Diskusi tentang Tata Kelola Big Data di MBRC FISIP UI

Cerita    | 20 Feb 2018 | Read 241 times
Diskusi tentang Tata Kelola Big Data di MBRC FISIP UI

Big Data merupakan kumpulan data digital raksasa yang dimiliki oleh pemerintah, dan organisasi besar lainnya dan dianalisis dengan menggunakan komputer canggih. Keberadaan Big Data erat kaitannya dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Saat ini, mayoritas dari kita sangat tergantung dengan adanya internet dan media sosial. Keberadaan google, media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, dan lain-lain merupakan wujud nyata dari adanya Big Data. Melalui mesin-mesin ini lah data-data mengenai banyak hal dikumpulkan.

Topik tentang pengelolaan Big Data ini juga menjadi topik yang diangkat dalam diskusi Miriam Budiarjo Resource Center (MBRC) FISIP UI bekerjasama dengan The Indonesian Institute dan SuaraKebebasan.org. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Februari 2018 pukul 14.00 sampai 16.00 WIB di Gedung MBRC FISIP UI dengan narasumber Baladevan Rangaraju (Bala) selaku Pendiri dan Direktur India Institute, New Delhi.

Acara yang dihadiri oleh peneliti The Indonesian Institute, perwakilan FISIP UI, analis pajak Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari media diawali dengan pembukaan bahasan mengenai bahaya dari penyalahgunaan data masyarakat oleh pemerintah. Bala menjelaskan bahwa hampir semua data privasi kita dapat diketahui oleh pemerintah. Pemerintahlah merupakan satu-satunya aktor yang memiliki otoritas penuh terhadap data privasi kita. Tetapi disaat yang bersamaan, data kita tersebut dijamin kerahasiannya oleh pemerintah. Dengan demikian, bisa jadi data pribadi kita dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun aktor lainnya guna kepentingan politik maupun bisnis tanpa sepengetahuan kita.

Lebih lanjut dipaparkan mengenai beberapa isu yang muncul terkait keberadaan Big Data. Big Data harus dilindungi dari berbagai jenis gangguan keamanan seperti kepentingan ekonomi sebagian kalangan dan juga privasi. Bisa dibayangkan ketika semua orang dapat mengetahui kita sedang bepergian ke mana bahkan dengan siapa, atau apapun kegiatan yang kita lakukan sehari-hari berdasarkan Big Data yang dirangkum dari koneksi kita dengan internet dan penggunaan teknologi seperti telepon genggam dan beragam aplikasi yang kita gunakan, maupun transaksi online yang kita lakukan. Informasi ini sangat membahayakan jika jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Isu diskriminasi dalam penggunaan Big Data juga dipaparkan oleh pembicara. Jika masyarakat memberikan data pribadi mereka seperti data mengenai ras, agama, suku dan kemudian terjadi diskriminasi terhadap mereka karena data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pemerintah itu sendiri yang jelas memiliki perangkat dan wewenang terhadap informasi warganya. Misalnya, terkait kebijakan imigrasi yang menentukan siapa yang bisa dan diperbolehkan masuk ke dalam suatu negara. Dengan demikian, maka pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait isu privasi dan perlindungan informasi pribadi warganya.

Peran Big Data memang tidak terlepas dari pro kontra dalam pemanfaatannya. Namun Big Data juga memiliki peran cukup penting dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintahan yaitu terkait efisiensi waktu dan juga biaya. Semakin banyak informasi yang dapat dikelola oleh pemerintah, maka akan memberikan akurasi dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, penerapan Big Data di lingkungan pemerintah juga sebagai wujud keterbukaan infomasi pemerintah terhadap publik. Adanya kemudahan akses informasi yang diperoleh masyarakat juga akan memberikan kemudahan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari, misalnya terkait pemanfaatan fasilitas transportasi publik.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait Big Data. Pertama tentang keterbukaan dan sistem sharing data baik di internal pemerintah maupun kepada pihak non-pemerintah. Kedua menjamin tidak adanya diskriminasi. Ketiga terkait transparansi, data yang ada harus tersedia untuk kepentingan masyarakat luas kecuali beberapa data dan informasi yang menyentuh aspek privasi dan mengancam keamanan negara. Maksud keterbukaan di sini termasuk mengenai sumber data, data mentah per individu (setdata), serta rumus atau cara mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Keempat terkait kualitas data, data harus akurat dan up to date, hal ini untuk menghindari bias data yang akan mengakibatkan kesalahan informasi. Kelima adalah perlindungan data sensitif dengan menggunakan teknologi yang mampu melindungi data sensitif agar tidak dapat diakses oleh pihak lain, bahkan oleh departemen milik pemerintah.

Dari berbagai isu Big Data tersebut, pembicara mengemukakan sejumlah rekomendasi: (1) pemerintah harus membuat payung hukum yang jelas terkait Big Data, jika ada pelanggaran dalam bentuk apapun pemerintah harus bertanggung jawab secara penuh (2) UU privasi harus diberlakukan berdasarkan standar perlindungan data internasional (3) hukuman yang berat bagi oknum penyalahgunaan informasi (4) masyarakat berhak atas penjelasan penggunaan Big Data.

Sesi kuliah umum Mr. Baladevan diakhiri dengan sesi diskusi yang menarik. Terdapat pro dan kontra terkait keberadaan Big Data dan pemanfaatannya, serta peran negara dalam memanfaatkan Big Data dan kewajiban negara menjelaskan penggunaan Big Data dan perlindungan privasi warganya. Bagaimana pun juga kemajuan teknologi dan media sosial tidak dapat kita hindari tetapi harus kita sikapi dengan bijak.

Kita sebagai masyarakat harus pandai memilih mana informasi yang dapat kita bagi dengan orang lain dan mana informasi yang tidak seharusnya kita bagikan kepada orang lain. Pemerintah harus dapat menjamin privasi data warga negaranya dan tidak menyalahgunakan data yang ada serta melanggar perlindungan terhadap data pribadi warganya.

Umi Lutfiah

Umi Lutfiah adalah Peneliti Sosial di The Indonesian Institute. Sangat tertarik dengan isu fertilitas, gender, kesehatan lansia, dan jaminan kesehatan. Umi dapat dihubungi di [email protected] dan ig @inilutfiahhusein