Lokakarya SEANET: Mewujudkan Regulasi yang Ramah dengan Pasar

Cerita    | 1 Apr 2016 | Read 1178 times
Lokakarya SEANET: Mewujudkan Regulasi yang Ramah dengan Pasar

Lebih dari satu minggu yang lalu, kita menonton demonstrasi supir taksi regular yang biasa dijumpai di jalanan meminta pemerintah membatasi kehadiran ‘pesaing’ mereka, yaitu jasa angkutan berbasis on-line. Kita sama-sama tahu demostrasi berjalan chaotic dan membawa kerugian bagi masyarakat umum. Saya jadi teringat tentang lokakarya SEANET (SouthEast Asia Network for Development) yang telah berlangsung pada akhir Februari tahun ini- tepatnya 21 Februari 2016 setelah konferensi Asia Liberty Forum 2016. Tidak secara khusus membahas soal persaingan bisnis konvensional dan daring.

Saya merasa beruntung bisa menghadiri acara ‘lanjutan’ yang ringkas namun kaya dengan wawasan baru. Sekurangnya saya menjadi mengingat kembali perdebatan hangat tentang teknologi yang disruptif bagi kompetisi dunia usaha, seperti yang kita temui pada pertentangan antara taksi regular versus angkutan daring.

Lokakarya tersebut dihadiri oleh beragam perwakilan dari akademisi, lembaga pemikir, kalangan bisnis, dan praktisi media sosial. Secara umum, acara yang digagas oleh Wan Saiful Wan Jan dari Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) – Malaysia menghadirkan penggiat pasar bebas (free trade activist).

Salah satu pembicaranya Julian Morris dari Reason Foundation memaparkan bagaimana pengenalan model bisnis baru berpadu dengan regulasi yang tertinggal, ternyata mampu membawa perbaikan kepada kualitas kehidupan serta kemudahan travelling melalui jasa yang ditawarkan GrabCar dan Uber. Julian lalu menambahkan bagaimana inovasi pasar bebas mampu memberikan solusi bagi produk yang cenderung meruggikan, seperti e-cigarettes yang menjadi alternatif bagi perokok. Perkembangan teknologi dan inovasi pasar bebas ini menjadi alternative solusi ketimbang sentralisasi regulasi Pemerintah.

Selain presentasi dari Julian, kalangan bisnis industri rokok yang hadir mengungkapkan kekhawatirannya tentang ancama terhadap kebebasan memilih (freedom of choice) dan pasar yang tidak efisien akibat beragam peraturan tambahan bagi industri mereka. Peraturan di level internasional seperti WHO’s Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) membuat lingkungan yang justru mendorong penyalahgunaan hukum serta mengabaikan kedaulatan pemerintah nasional.

Ekonom dari Vietnam, Le Dang Doanh berbagi bagaimana peraturan bagi sektor privat telah melahirkan budaya koruptif bagi masyarakat Vietnam. Budaya koruptif yang Ia maksudkan tidak lain dari upaya menyogok pejabat publik guna memperoleh izin berbisnis. Beragam regulasi yang berlaku di Vietnam membuat kontribusi sektor privat bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) justru stagnan sebesar 11.2%, tambah Le Dang.

Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi regulasi yang ada sehingga lebih bersahabat dengan pasar. Saya perlu tegaskan di sini, banyak orang keliru memposisikan liberal dalam soal relasinya dengan bisnis. Banyak yang menganggap kaum liberal, pro dengan bisnis terutama bisnis besar (pro-big business), pro dengan pemodal besar (pro-capitalist) dan pro dengan perusahaan transnasional (pro-TNC).

Kesemuanya itu keliru, saudara-saudara! Sedari awal saya menggunakan istilah pasar bukan ‘bisnis’. Karena pasar (market) lebih mendasar dan lebih terbuka dari bisnis (business). Hakikat pasar adalah pertukaran sukarela (voluntary exchange) yang dilandasi oleh kebebasan memilih.

Rekan saya dari Thailand Future Foundation – Sethaput Suthiwart-Narueput menutup lokakarya tersebut dengan tiga saran yang bermanfaat tentang bagaimana lembaga pemikir (think-tank) dan organisasi non pemerintah dapat memperbaiki lingkungan bisnis yang lebih bersahabat bagi pasar di negara masing-masing.

Pertama, perlunya membingkai perdebatan saat ini sesuai dengan konteks Asia. Dalam hal ini, jargon yang dipergunakan dan isu yang diperjuangkan perlu memiliki nuansa lokalitas-komunitas Asia. Kedua, perlunya lembaga pemikir dan organisasi masyarakat sipil memilih pertempuran dan perang gagasan secara hati-hati. Persuasi sebanyak mungkin pemangku kepentingan di medan gagasan menjadi penting, ketimbang menjadi oposisi terbuka kepada pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, perlunya kolaborasi antara lembaga pemikir dan organisasi masyarakat sipil pada level regional, sehingga perjuangan perbaikan regulasi ramah pasar menjadi agenda kawasan yang selaras dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Wan Saiful Wan Jan mengajak kalangan pengusaha dan lembaga pemikir membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah untuk menjembatani liberalisasi pasar yang sedang terjadi. Sementara rekan Azrul dari IDEAS menekankan pentingnya riset sehingga manfaat deregulasi  dalam persuasi publik untuk menerima prinsip-prinsip pasar bebas. Selain riset dan komunikasi, berkembangnya sosial media juga menjadi sarana efektif dalam menyuarakan kepentingan publik kepada politisi – pembuat regulasi.

Singkatnya, lokakarya SEANET tersebut telah membawa pertukaran gagasan, pengalaman dan tantangan yang melibatkan pengusaha, lembaga pemikir, dan organisasi masyarakat publik. Saya menganggap bahwa kolaborasi di antara penggiat kebebasan di kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting setelah menghadiri acara ini. 

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan