Cerita dari Lokakarya Ekonomi Pasar dan Negara Hukum

Cerita    | 24 Nov 2015 | Read 1205 times  
Cerita dari Lokakarya Ekonomi Pasar dan Negara Hukum Kredit Foto: Dok. Redaksi

Apa yang ada di benak Anda saat dilontarkan sebuah pertanyaan mengenai “Rule of Law” dan “Market Economy”. Dua konsep mungkin tidak berkaitan, namun justru berhubungan satu sama lain membentuk interdependensi atau kesalingtergantungan. Hal pertama yang ada di benak saya untuk menjawab pertanyaan tersebut coba merujuk kepada sumber aturan hukum yang ada yakni UUD 1945, konstitusi Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Tafsir konstitusional menyebutkan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kata kuncinya adalah dua hal: (1).Supremasi hukum atas kekuasaan politik serta (2).Asas responsibilitas kekuasaan politik. Untuk menggali lebih jauh tentang rule of law, saya tertarik partisipasi di lokakarya yang diselenggarakan oleh FNF (Friedrich Nauman Foundation) bekerja sama dengan Youth Freedom Network dan Freedom Institute selama tiga hari 13-15 November di Bandung. Media partner lokakarya ini adalah website kebanggaan kita, www.suarakebebasan.org

Dalam lokakarya ini, metode yang digunakan membuat kami lebih aktif dan intensif berdiskusi mengenai aturan hukum dan ekonomi pasar yang ada di Indonesia, juga mengenai aturan-aturan yang membatasi warga negara untuk memperoleh kebebasannya. Input dari pemateri berasal dari Dosen FE Universitas Padjajaran Bandung yaitu Bapak Kodrat Wibowo melalui presentasinya yang berjudul “Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia”. Beliau memaparkan kepada kami relasi antara hukum – terutama hukum pidana- dan mikroekonomi.

Adapun pengertian rule of law dari pemateri yaitu “that individuals, persons and government shall submit to obey and be regulated by law, and not arbitrary action by an individual or a group of individuals”. Untuk dipahami bersama, definisi dan perkembangan konsepsi rule of law sangatlah dinamis dan bervariasi. Berdasarkan tawaran konsep rule of law merupakan aturan yang dibuat untuk dipatuhi, tetapi hukum untuk melindungi bukan untuk menzalimi, dalam hal ini hukum mengatur segala aspek bidang kehidupan.

Contohnya dalam bidang ekonomi, ekonomi mengajarkan kepada pengusaha bahwa dalam mencapai keuntungan terdapat aturan-aturannya, tidak sewenang-sewenang ataupun sesuka hati para pebisnis alias tidak merugikan kepentingan orang banyak.

Selama ini kita mengenal prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa efisien dalam ekonomi diartikan dengan biaya serendah-rendahnya memperoleh hasil setinggi-tingginya. Menurut Wibowo, hal tersebut adalah sesuatu yang salah karena tidak mungkin kita menginginkan hasil yang maksimal, namun biayanya minimal.

Wibowo menyatakan bahwa yang dianggap efisien adalah biaya terbatas namun kita bisa memaksimalkan hasilnya. Efisiensi dimaknai tidak boleh mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain, konsepsi ini dikenal dengan Pareto Efisiensi.

Untuk menjamin pareto efisiensi bekerja maka ada pemerintah yang mengaturnya untuk kepentingan publik. Di samping itu, melalui mekanisme kompensasi memungkinkan adanya transfer dari pihak yang diuntungkan kepada pihak yang dirugikan. Pertanyaannya kemudian bagi para peserta lokakarya, ketika sebuah pabrik memproduksi tekstil yang menghasilkan limbah. Siapakah pihak yang harus mengganti kerugian atas polusi dan limbah tersebut?

Sebagian besar peserta menjawab bahwa pabrik yang harus mengganti kerugian tersebut. Bila pembaca sependapat dengan jawaban peserta, jawaban anda keliru. Wibowo menjelaskan bahwa publik juga harus mengganti kerugian tersebut karena publik-lah yang meminta pabrik untuk memproduksinya. Publik bisa melakukan class action dan upaya hukum lainnya bilamana tidak setuju terhadap eksistensi pabrik.

Pada sisa sesi-sesi selanjutnya kami berdiskusi mengenai kebebasan, kerja kelompok berkisar pada: (1).Aturan apa saja yang membatasi dalam kebebasan secara umum, (2).Mengapa aturan tersebut bermasalah dari perspektif kebebasan dan (3).Kepada siapa aturan tadi ditujukan artinya ada pihak yang terkena dampak langsung.

Tugas para peserta tentu mendiskusikan ketiga pertanyaan tersebut kemudian mempresentasikannya. Terdapat beberapa masalah dan aturan yang diangkat menjadi bahasan pada tiap-tiap kelompok. Beberapa aturan yang menurut para peserta lokakarya menjadi penghalang kebebasan individu, misalnya: Peraturan Daerah No.8 Tahun 2005 Pemerintah Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran.

Yang menjadi pembahasan dalam aturan ini yaitu pasal 4(1) yang menimbulkan multitafsir, mengenai larangan perempuan jika berada di luar rumah lebih dari jam 9, dapat dianggap sebagai pelacur dan akan ditangkap. Di bidang ekonomi, mengemuka UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan. Dalam aturan ini terdapat larangan perusahaan untuk mengekspor produk ke luar negeri sebelum kebutuhan lokal terpenuhi. Sangat merkantilistik dalam semangat dan pemikiran dibalik UU Perternakan itu.

Kelompok lain mengulas Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2011 tentang Larangan kegiatan Jamaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Selain itu, dari sisi kemudahan bisnis dibatasi melalui Peraturan Daerah No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRWP) Bali yang terdapat larangan mendirikan bangunan yang lebih tinggi daripada Pura Bali. Masih banyak aturan lain ditingkat pusat maupun daerah yang membatasi kebatasan kebebasan ekonomi, kebebasan politik, maupun kebebasan personal individual.

Saat berdiskusi mengenai aturan-aturan yang ada tentunya terdapat pro dan kontra dari para peserta. Namun, hal tersebut tidak menjadi persaingan maupun pertentangan tajam selama lokakarya ini berlangsung, justru perbedaan tersebut menjadikan para peserta lebih luas wawasannya dan juga lebih leluasa dalam menyampaikan berbagai pendapatnya berdasarkan pengetahuan yang ada.

Para peserta juga berdiskusi untuk memberikan tawaran solusi atas masalah-masalah tersebut dan hal apa saja yang bisa peserta lakukan sebagai mahasiswa yang mempunyai peranan penting dalam membangun bangsa ini, terutama menjadi pemimpin di masa mendatang.

Akhirnya, para peserta bersepakat bahwa perlunya membuat aturan hukum yang lebih jelas untuk menjamin dan melindungi adanya kebebasan setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terpenting juga aturan hukum tersebut harus direalisasikan sebagaimana mestinya, tidak hanya sebagai aturan hukum di atas kertas, namun minim implementasi atau menyimpang dari gagasan awal aturan dibuat.

Mawar Fatmala

Mawar Fatmala adalah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta dengan prodi Ilmu Hubungan Internasional. Mawar bisa dihubungi melalui email : [email protected]