Menentukan Sikap Libertarian dalam Pemilu

Cerita    | 6 Des 2018 | Read 106 times
Menentukan Sikap Libertarian dalam Pemilu

Pesta demokrasi yang akan diadakan tahun depan di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan legislatif adalah pesta demokrasi yang akan menjadi sajian utama politik selama setahun ke depan. Sebagai kelompok yang skeptis terhadap negara dan kekuasaan, sudah sepatutnya kelompok libertarian menentukan sikapnya dalam pemilu.

Haruskah seorang libertarian yang percaya pada kebebasan individu dan peran negara yang minimal berpartisipasi dalam pemilu? Ataukah seorang libertarian seharusnya menolak memilih dalam pemilu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang didiskusikan dalam Diskusi Ngopi Sore pada 10 November yang lalu di Jakarta, melibatkan teman-teman penulis dan pembaca Suara Kebebasan. Dalam diskusi kali ini, Nanang Sunandar (INDEKS) dan Muhamad Iksan (Suara Kebebasan) menjadi pemantik diskusi.

Nanang berargumen bahwa dalam pemilu kali ini tidak ada presiden yang mewakili nilai-nilai libertarian. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mendukung salah satu calon yang kini berkontestasi untuk menjadi presiden. Terlebih lagi, petahana yang menjadi harapan banyak orang dulu sudah terbukti mengecewakan dan tidak mampu menepati janji-janjinya seperti penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu juga calon penantangnya yang jauh dari menjanjikan agenda-agenda yang kompatibel dengan nilai-nilai libertarianisme.

Selain itu, menurut Nanang, golput (golongan putih atau absen memilih) menjadi relevan dan penting sebagai gerakan politik untuk membuat perubahan. Apabila angka golput atau partisipasi dalam pemilu yang rendah, bisa dijadikan sebagai simbol ketidakpuasan masyarakat atas kondisi negara maupun prosedur pemilihan umum yang hanya menguntungkan oligarki.

Oleh karena itu, gerakan tidak memilih sangat relevan untuk dilakukan sebagai salah satu pesan kepada penguasa. Hal ini juga, menurut Nanang berlaku untuk pemilu legislatif yang kelihatannya selama ini gagal dimanfaatkan kelompok libertarian dan teman-temannya untuk mengusung agenda pro-kebebasan.

Sementara itu, Iksan membicarakan tentang ‘rational ignorance’ yang menjadi asumsi dasar memahami perilaku/tindakan politik dengan lensa ekonomi yaitu pilihan publik. Secara sederhana rational ignorance bermakna bagaimana orang cenderung memilih dan mencari segala alasan untuk mendukung kandidat tertentu. Lalu, orang tersebut cenderung menolak untuk mencari tahu lebih mendalam karena ongkos untuk mendapatkan informasi terlalu mahal atau sekurangnya tidak sebanding dengan nilai informasi yang didapat.

Iksan juga menambahkan bahwa dalam Pemilu yang justru patut dihukum bukan kandidat penantang, namun kandidat dari petahana dan program yang dijalankannya. Melalui pemilihan umum-lah menjadi sarana pergiliran kekuasaan politik secara beradab dan teratur dapat dilaksanakan dan dijamin oleh konstitusi, hak untuk memilih dan dipilih. Jadi pilihan untuk golput (tidak memilih) justru merugikan karena manfaat berpartisipasi dalam pemilu lebih besar ketimbang “biaya” tidak ikut serta.

Ajakan untuk golput ini disanggah oleh salah satu peserta diskusi, yang menurutnya golput hanya akan meminggirkan kelompok libertarian dari perhelatan politik di Indonesia. Terlepas dari tidak adanya kandidat di Pilpres 2019 yang libertarian, memilih kandidat yang terbaik diantara kandidat yang ada, serta yang memiliki tawaran program yang lebih baik itu sangat penting.

Selain itu, memutuskan untuk golput hanya mendasarkan pada ketidaksempurnaan pasangan calon sangatlah naif apabila diimplementasikan. Memperjuangkan nilai yang baru di Indonesia akan sulit untuk berkembang apabila tidak berkompromi terhadap gerakan politik arus utama di Indonesia.

Di samping itu, salah satu calon dari petahana dianggap secara parsial mengusung ide-ide kebebasan seperti kebijakan mempermudah kebebasan berusaha, deregulasi, dan mempromosikan kewirausahaan. Nilai-nilai tersebut bisa menjadi landasan awal bagi berkembangnya nilai libertarian di Indonesia.

Diskusi yang hangat juga membahas tentang pentingnya melihat beragam bentuk partisipasi (bukan hanya memilih dalam Pemilu); dampak kebijakan yang tetap harus dirasakan terlepas dari memilih untuk golput; menggunakan hak pilih sebagai pembayar pajak; kekecewaan terhadap permasalahan hukum dan HAM yang masih terjadi; serta suara dan pilihan politik perempuan dalam Pemilu.

Lebih jauh, salah satu peserta juga mengangkat isu menarik terkait voting atau golput. Salah satunya adalah agar pemilih juga kritis untuk melihat dan menilai calon anggota legislatif yang ikut bersuara tentang isu-isu terkini, termasuk soal pelecehan seksual di kampus.

Beberapa catatan dari diskusi Ngopsor kali ini yang dapat menjadi refleksi bersama soal kewarganegaraan dan hak pilih sebagai bagian dari partisipasi politik, diantaranya adalah: pentingnya berpartisipasi untuk mencegah tirani mayoritas atas nama demokrasi; serta rewards and punishment ke politisi lewat jalur Pemilu. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memahami dampak langsung maupun tidak langsung voting atau golput, serta menggunakan hak pilih dengan rasional dengan mempertimbangkan secara seksama pilihan politik ke kandidat sesuai dengan nilai-nilai pemilih.

Acara diskusi diakhiri dengan sesi networking dan ngobrol-ngobrol santai.