Editorial

Demokrasi mati pada tanggal 9 Mei kemarin, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dinilai terbukti bersalah terkait penistaan agama dan pernyataannya soal Al Maidah ayat 51 saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Pilkada Jakarta 2017 mengulangi sejarah pilkada Gubernur Ibu Kota sebelumnya, tidak mudah bagi petahana menang melawan penantang, bahkan dengan tingkat kepuasaan terhadap Gubernur berkuasa begitu tinggi, mencapai 70 persen. Lalu bagaimana mungkin Petahana Gubernur Ahok terjungkal melawan seorang mantan Menteri yang sembilan bulan lalu terkena reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres untuk Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), terutama untuk menggantikan Patrialis Akbar, yang dicopot jabatannya secara tidak hormat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait uji materi UU Peternakan. Urusan seleksi Hakim MK bukan hanya penting untuk menggantikan mantan hakim yang bermasalah…
Gelombang unjuk rasa besar kembali melanda Ibukota, setelah 4 November, kini 2 Desember menjadi saksi sejarah tentang bagaimana pertikaian politik di sekitar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berasa nasional, telah berubah menjadi gelombang massa besar. Apresiasi patut kita tujukan kepada demonstran dan penggerak aksi unjuk rasa maupun pihak keamanan…
Beberapa waktu terakhir ini, kita menyaksikan beberapa peristiwa yang menggambarkan betapa menantang dan rentannya hidup dalam keberagaman. Dari soal tudingan penistaan agama, sertifikasi halal untuk produk makanan bahkan profesi pengacara, hukum cambuk, tuntutan kriminalisasi atas ranah pribadi, dan lain sebagainya yang juga pernah kami angkat di portal ini.