Mendiskusikan Pengendalian Diri di FISIP Universitas Lampung

Cerita    | 25 Okt 2018 | Read 167 times
Mendiskusikan Pengendalian Diri di FISIP Universitas Lampung

 Pada hari Jumat, 19 Oktober 2018, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Jurusan Sosiologi dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan diskusi buku “Pengendalian Diri atau Pengendalian Negara: Apa Pilihanmu?” (Editor: Tom G. Palmer). Ini adalah kerjasama perdana Suara Kebebasan dengan Unila dan juga kegiatan pertama kali kami di Pulau Sumatera. Inisiatif kerjasama ini sebenarnya sudah diutarakan sejak setahun lalu, saat saya bertemu dengan Pak Ikram Baadila, Dosen Sosiologi Unila di workshop CIPS tentang “Liberty and Development”.

Di sisi lain, Suara Kebebasan juga memiliki program untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dan penjangkauan dengan berkolaborasi dengan jaringan di luar Pulau Jawa. Buku yang kami diskusikan ini sebenarnya sudah beberapa kali didiskusikan dan dibagikan kepada para peserta, baik di Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jember, Malang, dan Surabaya. Selain menjangkau para pelajar SMA, kami juga bekerjasama dengan organisasi mahasiswa dan dosen di universitas-universitas yang kami kenal lewat jaringan kami.

Meskipun terbilang dipersiapkan dalam waktu singkat, diskusi ini terbilang lancar dan cukup sukses, terutama menggalang kurang lebih 126 mahasiswa dan dihadiri oleh beberapa dosen dari kedua jurusan. Bahkan, ada peserta dari ibu-ibu yang bekerja di sektor informal, yang juga bagian dari jaringan pendampingan Unila.

Sebagai catatan, ini adalah jumlah peserta diskusi buku terbesar dalam sejarah kegiatan kami selama ini dan kami sangat berterima kasih atas semangat dan kerjasama, serta bantuan dari Pak Ikram dan rekan-rekan di Unila. Dalam kesempatan tersebut, Suara Kebebasan membagikan 120 buku tersebut dengan gratis kepada Unila dan para peserta.

Selain saya, ada dua pembahas lain, yaitu Iwan Sulistyo (Dosen Hubungan Internasional Unila) dan Siti Noor Laila (Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2013-2014 dan anggota Komnas HAM  periode 2012-2017). Hal ini juga membuat diskusi buku yang kami terjemahkan dan terbitkan tahun 2017 lalu menjadi kaya, karena juga dibahas dari perspektif HI dan HAM, serta sosiologi, khususnya terkait konteks Indonesia.

Diskusi buku ini dimoderatori oleh Gita Paramita Djausal (Dosen Hubungan Internasional Unila) yang menyebutkan bahwa buku ini penting untuk menjadi bahan bacaan tambahan untuk memperkaya pemahaman mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan pentingnya pengendalian diri. Untuk memberikan paparan awal, saya memulai dengan memperkenalkan diri dan Suara Kebebasan, sebelum masuk untuk membahas buku tersebut lebih lanjut.

Beberapa hal yang saya garis bawahi adalah bahwa buku ini membahas kebebasan dari beragam aspek. Misalnya: sains, negara kesejahteraan, lingkungan, filosofis, konsumen yang tidak rasional, keterkaitan antara individu dan masyarakat, serta beberapa rekomendasi untuk pengendalian diri. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa kebebasan dan tanggung jawab tidak berdiri sendiri-sendiri.

Kebebasan membutuhkan tanggung jawab dan juga sebaliknya. Di sinilah pengendalian diri menjadi faktor yang penting, yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah individu bebas dan memiliki kemampuan, keinginan, serta memiliki kepekaan akan kepentingan orang lain.

