Adinda Muchtar

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.

Informasi 5 Nov 2018

Studi Kebijakan tentang Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika No 19/2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif

BACA HASIL PENELITIAN SELENGKAPNYA DI SINI 

 

Pendahuluan

Reformasi Mei 1998 telah mendorong intensnya demokratisasi di pelbagai aspek di Indonesia, termasuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penguatan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi juga ditandai adanya perubahan di peraturan perundangan-undangan terkait HAM. Beberapa diantaranya adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 tentang HAM yang dibuat lebih rinci dibandingkan versi sebelumnya. Salah satu hal yang mendasar terkait HAM adalah kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, serta dalam berbagai bentuk (tarian, buku, film, karya seni), maupun lewat berbagai platform, baik online maupun offline.

Kebebasan berekspresi merupakan hal yang fundamental, karena kebebasan berekspresi juga menjadi sarana bagi warga negara tidak hanya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, namun juga untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berekspresi mendapatkan ruang yang luas untuk disalurkan. Di sisi lain, terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang menghargai dan melindungi HAM warga negara di Indonesia, kita juga menyaksikan bahwa kebebasan berekspresi juga rentan untuk dibelenggu oleh pemerintah, yang seharusnya melindungi HAM warga negaranya.

Cerita 25 Okt 2018

 Pada hari Jumat, 19 Oktober 2018, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Jurusan Sosiologi dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan diskusi buku “Pengendalian Diri atau Pengendalian Negara: Apa Pilihanmu?” (Editor: Tom G. Palmer). Ini adalah kerjasama perdana Suara Kebebasan dengan Unila dan juga kegiatan pertama kali kami di Pulau Sumatera. Inisiatif kerjasama ini sebenarnya sudah diutarakan sejak setahun lalu, saat saya bertemu dengan Pak Ikram Baadila, Dosen Sosiologi Unila di workshop CIPS tentang “Liberty and Development”.

Di sisi lain, Suara Kebebasan juga memiliki program untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dan penjangkauan dengan berkolaborasi dengan jaringan di luar Pulau Jawa. Buku yang kami diskusikan ini sebenarnya sudah beberapa kali didiskusikan dan dibagikan kepada para peserta, baik di Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jember, Malang, dan Surabaya. Selain menjangkau para pelajar SMA, kami juga bekerjasama dengan organisasi mahasiswa dan dosen di universitas-universitas yang kami kenal lewat jaringan kami.

Cerita 12 Jun 2018

Pada hari Kamis, 7 Juni lalu, Suara Kebebasan mengadakan Ngopi Sore untuk Kebebasan (Ngopsor) ke-12, yang mengangkat tema tentang Badan Usaha Milik Negara dari Perspektif Libertarianisme. Poltak Hotradero, Kepala Litbang Bursa Efek Indonesia dan Ketua Pembina Yayasan Kebebasan Indonesia, menjadi pembicara dalam Ngopsor kali ini. Yang menarik dari diskusi soal BUMN ini adalah pendekatan analisis dengan mengkritisi BUMN lewat laporan keuangan. Dengan kata lain, sisi teknis atau ekonomi terapan menjadi langkah awal sebelum menganalisis tentang BUMN.

Latar belakang Poltak di bidang jurnalistik dan pasar saham, juga menjadi alasan kenapa ia mengulas BUMN dengan pendekatan teknis, lewat membaca laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, kita akan mampu untuk mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan. Poltak juga menggarisbawahi bahwa perusahaan merupakan bagian dari kebebasan berusaha (kebebasan ekonomi). Ia juga mengatakan bahwa perusahaan dan kebebasan berusaha adalah satu entitas yang saling terkait dan mendasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik.

Cerita 15 Mei 2018

Pada hari Jumat, tanggal 27 April, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan jaringan Gusdurian di Yogyakarta, mengadakan diskusi buku “Islam dan Kebebasan” di CRCS UGM. Kerjasama dengan CRCS UGM dan Gusdurian Yogyakarta ini adalah kerjasama perdana kami dengan teman-teman di Yogyakarta. Sementara diskusi ini merupakan diskusi publik kedua kami terkait buku “Islam dan Kebebasan” terbitan Institute of Economic Affairs yang kami terjemahkan dan diseminasi dengan dukungan dari Network for a free society.

Dalam diskusi ini, Dr. Zainal Abidin Bagir (Ketua Prodi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM) merupakan penanggap tunggal buku tersebut,  dan juga dipantik oleh moderator diskusi Azis Anwar. Ada 50 lebih peserta yang ikut meramaikan dan mendiskusikan isi buku terjemahan ini dan mengaitkannya dengan konteks Islam di Indonesia. Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme adalah mengenai kebebasan, terutama pentingnya untuk memiliki kebebasan untuk memilih menjadi apa.

Argumen dalam buku ini mengatakan bahwa Islam dan liberalsime sejalan. Dalam hal ini, Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme tidak selalu anti agama dan memberikan orang konservatif untuk bersuara menjadi lebih baik. Dr. Zainal juga menegaskan bahwa liberalisme tidak sesederhana mengatakan bahwa kebebasan sebebasnya karena liberalisme sifatnya kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Lebih jauh, Dr. Zainal juga mengkritik bahwa kelompok liberal atau progresif kurang memberikan perhatian ke masalah yang jelas terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi  ini, yaitu masalah lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Deklarasi HAM Internasional tahun 1948 juga bukan merupakan hal yang statis karena dalam perkembangannya hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak individu, namun juga hak masyarakat ada. Di sini sangat penting untuk membuat agama menjadi relevan, termasuk untuk berkontribusi dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup dan perlu didorong ecological Islam.

