Diskusi dan Bedah Buku Islam dan Kebebasan di Solo

Cerita    | 28 Sep 2018 | Read 100 times
Diskusi dan Bedah Buku Islam dan Kebebasan di Solo

Suara Kebebasan bekerjasama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Pusdek UMS) menyelenggarakan diskusi dan bedah buku  Islam dan Kebebasan,  yang diselenggarakan di Restoran Cething Bambu, Pabelan Sukoharjo, Selasa (11/9/2018). Hadir dalam diskusi ini adalah pembicara M. Iksan (Editor Pelaksana SuaraKebebasan.org) dan M. Junaedy (Peneliti Pusdek).

Acara yang dihadiri lebih dari 30 orang ini membincangkan buku yang diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Inggris oleh Institute of Economic Affairs. Suara Kebebasan menerjemahkan dan mendiseminasi buku ini dengan dukungan dari Network for a  Free Society. Acara diawali oleh sambutan dari Galang Taufani, sebagai perwakilan Direktur Pudek. Ia berpesan agar para peserta terbuka dalam diskusi dalam rangka menjamin kebebasan akademik.

Secara substial, Galang dengan gamblang menjelaskan bahwa Islam adalah agama  yang sangat progresif dan mendorong para penganutnya untuk menjadi Islam yang kaffah. Di era yang terus berubah, umat Islam harus senantiasa berfikir kritis dan menjalankan nilai-nilai agama dengan baik. Tantangan umat Islam pada era saat ini sangat besar, termasuk bagaimana umat Islam harus mampu untuk mengikuti transformasi era perubahan zaman, termasuk Disruption Era  pada saat ini.

Diawal diskusi yang dihadiri oleh hampir 35 orang ini, M. Junaedy mengatakan bahwa pemikiran berkemajuan adalah keniscayaan. Islam juga adalah agama yang berkemajuan. Berbicara konteks wakaf misalnya, selama ini kita melihat bahwa wakaf  bentuknya adalah tanah. Kini, seiring dengan kemajuan  wakaf  direvitalisasi cara yang berbeda dengan menggunakan pendakatan bahwa setiap orang bisa wakaf dengan asumsi dengan uang berapapun dapat ditransformasikan ke tanah dengan ukuran rupiah berapapun. Hal ini karena konteks kekinian wakaf  juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan sosial.

Berbeda dengan M. Iksan, Ia menyajikan data yang mencengangkan bahwa ada perbedaan yang sangat prinsipil antara negara yang menjamin kebebasan dan negara yang tidak menjaminnya. Negara-negara yang sejahtera pada dasarnya memberikan ruang yang besar bagi masyarakat untuk bebas menjalankan hak-hak individualnya. Bandingkan banyak negara yang tidak menjamin kebebasan, justru banyak negara yang tingkat  kesejahterannya masih minim dan rendah.  Hal ini pula yang coba diuraikan kepada para mahasiswa yang hadir, kenapa banyak negara Islam tertinggal padahal negara Islam menjamin adanya kesejahateraan.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI/Human Development Index) menunjukkan bahwa negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI kurang sejahtera. Hal ini dapat dilihat bahwa ada faktor-faktor politik yang mencoba tidak mengakomodir adanya kebebasan didalam masyarakat. Berbeda dengan negara-negara di Eropa, misalnya di negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Swedia, atau negara di kawasan Pasifik, seperti Selandia Baru misalnya, yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakatnya sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

Sesi diskusi buku ini pun tidak kalah menarik. Kartika, mahasiswa Fakultas Hukum UMS Semester 5, mengatakan bagaimanakah menerapkan arti nilai-nilai yang dibahas dalam buku ini dalam memilih pemimpin? Seperti diketahui, bahwa Indonesia pada saat ini sedang menjalankan proses demokrasi dan akan melaksanakan pemilu.

Junaedy mengatakan, bahwa memilih pemimpin arus tepat dan harus memperhatikan nilai-nilai agama (ini mau dimasukkan?). Bahwa, agama Islam pun mengatur bagaimana cara memililih pemimpin yang tepat. Namun, di era saat ini diperlukan pemimpin yang mampu mengakomodir kebutuhan warga negara? Buku ini memberikan determinasi nilai yang positif bahwa hak-hak asasi manusia harus dilindungi. Hak bagi warga negara untuk dapat melakukan aktivitas ekonomi, berpendapat, dan aktivitas lainnya. Negara harus melindungi hak-hak individu.

Farco, seorang peserta lulusan administrasi publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri)  juga menguraikan bagaimana kontestasi politik nasional yang bebas. Padahal kebebasan tidak bisa dinilai sebebas-bebasnya karena kebebasan yang berlebihan bisa membahayakan, bahkan  anarchy.  Farco mengatakan konsep Islam yang memberikan jabatan bagi yang berhak itu adalaha keniscayaan, jangan sampai orang yang tidak punya kapasitas bisa memegang tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, sistem yang dibangun harus memberikan peluang bagi hak-hak politik setiap individu agar dapat berkiprah dalam pengelolaan negara secara demokratis dan negara tidak hanya dikuasai oleh  orang-orang tertentu saja.

Abu Dzar

Abu Dzar adalah Peneliti Pusdek Universitas Muhammadiyah Surakarta.