Thoreau dan Perlawanan Terhadap Negara

Dasar Libertarianisme    | 13 Jul 2016 | Read 3037 times
Thoreau dan Perlawanan Terhadap Negara

Sedari kecil, kita kerap diajarkan bahwa mentaati peraturan negara merupakan sesuatu yang patut untuk dilakukan.Ketundukan seseorang terhadap seperangkat aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai salah satu karakteristik utama dari definisi seorang warga negara yang baik. Mereka yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, tak jarang disematkan label sebagai berandalan, penjahat, dan layak untuk dikurung di hotel prodeo.

Namun, apakah benar bahwa kita memang harus mengikuti seluruh hukum negara tanpa pandang bulu? Apakah mereka semua yang membangkang terhadap peraturan perundang-undangan merupakan para penjahat keji yang patut dijebloskan ke balik jeruji besi? Adalah filsuf besar abad 19 asal Amerika Serikat, Henry David Thoreau yang mengajukan pandangan berbeda.

Thoreau sendiri dikenal sebagai seorang pasifis (anti terhadap kekerasan) dan abolisionis (anti terhadap praktik perbudakan). Berawal dari kemarahannya terhadap institusionalisasi perbudakan yang telah berlangsung selama ratusan tahun di tanah Amerika, serta ambisi imperialisme Amerika Serikat yang diwujudkan melalui penyerangan terhadap Meksiko pada tahun 1846, Thoreau melakukan protes terhadap pemerintah negaranya dalam bentuk menolak membayar pajak.

Atas tindakannya yang melawan hukum, pemerintah Amerika Serikat menjebloskan filsuf tersebut ke penjara pada tahun 1846. Ia mendekam selama 1 malam dibalik jeruji besi dan dibebaskan keesokan harinya, setelah salah seorang keluarganya secara diam-diam membayarkan kewajiban pajak yang dikenakan kepada Thoreau, diluar dari kehendaknya sendiri.Merefleksikan pengalamannya dalam hotel prodeo dan langkahnya menolak membayar pajak sebagai bentuk protes, pada tahun 1849 Thoreau mempublikasikan esai yang bertajuk “Essay on Civil Disobedience” (judul aslinya pada saat pertama kali diterbitkan “Resistance to Civil Government”).

Ketidakpatuhan Sipil

“I heartily accept the motto, “That government is best which governs least” tulis Thoreau dalam memulai esainya. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bagi Thoreau, tidaklah selalu memuat nilai-nilai keadilan, baik di negara demokratis seperti Amerika Serikat, apalagi di negara-negara yang dipimpin oleh para diktator.

Mengambil contoh negara tempat kelahirannya, ketika kedaulatan tertinggi berada pada keputusan mayoritas masyarakat, Thoreau menyatakan bukan berarti lantas keadilan dan kebebasan individu dapat terjamin dengan baik. Ia menulis bahwa dalam negara demokratis, mayoritas memiliki kekuasaan tertinggi bukan karena memang mereka memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada minoritas, atau karena mereka merupakan kelompok yang paling mampu untuk membuat berbagai keputusan yang adil, namun karena kalangan mayoritas memiliki kekuatan fisik yang lebih besar.

Oleh karena itu, Thoreau menekankan pentingnya seseorang untuk bertindak berdasarkan nuraninya masing-masing.Individu tidak boleh menyerahkan keputusan nuraninya kepada kelompok mayoritas, para legislator serta pembuat kebijakan.

Ketika seseorang secara sukarela memberikan haknya kepada pemerintah untuk membuat keputusan mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan dilarang ia lakukan, maka, bagi Thoreau, mereka tak ubahnya seperti batu, kayu, dan benda-benda mati lain, bukan seorang manusia utuh yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk mengatur dirinya. Thoreau memberi contoh orang-orang yang dipekerjakan negara seperti tentara, polisi, dan sipir penjara yang baginya, layaknya mesin, hanya melakukan perintah tanpa pandang bulu dan tidak pernah mempertanyakan apakah komando yang diterima memang sesuai dengan kehendak dan nurani mereka sendiri.

Lantas, bila setiap individu memiliki kewajiban untuk mengikuti nuraninya, dan hukum negara tidaklah selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, bagaimana bila negara membuat hukum yang tidak adil dan melanggar kebebasan? Apakah seorang individu tetap memiliki keharusan untuk mengikuti peraturan tersebut?

Disinilah pertanyaan penting yang menjadi intisari dari esai filsuf asal Amerika Serikat ini.Thoreau menulis bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk melakukan revolusi melawan pemerintahan tirani, serta hak untuk menolak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara jika peraturan tersebut memuat nilai-nilai ketidakadilan dan tidak sesuai dengan nurani seorang individu. Tindakan pengabaian hukum ini dikenal dengan istilah civil disobedience.

