Mungkinkah Masyarakat Nir-Tunai Hadir di Indonesia?

Cerita    | 28 Nov 2017 | Read 81 times
Mungkinkah Masyarakat Nir-Tunai Hadir di Indonesia?

Dengan berbagai inovasi teknologi informasi yang hadir di Indonesia, transaksi non-tunai telah sedikit banyak diperkenalkan sebagai salah satu alternatif pembayaran dalam menunjang perkembangan teknologi tersebut. Walaupun begitu, masih ada beberapa tantangan dan peluang untuk memperluas transaksi non-tunai demi mendorong masyarakat nir-tunai yang aman, praktis, dan efisien. Pembahasan ini hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh FNF Indonesia bekerja sama dengan Suara Kebebasan bertajuk “Smart City and Cashless Society: Bagaimana Transaksi Non-Tunai menunjang Smart City?” dengan mengundang praktisi kebijakan dan pelaku ekonomi yang bergelut dengan isu tersebut.

Dalam pembahasan kota pintar (Smart City), penting membahas tentang perputaran uang  yang terjadi di dalamnya. Pembicara pertama Muhamad Iksan, dari Lembaga Riset Kebijakan Publik, Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT) membagi penjelasannya tentang kondisi transaksi non-tunai di Indonesia. Indonesia dibandingkan negara-negara lain, masih berada dalam level menengah dalam hal penetrasi akses dan transaksi non-tunai.

Indonesia juga masih mengandalkan insentif berdasarkan bonus dan hadiah yang disediakan oleh pihak penyedia layanan, misalnya bonus poin atau potongan harga yang disediakan oleh penyedia layanan transportasi online seperti Gojek (Gopay).

People respond to incentives. Maka tidak mengherankan apabila sektor baru seringkali ramai oleh insentif-insentif yang disediakan oleh penyedia jasa,” ujar Iksan. Walaupun begitu, masih ada sektor yang memberlakukan transaksi non-tunai berdasarkan “paksaan” seperti yang baru-baru ini diberlakukan oleh penyedia jasa tol dengan kartu e-Toll di semua pintu tol di Indonesia.

Dari segi tantangan, Iksan melanjutkan bahwa terdapat dua tantangan dalam mengimpelementasikan masyarakat non-tunai di Indonesia, yaitu tantangan konsumen dan regulasi. Konsumen yang belum mampu mengakses internet dan telepon pintar akan sulit untuk mengikuti layanan-layanan yang disediakan oleh penyedia jasa, terutama yang mengandalkan layanan online berbasis server (bukan kartu). Sedangkan untuk persoalan regulasi, akan selalu berbenturan dengan peraturan yang diatur oleh Bank Indonesia. Walaupun sejauh ini pihak bank sentral dalam posisi mendukung penuh implementasi transaksi nir-tunai di Indonesia.

Pembicara lain yang mewakili Asosiasi Driver Online, Cristiansen menjelaskan tentang hambatan yang dialami pelaku usaha online dalam mengadopsi transaksi non-tunai. Misalnya aturan yang diberlakukan oleh beberapa perusahaan taksi online berbeda-beda berkaitan dengan pencairan uang hasil tumpangan yang menggunakan transaksi online. Gojek, penyedia jasa yang cukup terdepan dalam transaksi online misalnya hanya menerapkan waktu pencairan uang dalam 2-3 hari. Ini berbeda dengan aplikasi lain seperti Grab yang membutuhkan waktu 7 hari kerja. “Oleh karena itu jangan heran apabila mas, mbak sekalian kalau order pakai Grabpay lewat Grab jarang ada driver yang mengambil orderannya, karena para drivers keberatan dengan aturan yang diterapkan Grab. Driver butuh modal untuk biaya operasional, sehingga butuh pencairan uang yang cepat.” Ungkap Cristiansen.

Pembicara ketiga yang mewakili FNF Indonesia, Diovio Alfath menjelaskan tentang konsep Smart City secara umum, bagaimana Jakarta membutuhkan bantuan teknologi sebagai cara untuk menanggulangi kemacetan.  Misalnya dalam konteks kemacetan dan transportasi, penting adanya orang-orang yang mampu mengamati titik-titik kemacetan seperti yang sekarang dikerjakan oleh Jakarta Smart City (JSC). Selain itu, dengan hadirnya penyedia  jasa layanan online juga membantu Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan efisiensi dalam membantu mempertemukan penyedia dan pelanggan. “Dengan adanya transportasi online, orang-orang jadi tidak perlu membawa mobil pribadi sehingga mengurangi kebutuhan lahan parkir di Jakarta.” Ungkapnya.

Diskusi diakhiri dengan tanya jawab dengan peserta yang banyak menggali seputar peluang teknologi non-tunai untuk diimplementasikan ke masyarakat Indonesia secara luas, tidak hanya kota-kota besar saja. Pertanyaan lain misalnya tentang tantangan infrastruktur transaksi non-online yang kadang-kadang masih menjadi kendala, misalnya kendala top-up yang sering mengalami gangguan.

Rofi Uddarojat

Rofi Uddarojat adalah lulusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina. Rofi mengikuti pelatihan “Think Tank Management And Leadership” di New Delhi, India, yang merupakan pelatihan Think Tank dari ATLAS Leadership Academy, Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Rofi mengikuti Internasional Students for Liberty Conference (ISFLC) di Washington DC, mewakili pemuda liberal Indonesia. Rofi Uddarojat juga merupakan sekretaris eksekutif Youth Freedom Network (YFN), organisasi pemuda pro-kebebasan pertama di Indonesia.

Aktivitas Utamanya sekarang sebagai peneliti kebijakan publik di Center for Indonesian Policy Studies, sebuah Think Tank yang ingin mempromosikan kemajuan, keterbukaan, dan transformasi sosial melalui penelitian kebijakan publik.

Rofi bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @rofiuddarojat