengah-tengah kompetisi pilkada yang santer membelah masyarakat. Keputusan Hakim memang keputusan independen dalam sistem demokrasi. Tapi keputusan ini telah menodai perjuangan dan semangat reformasi yang menjunjung tinggi HAM.

Bukan hal baru bahwa pasal tentang penistaan agama dan pencemaran nama baik kerap menjadi justifikasi untuk memidanakan dan memasung kebebasan berpendapat. Setara Institute dalam Komentar Pers di hari yang sama menyebutkan bahwa vonis ini merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang tahun 1965-2017. Dari 97 kasus yang terjadi, 89 kasus diantaranya terjadi pasca 1998 akibat bias dan multitafsir dari Pasal 156a KUHP.

Parahnya lagi, proses dan keputusan hukum paska reformasi, terutama terkait kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan sangat rentan dipengaruhi oleh tekanan publik yang mengatasnamakan kelompok mayoritas agama tertentu. Hukum, proses hukum, dan aparat  hukum harus berpihak pada keadilan dan kebenaran, bukan pada tekanan kelompok radikal! Kami juga pernah mengkritisi relasi agama dan negara yang kerap dicampuradukkan di republik ini dengan memposting tulisan soal kemerdekaan agama dan kemerdekaan negara terkait sekulerisme.

Tahun lalu, juga terkait kasus penistaan agama yang ditudingkan kepada Ahok,  kami mengangkat tulisan yang berjudul “Menggugat Pasal Penistaan Agama” .  Kami masih berkomitmen kuat untuk terus menyuarakan dan merawat kebebasan. Kami mendesak pencabutan UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengancam HAM dan memberangus kebebasan individu!

Keputusan Majelis Hakim PN Jakut juga menunjukkan betapa mendesaknya mendorong sistem peradilan yang didukung oleh para penegak hukum yang pro HAM dan paham akan prinsip-prinsip kebebasan, serta berani bersikap dan mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kebenaran! Jangan sampai ada korban ketidakadilan karena penegakan hukum yang tebang pilih dan perlindungan HAM yang lemah dan rentan direkayasa! Mari bersama merawat dan memperjuangkan kebebasan!

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Editor Utama website Suara Kebebasan.org. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial (2001) dari Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia. Tahun 2004 Adinda mendapatkan gelar Master of International Studies dari The University of Sydney dengan beasiswa dari Australia Development Scholarships – AusAID. Sejak tahun 2007 Adinda menjabat sebagai Direktur Program sebuah lembaga penelitian kebijakan publik di Jakarta, yang bernama The The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Sebelumnya ia bekerja di LSM Amerika Serikat yang bernama National Democratic Institute for International Affairs (NDI) di Indonesia dan fokus di program penguatan legislatif (2002 dan 2004).

Adinda mulai menempuh studi doktoral sejak tahun 2014 di Program Development Studies di Victoria University of Wellington dengan beasiswa dari New Zealand Aid. Fokus penelitian Adinda untuk disertasinya adalah mengenai ‘aid relationships’ dalam proyek pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Di tengah studinya, Adinda berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wellington dan Selandia Baru; Victoria International Leadership Program, dan Asia New Zealand Foundation’s Leadership Network. Adinda juga memiliki pengalaman sebagai fasilitator di beberapa workshop, termasuk workshop Akademi Merdeka, yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan ide-ide tentang kebebasan kepada kaum muda di Indonesia. Adinda juga dipercaya sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Youth Freedom Network, organisasi pemuda pro-kebebasan pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013.

Adinda bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @tenriangke