Seseorang, bagi Thoreau, tidak memiliki kewajiban untuk menghapuskan berbagai ketidakadilan dan kejahatan yang ada di dunia ini. Namun, minimal, jangan sampai ia ikut berpartisipasi dalam institusi yang melakukannya, apapun itu, termasuk negara. Hal inilah yang menjadi dasar perlawanan Thoreau terhadap praktik perbudakan dan invasi Amerika Serikat terhadap Meksiko dengan menolak membayar pajak. Ia menyatakan bahwa dengan memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan pemerintah, dan uang tersebut lantas digunakan untuk membiayai perang dan institusi perbudakan, sama saja dengan dirinya ikut terlibat dalam instansi yang menjalankan kezaliman tersebut. Thoreau justru lebih memilih untuk dipenjara dan dalam tulisannya, dengan tegas ia menyatakan bahwa “under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison.”

Dalam paragraf terakhirnya, Thoreau memberi pernyataan sekaligus pemaknaan, bahwa, bila melihat sejarah perubahan bentuk negara, dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, dan monarki konsitiusional menuju demokrasi, hal tersebut merupakan transformasi untuk mencapai penghormatan terhadap hak-hak individu. Maka dari itu, tulis Thoreau, tidak ada negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang adil hingga institusi tersebut memberi pengakuan bahwa individu merupakan entitas yang independen, dan mereka semua, tanpa terkecuali, harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kemanusiaan.

Essay on Civil Disobedience merupakan salah satu traktat politik terbesar dan paling berpengaruh yang lahir pada abad ke 19.Ekonom Libertarian Murray Rothbard dalam tulisannya, ‘Confessions of a Right-Wing Liberal’ menyatakan bahwa Thoreau merupakan salah satu pahlawan intelektual terbesar yang sangat ia hormati.

Selain itu, Thoreau juga telah memberi inspirasi kepada ribuan aktivis dan pejuang kebebasan dan keadilan di seluruh dunia pada masa-masa setelahnya. Perlawanan terhadap hukum negara yang tidak adil dengan cara menolak taat terhadap peraturan tersebut terbukti merupakan salah satu cara perlawanan paling efektif di abad ke 20, diantaranya upaya perlawanan yang dilakukan Mahatma Gandhi di India dan gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada pertengahan dalam kurun dekade 50 – 60an.

Gandhi menulis bahwasanya “Thoreau was a great writer, philosopher, poet, and withal a most practical man, that is, he taught nothing he was not prepared to practice in himself. He was one of the greatest and most moral men America has produced.” Ia juga menyatakan bahwa filsuf tersebut merupakan salah satu tokoh yang paling mempengaruhinya dalam perjuangan melawan kolonialisme Inggris, salah satunya lewat peristiwa yang dikenal dengan nama salt march.

Garam merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat India dan pemerintah kolonialisme Inggris, pada masa itu, menerapkan kebijakan monopoli produksi garam, memaksa rakyat India untuk membeli garam dari Inggris dengan harga tinggi, serta melarang mereka untuk memproduksi garam sendiri. Adanya hukum tersebut tentu sangat membebani masyarakat India, terlebih lagi sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan. Gandhi mengadopsi gagasan Thoreau dengan melakukan pengabaian terhadap peraturan tersebut, serta pada tanggal 12 Maret tahun 1930, ia mengadakan perjalanan simbolik sejauh hampir 400 KM dari tempat tinggalnya di Sabarmati Ashram menuju pantai samudera Hindia di desa Dandi.

Di pesisir pantaidesa Dandi, Gandhi melakukan produksi garam secara ilegal dan segera diikuti oleh ratusan ribu masyarakat India lainnya.Lebih dari 80.000 warga India, termasuk Gandhi sendiri, lantas dipenjarakan atas tindakan yang dilakukan. Meskipun demikian, peristiwa tersebut merupakan salah satu tonggak sejarah penting, dimana untuk pertama kalinya masyarakat India terlibat dalam gerakan perlawanan melawan penajajahan secara masif, dan segera menyadarkan masayarakat India bahwa mereka memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri, terlepas dari kebijakan rezim kolonial Britania Raya.

Lebih dari 20 tahun setelah peristiwa salt march di India, kota Montgomery di negara bagian Alabama di Amerika Serikat mengalami peristiwa penting yang menjadi tonggak perjuangan hak sipil di negara tersebut. Amerika Serikat pada masa itu, khususnya di wilayah bagian selatan, masih memiliki kebijakan segregasi fasilitas umum dan akomodasi publik antara warga kulit putih dengan warga kulit berwarna.

Pada tanggal 5 Desember 1955, salah seorang aktivis hak sipil berkulit hitam bernama Rosa Parks melakukan civil disobedience dengan mengabaikan peraturan tersebut dan menolak saat ia dipaksa untuk memberikan kursinya di bus kepada salah seorang warga kulit putih. Parks pada akhirnya dipenjara dan peristiwa tersebut pada akhirnya melahirkan gerakan boycott terhadap sarana transportasi bus di kota Montgomery. Pada tahun 1956 akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa kebijakan diskriminasi akomodasi publik, sebagaiama yang diterapkan di negara bagian Alabama, tidaklah sesuai dengan konstitusi dan harus segera dicabut.

