Diskusi “Politik dan Kebebasan” di Malang

Cerita    | 20 Nov 2017 | Read 139 times
Diskusi “Politik dan Kebebasan” di Malang

Diskusi dan bedah buku bertajuk "Politik dan Kebebasan" ini diselenggarakan oleh Suara kebebasan yang bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM Malang berlangsung pada 27 oktober 2017. Diskusi ini menghadirkan dua pembicara, antara lain Sulung Irham (penggiat jurnalistik UMM) dan Rofi Uddarojat (Editor Pelaksana Suara Kebebasan).

Rofi sebagai pembicara utama menjelaskan latar belakang mengenai buku “Politik dan Kebebasan”, serta mengkontekstualisasikan ke dalam kondisi demokrasi di Indonesia. Rofi juga menjelaskan Tom G. Palmer, yang merupakan penulis sekaligus editor buku ini sebagai wujud antitesis terhadap politik dan penindasan yang selama ini menjadi momok bagi kebebasan masyarakat. Selain itu, Rofi juga menjelaskan bahwa kebebasan penting bagi manusia, tidak hanya sebagai alat untuk membebaskan dari penindasan negara atau manusia, tetapi juga sebagai jalan untuk menuju masyarakat yang lebih bebas.

Rofi menjelaskan tentang indeks kebebasan ekonomi (Economic Freedom Index) yang menjadi kunci kemakmuran negara-negara di dunia, ternyata ditentukan oleh seberapa besar negara yang mengadopsi kebebasan dalam urusan ekonomi. Negara yang lebih besar memberikan kebebasan pada warganya, dengan disertai aturan dan penegakan hukum, maka semakin besar peluang negara bisa memakmurkan rakyatnya.

Undang-Undang yang njlimet, terbukti menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rofi membandingkan peraturan di Indonesia dengan negara yang menganut prinsip-prinsip liberalisme seperti Selandia Baru atau Singapura.

“Di Indonesia, untuk mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membutuhkan waktu berbulan-bulan dan harus ke gedung ini dan ke dinas itu. Sedangkan di Singapura hanya membutuhkan waktu satu atau dua hari saja, hal itulah yang membatasi perkembagan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.”

Hal senada diungkapkan oleh Sulung. Prinsip-Prinsip liberalisme selalu menjunjung tinggi kebebasan agar individu mendapatkan hak-hak dan kebebasan mereka, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Menurut, Sulung, peraturan pemerintah yang ada cenderung kompleks. Peraturan pemerintah seharusnya dipangkas dan dikaji agar memudahkan masyarakat untuk mendapat hak-haknya.

Sentralisme pemerintahan juga menjadi salah satu hambatan untuk mendorong kebebasan, ungkap Sulung. Apabila hal ini diaplikasikan, maka akan sulit bagi suatu negara merasakan kebebasan sebagai prasyarat munculnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Hal ini juga mencakup berbagai perdebatan dalam diskusi, misalnya bagaimana tentang hubungan dasar negara kita Pancasila yang menjunjung keadilan sosial. Rofi sebagai pembicara pertama menjelaskan bahwa kebebasan individu tidak bertolak belakang dengan keadilan sosial, karena justru mampu menyetarakan kesempatan bagi semua unsur di dalam masyarakat itu sendiri. 

Nugroho Habibi

Nugroho Habibi adalah alumni Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.