Melindungi Merek, Melindungi Hak Intelektual

Cerita    | 8 Mei 2018 | Read 94 times
Melindungi Merek, Melindungi Hak Intelektual

Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut berdiskusi tentang pentingnya Hak Kepemilikan Intelektual (HAKI) dan perlindungan merek (brand) dalam seminar dan lokakarya yang diadakan oleh IDEAS (Institute for Democracy and Economic Affairs) Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia (18-19 April 2018). Saya dan Managing Editor Suara Kebebasan, Muhamad Iksan juga mendapatkan informasi yang menarik mengenai pentingnya HAKI bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perwakilan dari Kelompok Kerja ASEAN terkait Kerjasama Kepemilikan Intelektual dengan studi kasus di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina.

Paper penelitian dari Pokja tersebut juga menggarisbawahi HAKI sebagai komponen penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing produk, yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan Indeks perlindungan rezim HAKI di ASEAN tahun 2017 yang mencakup hak paten, pemalsuan merek dagang, dan  pembajakan hak cipta. Temuan penelitian tersebut menyebutkan bahwa Singapura masih konsisten mempertahankan skor Indeks HAKI antara tahun 2016 dan 2017. Sementara, Indonesia, Thailand dan Filipina, meskipun mengalami kenaikan skor HAKI, namun rezim perlindungan HAKI-nya masih terhambat dalam perekonomian yang stagnan. Malaysia memiliki kinerja HAKI yang lebih baik dibandingkan ketiga negara tersebut meskipun skornya lebih rendah dibandingkan ketiga negara tersebut di periode yang sama.

Paper penelitian ini juga menekankan bahwa dengan adanya korelasi yang kuat antara rezim HAKI suatu negara dan pertumbuhan ekonominya, maka standar HAKI menjadi sangat penting karena terkait dengan peningkatan investasi sector swasta dalam hal penelitian dan pengembangan, inovasi tingkat tinggi, serta menciptakan pekerjaan yang melibatkan penelitian modern dan kompleks. Dalam kesimpulannya, paper ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perlindungan HAKI di ASEAN lewat pembuatan kerangka hukum perlindungan IP; mengajak pemerintah dan pihak swasta untuk bekerja sama melawan pemalsuan merek dagang, dan membangun standar HAKI yang lebih baik.

Lebih jauh, bagian yang paling menarik dari acara dua hari ini selain memahami pentingnya HAKI di konteks ASEAN, serta tantangan dan solusinya, adalah kesempatan untuk berjejaring dengan dan belajar dari pengalaman para peserta dari berbagai negara, diantaranya dari Filipina, Singapura, Malaysia, Pakistan, Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika. Studi kasus dan pengalaman terkait tantangan perlindungan HAKI tampak kuat tercermin, khususnya di kasus tentang plain packaging seperti yang terjadi beberapa negara, seperti di Inggris dan Australia.

Salah satu pembicara mengkritik peraturan pemerintah yang berlebihan dan tidak efektif terhadap industry. Packaging sendiri, dalam hal ini dengan kasus terkait bungkus rokok, merupakan hal yang kompleks, yang melibatkan spesialis di bidang desain, bahan, maupun lingkungan terkait sampah bungkus rokok. Di Inggris, intervensi pemerintah lewat plain packaging telah menyebabkan tutupnya pabrik pengemasan di negara-negara seperti di Australia, Inggris, dan Malaysia. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebabkan meningkatnya penjualan rokok illegal secara global, kerugian ekonomi akibat tutupnya pabrik-pabrik, dan juga tidak membuktikan penurunan jumlah perokok yang signifikan seperti yang digembar-gemborkan para pelobi kesehatan.

Terkait dengan plain packaging, Profesor Sinclair Davidson (RMIT) Australia mengulas tuntas tentang tantangan dan solusi dalam mengkomersialisasi HAKI di ASEAN. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa hak ini bernilai untuk diumumkan dan penting ada keinginan untuk mempromosikan hak ini dengan menghargai hak konsumen. Plain packaging jelas telah menggantikan merek dagang, serta menunjukkan peraturan pemerintah yang tidak hanya anti bisnis, namun juga menekan HAKI.

Ia juga berargumen bukan tidak mungkin plain packaging akan merambah ke industri lain  yang dianggap buruk untuk kesehatan oleh para pelobinya. Diantaranya, industri gula, minuman beralkohol, mainan anak-anak, games computer, maupun makanan cepat saji. Sinclair bahkan mengatakan bahwa ‘plain packaging’ tidak lebih dari kepentingan para pelobi bidang kesehatan yang menghabiskan dana publik dibandingkan mempromosikan hidup sehat!

Pembicara dari Property Rights Alliance juga mengangkat kampanye Global Coalition Letter Against Plain Packaging yang intinya menyuarakan 5 tahun kegagalan plain packaging lewat kerjasama 62 organisasi internasional lewat pelbagai platform dan kegiatan. Plain packaging jelas mematikan inovasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lewat pelanggaran terhadap HAKI, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 dan 17 Deklarasi HAM Internasional PBB tahun 1948.

Dari kegiatan dua hari ini, beberapa catatan penting patut dijadikan pembelajaran termasuk untuk Indonesia. Pertama, pentingnya melihat HAKI sebagai bagian dari HAM. Kedua, HAKI penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing. Ketiga, HAKI juga bermanfaat untuk memberikan nilai tambah sekaligus menghargai ide dan para pihak yang terlibat didalamnya. Keempat, perlindungan HAKI juga menuntut aktivisme masyarakat sipil lewat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dan melalui beragam media. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, adalah untuk menempatkan HAKI dalam konteks perlindungan konsumen dan penekanan terhadap hak pilih konsumen.

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.