Martin Luther King jr, salah seorang pemimpin gerakan hak sipil di Amerika Serikat, juga merupakan salah satu tokoh besar yang sangat dipengaruhi oleh gagasan Thoreau. Mengenai filsuf tersebut, dalam autobiografinya King menulis “During my student days I read Henry David Thoreau's essay On Civil Disobedience for the first time. Here, in this courageous refusal to pay his taxes and his choice of jail rather than support a war that would spread slavery's territory into Mexico, I made my first contact with the theory of nonviolent resistance. Fascinated by the idea of refusing to cooperate with an evil system, I was so deeply moved that I reread the work several times. I became convinced that noncooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good.”

Perlawanan non-kekerasan melalui pengabaian hukum yang tidak adil merupakan salah satu cara umum yang dilakukan berbagai gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Salah satunya adalah konvoi berjalan yang ia lakukan pada tahun 1965 di negara bagian Alabama, tepatnya di kota Selma menuju Montgomery. King dan ratusan pejuang hak sipil lainnya berupaya menentang diskriminasi yang dialami warga kulit hitam di Alabama dalam memilih pejabat publik. Gerakan tersebut sudah ditetapkan ilegal oleh gubernur George Wallace dan ketika berlangsung, Wallace langsung memerintahkan aparat penegak hukum Alabama untuk menyerang konvoi damai tersebut secara brutal dan menimbulkan puluhan korban terluka.Peristiwa tersebut lantas membakar amarah publik, dan semakin membesarkan gerakan hak sipil di negeri Paman Sam tersebut.

Menaburkan Thoreau di Tanah Air

Lantas, bilamana gagasan Thoreau mengenai civil disobedience berhasil dilakukan di India pada tahun 1930an dan Amerika Serikat pada pertengahan abad ke 20, relevankah traktat politik ini di Indonesia di era kontemporer pasca reformasi?

Saya pribadi berpandangan, bahwasanya selama hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar kebebasan individu masih hadir, ide-ide Thoreau tetap berlaku sepanjang zaman, kapanpun dan dimanapun.Indonesia pasca reformasi bukan lantas menjadi negara bebas dimana hak kemerdekaan setiap warga negara dijunjung tinggi.Adanya berbagai peraturan diskriminatif dan intoleran merupakan salah satu tantangan besar yang harus kita hadapi.

Tengoklah berbagai peraturan diskriminatif yang sangat mencederai kebebasan seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah tahun 2008 yang melarang kelompok tersebut menyebarkan ajaran agama yang diyakininya (Detik, 9/6/2008), larangan film seperti Balibo Five oleh Lembaga Sensor Film (LSF) tahun 2009, yang menceritakan tentang terbunuhnya wartawan asing di Timor Leste pada tahun 1975 (Vivanews, 2/12/2009), penutupan paksa Gereja dan Vihara di Aceh (Kompas, 24/10/2012), perda syariat yang mengatur pakaian perempuan di berbagai daerah, seperti Tasikmalaya (Kompas, 6/6/2012), hingga larangan minuman beralkohol di minimarket (Kompas, 28/9/2015), penutupan paksa event seperti Belok-kiri Fest yang diduga berbau gagasan kiri (Tempo, 27/2/2016), dan larangan berjualan makanan pada siang hari di bulan Ramadhan yang berlaku di kota Serang baru baru ini (Kompas, 14/6/2016).

Mengikuti gagasan Thoreau mengenai civil disobedience, kita, para individu yang merdeka, pada dasarnya mampu untuk menjadi penggerak untuk melawan peraturan tersebut dengan melakukan pengabaian dan tetap mengikuti nurani kita masing-masing.Kelompok Ahmadiyah dapat terus menyebarkan ajaran yang mereka yakini kepada masyarakat.Para penyelenggara event film dan pemilik bioskop bisa tetap memutarkan Balibo Five sebagai bentuk protes.Umat Kristiani dan Buddha di Aceh terus beribadah di dalam rumah suci mereka dan menolak penutupan yang dilakukan.

Begitu juga kaum perempuan di kota Tasikmalaya dan daerah-daerah lain yang menerapkan perda Syariat. Mereka mampu melakukan pengabaian terhadap peraturan tersebut dengan tetap memakai pakaian apapun yang diinginkan.Para pemilik warung dan minimarket juga dapat terus menjual minuman beralkohol untuk konsumennya seakan tidak ada larangan diterapkan. Panitia Belok-kiri Fest juga bisa tetap mengadakan acara yang direncanakan dan para pedagang makanan di kota Serang dapat terus berjualan daganagn mereka secara mendiamkan peraturan yang sudah disahkan.

Langkah tersebut bukan tanpa resiko yang nyata.Namun hal tersebut jauh lebih mulia untuk dilakukan daripada terus ikut berpatisipasi dalam institusi negara yang melakukan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak individu. Seperti yang ditulis Thoreau, bahwa di dalam sistem hukum yang mencerminkan ketidakadilan, maka tempat terbaik yang dapat disinggahi oleh seseorang adalah dibalik jeruji besi.

Mengutip puisi pendek Thoreau yang termuat dalam esainya:

"I am too high-born to be propertied,

To be a secondary at control,

Or useful serving-man and instrument

To any sovereign state throughout the world."

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]