Lebih jauh, saya juga menceritakan beberapa contoh tentang pentingnya pengendalian diri dan betapa problematiknya pengendalian negara. Misalnya, terkait program kesejahteraan di Amerika Serikat dan soal pelarangan narkoba, dimana intensi awal intervensi negara yang dianggap ‘baik’, ternyata memiliki dampak sampingan yang negatif terhadap penerima manfaatnya. Dalam kasus pelarangan miras misalnya, seperti yang juga terjadi di Indonesia,

Sementara, Iwan Sulistyo menekankan tentang peran negara sebagai regulator tapi tidak boleh melanggar kebebasan HAM dan kebebasan individu. Negara berwenang melakukan regulasi, seperti dalam hal keamanan nasional dan birokrasi. Di sini Iwan mengutip pandangan filsuf politik dari Amerika, Robert Nozick tentang kehadiran negara sebagai pelindung warga negara.

Selain itu, Iwan berpendapat bahwa buku ini memiliki spektrum yang luas dan mengacu ke beragam literature dan studi kasus. Buku ini juga menjelaskan tentang beberapa konsep, seperti kebebasan, kesetaraan dan peran negara dalam pembahasan di tiap bagian tulisannya. Dalam hal ini, Iwan juga mengatakan akan menarik jika kasus-kasus seperti dari Indonesia juga dibahas dalam buku ini.

Pembicara yang juga aktivis HAM, Siti Noor Laila mengungkapkan bahwa buku ini cukup membuat penasaran meskipun tidak mudah dibaca, apalagi dengan konten tentang filsafat, beragam contoh dari negara-negara lain, serta resep pengendalian diri, sehingga perlu dibaca berkali-kali agar dapat dimengerti. Namun, Laila menyatakan terima kasih kepada penerjemah dan penerbit karena lewat buku ini dapat memperkaya dalam melihat sesuatu dari beragam perspekif.

Menurut Laila, buku ini juga terbilang unik karena membahas pengendalian diri dari beragam aspek, seperti filosofis, pendekatan politik, biolgoi dan lainnya, sehingga membuat buku ini penting untuk dibaca, khususnya terkait pengendalian diri dan tanggung jawab. Namun, Laila mengkritik bahwa misalnya terkait contoh-contoh yang diberikan dalam buku ini, tiap negara memiliki kategori berbeda soal kemiskinan.

Dengan demikian, Laila mendorong untuk memahami isi buku ini baik lewat teks dan menempatkan teks dalam konteksnya. Laila juga menambahkan agar generasi muda juga melihat ideologi-ideologi yang lain untuk memahami konsep-konsep, seperti kebebasasan

Terkait kritik terhadap  liberalisme yang kerap dikaitkan dengan hal negatif seperti kebebasan yang kebablasan atau seks bebas, Laila menegaskan bahwa liberalisme harus dipahami berdasarkan sejarahnya. Misalnya, liberalisme sebagai bagian dari gerakan untuk menantang kekuasaan gereja dan kelas menegah atas yang semena-mena, serta memperjuangkan kebebasan individu, termasuk hak perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam politik.

Liberalisme menekankan pada kebebasan dan tanggung jawab individu. Negara dapat melakukan pembatasan HAM hanya melalui Undang-Undang yang merupakan kesepakatan nasional. Negara wajib mengelola pajak dan pelayanan publik, namun tidak mencampuri ranah privat setiap individu warga negaranya.

Diskusi buku tentang pengendalian diri ini dilengkapi beragam komentar dan pertanyaan, seperti soal peraturan penggunaan jilbab dan relasi antara agama dan negara; pemahaman soal Pancasila terkait ideologi yang beragam, serta beragam pemikiran Barat yang tidak hanya dinilai berat namun juga tidak selalu diterima sesuai dengan keyakinan bagi orang-orang yang belum mengenalnya, khususnya mengenai liberalisme itu sendiri.

Tak terasa dua setengah jam berlalu dan diskusi buku yang seru ini harus diakhiri. Atas nama Suara Kebebasan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ikram dan rekan-rekan di Unila atas kerjasama perdana yang sukses ini. Saya ikut menikmati dan belajar dari diskusi buku kali ini.

Semoga diskusi ini bermanfaat, khususnya untuk mengenal lebih baik soal makna kebebasan, tanggung jawab, dan pentingnya pengendalian diri. Sampai jumpa di kolaborasi selanjutnya bersama Suara Kebebasan. Salam Kebebasan! 

 

 

 

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.