Suksesnya Pembangunan Memerlukan Kondisi Kebebasan

Cerita    | 2 Nov 2017 | Read 203 times
Suksesnya Pembangunan Memerlukan Kondisi Kebebasan

Pada 13-15 Oktober lalu, saya menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bertajuk “Liberty and Development: Human Identities between Religion and Globalization” tentang Kebebasan dan Pembangunan: Identitas Manusia antara Agama dan Globalisasi. Acara lokakarya perdana ini menggunakan konsep colloquium dari Liberty Fund, lembaga pemikir yang aktif menyebarluaskan konsep dan teoritik Libertarianisme asal Indianapolis, Amerika Serikat.

Karakteristik unik lokakarya Liberty Fund adalah perdebatan diskusi diberikan kerangka melalui makalah-makalah yang sudah dipersiapkan panitia sebelumnya. Boleh dikata, lokakarya serupa ini tidak bisa hanya bermodalkan kepandaian berbicara an sich, tetapi juga kemauan untuk membaca teks secara intensif. Dengan demikian, akan terlihat dari kualitas pendapat peserta. Lokakarya kali ini menghadirkan kombinasi peserta sebagai narasumber: ekonom, penggiat organisasi masyarakat sipil, dosen dan akademisi, serta aktivis akar rumput dari organisasi non pemerintah (LSM). Dengan beragam latar belakang dan asal peserta memastikan diskusi bernas diharapkan terjadi.  

Dalam lokakarya perdana di Indonesia ini, sejauh pengamatan saya tentang kebebasan dan pembangunan, diawali pemantik diskusi dari laporan indeks kebebasan manusia (human freedom) yang mengombinasikan indeks kebebasan ekonomi, politik, individual dan pencapaian kemajuan manusia (human progress). Sesi perdana dipenuhi dengan data dan komprasi internasional, perihal tingkat kebebasan ekonomi, politik, maupun kebebasan individual dalam kaitannya kemajuan material manusia. Sesi selanjutnya berturut-turut: peran agama dalam masyarakat bebas; nilai-nilai tradisional dalam pendidikan sekolah yang modern; globalisasi, kekuatan (power) dan kekerasan; teknologi dan identitas dalam masyarakat bebas; spiritualitas dan modernitas. Lokakarya ini dipandu oleh Rainer Heufers dari CIPS.

Topik kebebasan dan pembangunan merupakan topik yang sangat luas dari aspek pembahasan, keenam sesi yang dibahas dalam lokakarya kali ini, merupakan wacana pembuka yang menstimulasi perdebatan. Diskursus awal dbuka oleh pemantik diskusi yakni salah satu peserta lokakarya Ismid Hadad, mengapa berdiskusi tentang kebebasan dan pembangunan? Apakah dalam diskusi ini tidak membahas isu keadilan sosial? Pemantik dari Pak Ismid, begitu Ia disapa, mengundang komentar dan diskusi yang intensif diantara para peserta lokakarya.

Salah satu diskusi yang saya rasakan paling menarik, sekurangnya buat saya, soal peran agama dalam masyarakat bebas. Saya langsung teringat dengan kilasan pendapat seorang Profesor Administrasi Bisnis dari Universitas Harvard Clayton Christensen, yang membahas peran agama dalam perkembangan kapitalisme dengan link berikut: Agama dan Kapitalisme.  Pergeseran peran agama dari zaman dahulu yang lebih mengedepankan perilaku kesukarelaan (voluntary behaviors) ketimbang tindakan koersi (coercive acts).  Jadi agama seyogyanya menjadikan anda taat hukum, walaupun penegak hukum (misalnya polisi) tidak perlu 24 jam berada di sisi anda memastikan anda patuh hukum.

Selanjutnya, Rainer selanjutnya juga mendedahkan tulisan lama dari John Locke bertajuk A Letter Concerning Toleration and Other Writings.  Locke telah mewariskan argumen liberalism klasik tentang bagaimana seharusnya Gereja di Inggris bersikap terhadap perkembangan masif ajaran Kristen Katholik. Locke menyarankan bersikap dan bertindak toleran atas berkembangnya sekte Kristen Katholik, dari benua Eropa Kontinental ke daratan Inggris Raya. Walaupun semakin masifnya ajaran itu ke luar Eropa, bagi Locke, biarkan mereka hadir ke Inggris Raya, semata-mata karena mempercayai dan memeluk agama adalah hak pribadi yang perlu dijamin oleh Raja melalui seperangkat aturan hukum (rule of law).

Sesi lain yang paling menarik yaitu sesi ke empat perihal globalisasi, power dan kekerasan. Makalah pemantik diskusi berasal dari 3 ilmuwan sosial: Douglass North (Peraih Nobel Ekonomi tahun 1993), John Wallis, dan Barry Weingast, yang diambil dari karya mereka tahun 2009 berjudul Violence and Social Orders (Kekerasan dan Keteraturan Sosial). Panitia mempersiapkan Bab Pertama Kerangka Konseptual (Conceptual Framerwork) sebagai bacaan bagi peserta.

North yang terkenal sebagai ekonom mazhab Institusi, serta turut mengembangkan mazhab ekonomi berbasis institusi bersama Ronald Coase (Peraih Nobel Ekonomi tahun 1991) dan Olivier Williamson (Peraih Nobe Ekonomi tahun 2009). Riset akademik North meliputi hak kepemilikan, biaya transaksi, basis institusi bagi pertukaran sukarela di pasar, serta ekonomi organisasi dengan pendekatan sejarah.

Menurut ketiganya, berkurangnya kekerasan antar manusia dewasa ini kuat kaitannya dengan perkembangan institusi ekonomi dan institusi politik. Dengan menggunakan teori politik beserta teori ekonomi, menjelaskan bagaimana evolusi institusi yang mengatur perilaku individu-individu. Mereka membagi dua kelompok institusi: limited access order dan open access order. Institusi yang pertama lahir dari sistem ekonomi-politik yang tertutup, tidak ada kekerasan karena kontrol yang teramat kuat sehingga tidak bisa memunculkan perlawanan dari bawah. Walaupun sistem yang tertutup itu, merugikan warga negara dan menghambat kemajuan ekonomi.

Sementara itu, sistem ekonomi-politik yang terbuka lahir dari kompetisi antar aktor ekonomi-politik dalam suatu komunitas, mengikuti siklus Schumpeterian destruksi kreatif. Keteraturan oleh sebab akses terbuka perlu dicapai dan dijaga karena sangat memungkinkan kembali kepada keteraturan oleh sebab akses tertutup. Dalam konteks ekonomi-politik Indonesia, kita bersyukur telah masuk pada model open access. Namun bukan tidak mungkin, aktor-aktor lama yang tersingkir mencoba terus-menerus mengembalikan kepada limited access.

Pada kondisi inilah, pembangunan mustahil melahirkan open access meninggalkan limited access tanpa perkembangan. Tantangan terbesar pembangunan Indonesia sekarang dan mendatang, pada hemat saya, mencari titik ekuilibrium antara kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom). Hal ini mengingatkan saya pada Nasehat Milton Friedman: “A Society that puts equality before freedom will get neither. A Society that puts freedom before equality will get a high degree of both”.

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan