Cerita Dari OrKes Pertama Suara Kebebasan

Cerita    | 19 Mar 2019 | Read 200 times
Cerita Dari OrKes Pertama Suara Kebebasan

Pada 15 Maret 2019 lalu, Suara Kebebasan mengadakan acara serial diskusi Obrolan Kebebasan (Orkes) pertama di Universitas Paramadina yang bekerja sama dengan Anggon dan Kahfa, serta didukung oleh Atlas Network. Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah 'Mengenal Gagasan Posnerian dalam Hukum Islam' yang dibawakan oleh narasumber Pramudya Oktavinanda, seorang advokat ternama lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan University of Chicago Law School, serta dimoderatori oleh kontributor tetap Suara Kebebasan, Djohan Rady.

Tema yang diangkat tersebut merupakan topik yang dibahas oleh Pramudya dalam disertasi Ph. D nya di Sekolah Hukum Universitas Chicago. Gagasan Posnerian sendiri diambil dari nama salah seorang pakar hukum kenamaan Amerika Serikat yang juga pernah menjadi salah satu hakim federal di negeri Paman Sam bernama Richard Posner. Posner merupakan salah satu akademisi dan tokoh terkemuka dari gagasan law and economics yang mengaplikasikan teori-teori ekonomi sebagai alat analisis hukum.

Pramudya mengawali presentasinya dengan memberikan penjelasan bahwa ada empat pendekatan untuk memahami suatu produk hukum. Pendekatan pertama adalah semantic based yang memahami suatu produk hukum berdasarkan kata-kata yang disusun. Pendekatan yang sangat literal ini dalam memahami hukum Islam dilakukan diantaranya oleh kelompok-kelompok wahabi yang memang sangat tekstualis.

Pendekatan kedua adalah intent-based dimana kita dapat memahami suatu produk hukum dari kacamata intensi dari orang atau pihak yang menyusun hukum tersebut. Pendekatan ketiga adalah contextual based dimana untuk memahami suatu produk hukum dilihat berdasarkan konteks ketika hukum tersebut dibuat, dan sementara yang terakhir adalah consequence based dimana hukum dilihat berdasarkan konsekuensi atau tujuan dari adanya produk hukum tersebut. Pendekatan Posnerian masuk dalam kategori keempat.

Selanjutnya, Pramudya menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat pada umumnya melihat hukum Islam melalui pandangan deontologis, dimana melihat salah benarnya suatu hal berdasarkan kepatuhan atas aturan yang sudah ada. Cara pandangan deontologis merupakan kebalikan dari cara pandang konsekuensialis untuk melihat bahwa benar salahnya suatu hal harus didasari pada konsekuensi yang terjadi sebagai akibat dari hal tersebut.

Namun, cara pandang deontologis dalam melihat hukum Islam bukanlah suatu cara pandang yang tepat dan akan menghasilkan permasalahan baru. Salah satu kasus yang diangkat oleh Pramudya adalah persoalan mengenai perbudakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, perbudakan merupakan praktik yang dilakukan dalam sejarah manusia selama ribuan tahun. Praktik perbudakan, dimana seorang individu dianggap bukan sebagai manusia namun sebagai properti yang dimiliki oleh orang lain, dijalankan di hampir setiap keanekaragaman peradaban yang dibangun oleh homo sapiens.

Praktik perbudakan juga merupakan topik yang tak luput dibahas dalam hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, Pramudya menjelaskan bahwa tidak ada satupun sumber hukum di dalam khazanah Islam klasik yang secara eksplisit melarang perbudakan. Ada ayat Al-Qur'an serta Hadist Nabi yang memang memerintahkan kepada pemilik budak untuk memperlakukan budaknya dengan baik, serta himbauan bahwa barang siapa yang memerdekakan budak maka ia akan mendapat pahala besar.

Meskipun demikian, bukan berarti lantas perbudakan dilarang secara tegas di dalam hukum Islam. Dan bukan itu saja, dalam hukum Islam pun, seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, maka ia boleh memaksa untuk melakukan hubungan seksual terhadap budak yang dimilikinya. Hal inilah yang menjadi justifikasi bagi sebagian kelompok Islam ekstrimis seperti kelompok negara Islam Irak dan Suriah, atau yang dikenal dengan ISIS, melakukan penculikan terhadap para permpuan non-muslim yang berada di wilayah kekuasaan mereka dengan mengatasnamakan rampasan perang, dan menjadikannya budak, serta melakukan berbagai tindakan seksual yang amat keji terhadap para perempuan tersebut.

Pramudya juga memberi contoh para pemikir Islam klasik yang secara eksplisit justru menyatakan bahwa perbudakan dibolehkan menurut hukum Islam. Salah satunya adalah ahli hadis asal Mesir yang bermahzab Syafi'i bernama Ibnu Hajar Al Asqalini yang wafat pada abad ke 15 masehi, tepatnya tahun 1449. Lantas, bila menggunakan cara pandangan deontologis, bagaimana cara kita menjustifikasi bahwa legalisasi perbudakan merupakan sesuatu yang benar, karena tidak ada sumber hukum dalam khazanah Islam klasik yang secara jelas melarang praktik tersebut?

Selain itu, perlu diingat juga bahwa hukum Islam merupakan Divine law yang berasal dari Tuhan, dan oleh karena itu ia sempurna, tanpa cacat, serta berlaku sepanjang zaman. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan peradaban manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa diredam dan dihindari.  Perubahan drastis cara pandang kita terhadap praktik perbudakan merupakan salah satu contoh aspek perkembangan zaman yang tidak bisa ditolak. Saat ini, tidak ada satupun negara atau wilayah yang secara hukum melegalkan perbudakan. Mauritania, sebuah negara di Afrika barat yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam, merupakan negara terakhir yang secara legal melarang perbudakan, yakni pada tahun 1981.

Bagaimana hukum Islam memandang fenomena tersebut? Apakah berarti hukum Islam yang tidak melarang perbudakan merupakan sesuatu yang salah, karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman? Bukankah hukum Islam merupakan sesuatu yang datang dari Tuhan sehingga niscaya bebas dari kekurangan dan kesalahan?

Hal inilah yang menurut Pramudya kelemahan dari cara pandang deontologis-tekstualis dalam memangdang hukum Islam, karena akan sangat sulit untuk menjawab hal tersebut. Namun bukan berarti lantas solusinya adalah kita menyatakan bahwa hukum Islam salah, akan tetapi cara pandang kita dalam melihat produk hukum tersebut yang harus diubah.

Untuk hal tersebut, Pramudya melihat bahwa analisis hukum law & economics Posnerian dalam memandang hukum Islam, yang merupakan salah satu cabang dari pendekatan consequence based dalam memahami hukum, merupakan hal yang dapat merekonsiliasi hal tersebut, yang tidak bisa dipertemukan oleh cara pandang deontologis. Salah satu pilar dari law & economics yang mengaplikasikan teori-teori ekonomi sebagai alat analisis hukum adalah cost & benefit analysis.

Pramudya menjelaskan bahwa salah satu teori yang ia gunakan adalah yang disebut dengan the theory of second best atau second best theory. Teori tersebut memiliki perhatian terhadap apa yang harus kita lakukan bila kita tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan suatu kondisi yang optimal. Second best theory menyatakan bahwa bila memang demikian adanya maka lebih baik kita tidak melakukan apa-apa karena bila kita justru mengeluarkan cost terhadap hal tersebut, maka variabel benefit yang akan kita dapatkan juga akan berubah dan tidak bisa meningkatkan welfare dari yang kita miliki sekarang, padahal kita sudah membayar cost untuk hal tersebut.

Contoh sederhana dari teori ini adalah, apabila kita memiliki suatu barang yang memiliki kerusakan di tiga komponen, komponen A, B, dan C. Akan tetapi, kita tidak bisa memperbaiki ketiga komponen tersebut untuk mendapatkan hasil optimal, yakni agar kita dapat menggunakan barang tersebut kembali seperti sediakala.

Meskipun demikian, kita dapat membetulkan 2 komponen A dan B. Second best theory menyatakan bahwa bila kita tidak memiliki opsi yang optimal, maka lebih baik bila kita tidak usah melakukan hal apapun terhadap hal tersebut. Taruhlah bila kita pada akhirnya memutuskan untuk membetulkan komponen A dan B, yang memang secara kasat mata dilihat sebagai second best option, bisa jadi lantas muncul kerusakan kompenen lain di barang tersebut, yakni komponen D. Kita padahal sudah membayar cost untuk membetulkan komponen A dan B, akan tetapi welfare yang kita dapatkan juga tidak meningkat dari kondisi sebelum kita mengeluarkan cost untuk komponen A dan B, karena variabel benefit-nya sudah berubah dari kondisi yang optimal.

Sehubungan dengan praktik perbudakan, mengapa hukum Islam tidak secara eksplisit melarangnya, hal ini bisa dipahami melalui pendekatan consequence based dengan menggunakan analisis law & economics. Perbudakan merupakan praktik yang sudah hadir di semenanjung Arabia jauh sebeum Islam datang, dan di dalam mayarakat yang melegalkannya, budak tidaklah dilihat sebagai individu namun sebagai aset.

Aset, apapun bentuknya, tentu memiliki nilai ekonomi. Bila perbudakan secara radikal dihilangkan dengan cepat, di dalam masyrakat yang sudah mempratikkan hal tersebut selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, maka nilai ekonomi yang berada di wilayah tersebut akan langsung berkurang drastis. Jutaan aset tiba-tiba nilainya hilang begitu saja yang tentunya akan membawa dampak negatif terhadap perekonomian.

Selain itu, perlu diperhatikan juga dampak signifikan lain yang bisa terjadi bila perbudakan dihapuskan secara radikal dan menyeluruh, salah satunya adalah perang saudara. Hal inilah yang terjadi di Amerika Serikat ketika Abraham Lincoln membebaskan seluruh budak di negeri Paman Sam tersebut, terjadilah Perang Saudara dari tahun 1861 - 1865. Aset bernilai jutaan dollar di negara-negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat, yang pada saat itu masih mempratikkan perbudakan, tiba-tiba lenyap dan hilang begitu saja dan tanpa ada ganti rugi dari pemerintah.

Tidak ada opsi optimal untuk membebaskan seluruh budak pada masa ketika Nabi Muhammad hidup, atau pada masa imperium Islam. Sesuai dengan second best theory, bahwa apabila kita dihadapkan dengan ketiadaan opsi untuk mendapatkan kondisi optimal, maka lebih baik kita tidak mengambil pilihan, karena apabila kita mengambil pilihan yang kita anggap terbaik kedua, kita juga harus membayar cost atas opsi tersebut. Sementara, welfare yang akan kita dapatkan akan tetap sama, atau mungkin lebih rendah, dari ketika kondisi sebelum kita membayar cost tersebut, karena variabel benefitnya sudah berubah.

Pramudya juga memberi penjelasan bahwa analisis law & economics yang salah satunya diprakarsai oleh Richard Posner juga bisa dilakukan untuk memahami hukum-hukum Islam lain, serta berbagai praktik penerapan hukum Islam yang dilakukan oleh Khilafah Islam setelah Nabi Muhammad wafat, yang tidak bisa dijangkau atau akan sangat bermasalah bila dilihat dari sudut pandang deontologis. Hal tersebut diantaranya adalah keputusan Umar bin Khattab untuk tidak memotong tangan pencuri yang sedang kelaparan, pengaturan hukum cerai dalam negara mayoritas modern yang tidak ada di dalam khazanah Islam klasik, serta praktik legalisasi riba dalam bentuk bay al inah sebagaimana yang dilakukan di Malaysia.

Saya secara pribadi sangat apresiatif dengan adanya diskusi ini, karena telah membukan mata saya mengenai cara pandang dalam memahami hukum Islam diluar dari yang pernah saya bayangkan. Dan saya mewakili Suara Kebebasan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Pramudya yang sudah bersedia meluangkan watunya untuk menjadi narasumber di dalam diskusi pertama serial Obrolan Kebebasan Suara Kebebasan.

Kami dari Suara Kebebasan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Paramadina, Anggon, dan Kahfa yang sudah bersedia bekerja sama dan memberi tempat untuk menjalankan diskusi tersebut, serta kepada Atlas Network untuk dukungannya selaku mitra Suara Kebebasan. Mudah-mudahan Orkes selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam memfasilitasi forum untuk ide-ide tentang kebebasan. Salam Kebebasan!

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]