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang menarik yang diangkat oleh para peserta diskusi. Diantaranya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan persepsi moderat dalam Islam, apa seperti di Arab Saudi yang kini sudah membiarkan perempuan mengemudi dan menonton bioskop?; bahwa generasi Nahdliyin sebenarnya sudah lama bergerak untuk berkontribusi terkait masalah lingkungan hidup; siapa pemegang otoritas terkait kebebasan, terutama ketika misalnya Kyai dengan fatwa cenderung memegang kendali. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa seperti yang dikatakan Azyumardi Azra, dengan banyaknya sekolah Islam, pendekatan soal kebebasan tidak selalu harus menggunakan pendekatan Barat.

Dr. Zainal juga mengatakan bahwa label seperti liberalisme bukanlah hal yang penting. Jangan berhenti di label semata. Membaca kembali buku “Islam dan Kebebasan” juga membantu kita untuk membuat pilihan sendiri. Apa yang kita inginkan ketika dilabeli sebagai ‘liberal’? Bahkan dalam kenyataannya, liberalisme begitu saja dimasukkan dalam satu label yang sama dengan label lain yang tidak disukai masyarakat, seperti komunisme. Dr. Zainal menganjurkan untuk kembali ke ide dan melihat manfaat ideologi dalam memperkaya pikiran. Tidak perlu dogmatis. Catatan lain yang penting adalah memahami liberalisme dengan komprehensif mengingat gagasannya lebih kompleks dari pemaknaan simplistik tentang kebebasan tanpa batas yang memang tidak ada.

Lebih jauh, catatan terhadap buku ini juga datang dari Azis Anwar, yang mengatakan adanya penjelasan yang kurang akurat di buku ini. Misalnya, paham Mu’tazilah bukanlah contoh baik kebebasan terkait persekusi, sehingga tidak seharusnya dikutip dalam liberalisme individu dalam Islam. Selain itu, perlu ketat dalam mengutip dan juga ke depan penting untuk memasukkan perspektif Islam dari penulis Indonesia juga.

Wawancara 2 Mar 2018

Pada hari Minggu, 11 Februari 2018, Pemimpin Redaksi SuaraKebebasan.org, Adinda Tenriangke Muchtar, mendapatkan kesempatan untuk mewawancari Brad Lips, Direktur Eksekutif Atlas Network di sela-sela Asia Liberty Forum 2018 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Suara Kebebasan tertarik untuk mengetahui lebih jauh soal kampanye Atlas Network dan organisasi mitranya terkait strategi “Doing Development Differently” (DDD, red.). Atlas Network mengkombinasikan sumberdaya filantropi dengan agenda riset dan advokasi lembaga think-tank local untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong pertumbuhan di belahan dunia yang miskin.

Dalam Manifesto DDD (Oktober 2014), DDD merupakan inisiatif untuk pembangunan yang berdampak lebih besar dan relevan bagi para pemangku kepentingan. DDD juga diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan fokus pada solusi lokal  untuk masalah lokal, berdasarkan kepemilikan bersama, dengan legitimasi berbagai tingkat dan aktor. DDD juga didasarkan pada rancangan dan penerapan pembangunan yang reflektif, serta mempertimbangkan manajemen resiko dan mendorong hasil nyata yang berbasis kepercayaan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, DDD menerapkan pendekatan bottom-up dan inisiatif para pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi permasalahan bersama di tingkat lokal dengan solusi lokal, dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang mengandalkan intervensi dari pihak luar maupun keterlibatan pemerintah secara top-down. Bagaimana strategi DDD dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara yang memberdayakan dan berkelanjutan? Berikut wawancara Adinda (ATM) dengan Brad Lips (BL).

Opini 25 Feb 2018

Setelah MBCI 2 bulan Januari lalu, Suara Kebebasan terus melanjutkan dengan kegiatan rutinnya. Kami makin bersemangat apalagi sejak pertengahan Januari kemarin, kami sudah resmi memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Jaksa. Bulan Januari juga menjadi bulan yang penting untuk kami, karena akhirnya Yayasan Kebebasan Indonesia (YKI) resmi mempunyai akta legal. YKI memayungi Suara Kebebasan dan Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT), yang jadi kegiatan baru untuk kami dalam mempromosikan kebebasan individu dan pasar bebas di Indonesia.

Dengan adanya kantor dan payung hukum yayasan, kami semakin bersemangat untuk melanjutkan misi mempromosikan libertarianisme di Indonesia. Tentu saja, misi ini membutuhkan kerjasama dengan para pihak lain yang bervisi sama dan itu juga mengapa bekerjasama dan memperluas jaringan sangat penting! Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan bertemu dengan teman-teman jaringan di kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tanggal 9 Januari, dimana CIPS memfasilitasi pertemuan dengan lembaga lain, seperti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Student for Liberty (SFL) Indonesia, Indeks (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial), serta Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia. Pertemuan pertama para promotor libertarian ini juga dimanfaatkan CIPS untuk membahas agenda Asia Liberty Forum (ALF) 2018 yang diselenggarakannya pada 10-11 Februari lalu di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.