Ngopi Sore Untuk Kebebasan #1: Mendorong Kebijakan Pro Pasar

Cerita    | 25 Jul 2016 | Read 1033 times
Ngopi Sore Untuk Kebebasan #1: Mendorong Kebijakan Pro Pasar

Sabtu 2 Juli kami mengadakan acara perdana sekaligus buka puasa bersama “Ngopi Sore” untuk kebebasan. Acara ini menghadirkan dua orang pemateri, Rofi Uddarojat Managing Editor website ini dan “Romo” Haryo Aswicahyono – peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. Acara perdana ini mendapat sambutan hangat dan luas, sekitar 40 orang hadir sore itu di Coffeeberian, Jakarta Selatan.

Secara historis masyarakat Indonesia belum memasuki fase dimana gagasan pasar bebas belum didiskusikan secara luas. Kita sudah mengenal lebih dahulu kebebasan beragama dan kebebasan individu, bahkan telah ada gerakan sosial melibatkan masyarakat sipil mendorong kebebasan beragama dan kebebasan individu. Jaringan Islam Liberal misalnya salah satu front runner dan pioneer dalam soal ini.

Sayangnya, saudara kandung kebebasan individu yaitu kebebasan ekonomi berupa: ekonomi pasar, hak kepemilikian (property rights) maupun kompetisi pasar bebas, seakan tertinggal dari diskursus publik. Empat problematika yang dibahas melalui acara ini adalah: pertama, bagaimana sejarah pemikiran Indonesia dalam merespon gagasan pro-pasar? Kedua, apa yang membuat gagasan pro-pasar menjadi sulit diterima oleh publik maupun pembuat kebijakan?

Ketiga, apa dampak dari kurangnya penetrasi gagasan pasar bebas bagi kesejahteraan ekonomi kaum awam. Keempat, bagaimana strategi yang perlu dilakukan organisasi dan lembaga pendukung kebebasan di Indonesia? Keempat pertanyaan itulah yang dikaji dalam Ngopi Sore perdana.

Rofi memulai paparan tentang kondisi kebebasan ekonomi Indonesia dewasa kini. Walaupun ekonomi Indonesia tumbuh relatif tinggi di era Orde Baru dan kini selalu menempati posisi lima besar pertumbuhan ekonomi dunia di abad ke-21 ini, ia khawatir gagasan kebebasan ekonomi belum mendapat tempat yang layak seperti kebebasan individu maupun kebebasan politik.

Tendensi proteksionisme dan anti pasar masih menyelimuti benak pengambil kebijakan, apalagi masyarakat awam belum mengenal dan mengerti makna kompetisi, pasar bebas dan kepemilikan individu bagi mereka pribadi. Kita melihat semangat swasembada pangan justru menghalangi konsumen memperoleh manfaat yang lebih dari kebijakan pro-produsen pangan dari pemerintah.

Pemerintah sudah menggulirkan apa yang dinamakan deregulasi dan debirokratisasi sampai XII jilid. Namun, dampaknya ke ekonomi sektor riil masih lambat dan nyaris tidak merubah apapun. Alih-alih ekonomi berputar lebih kencang sekarang pelambatan ekonomi sepertinya menjadi fenomena yang sekular. Fenomena ini dikenal dengan stagnasi sekular (secular stagnation) dari luar negeri menyebar ke dalam perekonomian Indonesia. Era stagnasi sekular dipopulerkan ekonom Lawrance Summers dari AS.

Walaupun ekonomi saat ini cenderung stagnan, namun kami mendapat “pencerahan” lewat paparan Romo Haryo seorang peneliti dari lembaga pemikir tertua dan established di Indonesia.

Ia membawakan materi Jasmerak, jangan sampai melupakan sejarah ekonomi. Jasmerah kita kenal ungkapan Bung Karno terkenal Jangan sampai melupakan sejarah. Namun pada konteks Ngopi Sore ini bukan sekedar sejarah an sich, namun sejarah ekonomi.

Tiga pesan utama dari Romo Haryo. Pertama, Indonesia sejak kemerdekaan selalu mengambil sikap mendua terhadap pasar dan globalisasi. Sikap mendua ini dikarenakan alasan-alasan tertentu. Kedua, kecenderungan anti pasar dan nafsu intervensi pemerintah terjadi terutama pada saat booming ekonomi. Ekonomi yang booming biasanya ditandai oleh harga minyak yang tinggi sehingga pemerintah mendapat bonanza minyak, pemerintah cukup punya banyak uang sehingga anggaran pendapatannya diarahkan pada proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak manfaatnya bagi publik, bahkan cenderung membebani orang banyak.  Ketiga, reformasi pro pasar terjadi pada saat krisis ekonomi.

Apa yang terjadi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kita setelah pemerintah melakukan reformasi ekonomi dengan deregulasi dan serangkaian kebijakan pro-pasar lainnya. Grafik di bawah ini bercerita banyak soal turun-naiknya pertumbuhan ekonomi kita:

Orde Lama Soekarno hanya bisa membawa ekonomi tumbuh 2% selama 6 tahun (1961-1967). Orde Baru Soeharno memang bisa membawa ekonomi tumbuh 7.4% selama lebih dari 30 tahun walaupun harus dibayar oleh kontraksi ekonomi, instabilitas politik dan hancurnya sendi-sendi keadaban publik di masa transisi. Menariknya ekonomi setelah krisis ekonomi 1998, pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah bisa mencapai keberhasilan ekonomi Orde Baru, kita hanya tumbuh rata-rata 5% di era empat Presiden, mulai Habbie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga SBY.

Romo Haryo menutup paparannya dengan perlunya kesabaran mengedukasi publik soal ekonomi pasar, kompetisi, hak kepemilikan, serta fitur-fitur kebebasan ekonomi lainnya. Pentingnya berjejaring, mengangkat kisah tentang keberhasilan para champions ekonomi pasar, dan mengedepankan kebijakan berbasis bukti disertai emotional appeal menjadi kunci sukses menyakinkan publik secara umum dan pengambil kebijakan khususnya agar mendukung dan tidak lelah melakukan deregulasi ekonomi dan reformasi politik bagi kesejahteraan bersama.

Bagi rekan-rekan yang ingin membaca paparan Romo Haryo dapat mengunduh melalui link berikut: Cerita Ngopi Sore untuk Kebebasan #1

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan