Adinda Muchtar

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.

Wawancara 2 Mar 2018

Pada hari Minggu, 11 Februari 2018, Pemimpin Redaksi SuaraKebebasan.org, Adinda Tenriangke Muchtar, mendapatkan kesempatan untuk mewawancari Brad Lips, Direktur Eksekutif Atlas Network di sela-sela Asia Liberty Forum 2018 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Suara Kebebasan tertarik untuk mengetahui lebih jauh soal kampanye Atlas Network dan organisasi mitranya terkait strategi “Doing Development Differently” (DDD, red.). Atlas Network mengkombinasikan sumberdaya filantropi dengan agenda riset dan advokasi lembaga think-tank local untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong pertumbuhan di belahan dunia yang miskin.

Dalam Manifesto DDD (Oktober 2014), DDD merupakan inisiatif untuk pembangunan yang berdampak lebih besar dan relevan bagi para pemangku kepentingan. DDD juga diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan fokus pada solusi lokal  untuk masalah lokal, berdasarkan kepemilikan bersama, dengan legitimasi berbagai tingkat dan aktor. DDD juga didasarkan pada rancangan dan penerapan pembangunan yang reflektif, serta mempertimbangkan manajemen resiko dan mendorong hasil nyata yang berbasis kepercayaan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, DDD menerapkan pendekatan bottom-up dan inisiatif para pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi permasalahan bersama di tingkat lokal dengan solusi lokal, dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang mengandalkan intervensi dari pihak luar maupun keterlibatan pemerintah secara top-down. Bagaimana strategi DDD dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara yang memberdayakan dan berkelanjutan? Berikut wawancara Adinda (ATM) dengan Brad Lips (BL).

Opini 25 Feb 2018

Setelah MBCI 2 bulan Januari lalu, Suara Kebebasan terus melanjutkan dengan kegiatan rutinnya. Kami makin bersemangat apalagi sejak pertengahan Januari kemarin, kami sudah resmi memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Jaksa. Bulan Januari juga menjadi bulan yang penting untuk kami, karena akhirnya Yayasan Kebebasan Indonesia (YKI) resmi mempunyai akta legal. YKI memayungi Suara Kebebasan dan Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT), yang jadi kegiatan baru untuk kami dalam mempromosikan kebebasan individu dan pasar bebas di Indonesia.

Dengan adanya kantor dan payung hukum yayasan, kami semakin bersemangat untuk melanjutkan misi mempromosikan libertarianisme di Indonesia. Tentu saja, misi ini membutuhkan kerjasama dengan para pihak lain yang bervisi sama dan itu juga mengapa bekerjasama dan memperluas jaringan sangat penting! Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan bertemu dengan teman-teman jaringan di kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tanggal 9 Januari, dimana CIPS memfasilitasi pertemuan dengan lembaga lain, seperti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Student for Liberty (SFL) Indonesia, Indeks (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial), serta Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia. Pertemuan pertama para promotor libertarian ini juga dimanfaatkan CIPS untuk membahas agenda Asia Liberty Forum (ALF) 2018 yang diselenggarakannya pada 10-11 Februari lalu di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Editorial 27 Jan 2018

Topik tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kembali meruak. Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, tentang adanya lima Fraksi di DPR yang tidak bermasalah soal LGBT telah memantik debat panas tak hanya di kalangan elit politik, namun juga di tengah masyarakat setelah LGBT cukup lama tidak dibicarakan. Salah satu berita yang sempat hangat seputar LGBT adalah soal tuntutan Aliasi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi Pasal  284, 285, dan 292 KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Sebelumnya, aliansi ini juga menuntut sanksi pidana hubungan sesama jenis dan hubungan seksual di luar nikah. Kami juga pernah mengangkat tentang prioritas moral yang absurd di republik ini di Editorial kami dua tahun lalu.

Seiring waktu berjalan, kami melihat bahwa kebebasan individu masih terus mendapatkan ancaman, termasuk tentang HAM dan Hak Hidup LGBT. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 25 Januari kemarin merilis hasil survei nasional mereka yang dilakukan sejak Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 tentang LGBT. Hasil survei ini menyebutkan bahwa sebesar 58,3% responden (dari total 1500 responden) mengetahui tentang LGBT. Selain itu, 41,4% responden menilai LGBT sangat mengancam. Hanya 9,4% responden mengatakan bahwa LGBT tidak mengancam dan 1,4% responden mengatakan LGBT sangat tidak mengancam.

Cerita 12 Des 2017

Jumat 17 November lalu, mewakili SuaraKebebasan.org, Adinda mendatangi kantor BaKTI di Makassar, Sulawesi Selatan untuk diskusi terjemahan buku “Self-control, State control, You decide” (editor: Tom Palmer). Sekitar 25 orang hadir dalam diskusi tersebut. Acara ini juga menjadi acara perdana SuaraKebebasan.org di Kawasan Timur Indonesia.

Bagi kami, kegiatan ini juga istimewa karena menjadi kali pertama kerja sama kami dengan BaKTI di Makassar dan kami sangat berterima kasih kepada BaKTI atas kerja sama perdana dalam menyuarakan prinsip-prinsip kebebasan di Indonesia. BaKTI sendiri berdiri sejak tahun 2004 untuk menjadi bank pengetahuan dan sumber informasi publik untuk pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Zusana Gosal, Wakil Direktur BaKTI, membuka acara dan menyambut para peserta yang sebagian besar adalah jaringan Sahabat Bakti yang rutin menghadiri kegiatan Bakti, termasuk diskusi buku. Sebelum acara dimulai, para peserta dihibur dengan sajian musik Indie dari grup “First Moon”. Grup ini diwakili oleh gitarisnya, Armando, yang berduet dengan pustakawan BaKTI, Eka Wulandari.

Editorial 10 Mei 2017

Demokrasi mati pada tanggal 9 Mei kemarin, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dinilai terbukti bersalah terkait penistaan agama dan pernyataannya soal Al Maidah ayat 51 saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Editorial 26 Feb 2017

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres untuk Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), terutama untuk menggantikan Patrialis Akbar, yang dicopot jabatannya secara tidak hormat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait uji materi UU Peternakan. Urusan seleksi Hakim MK bukan hanya penting untuk menggantikan mantan hakim yang bermasalah dan membantu MK melanjutkan fungsinya terkait sengketa Pilkada. Seleksi Hakim MK juga krusial untuk memastikan bahwa hakim pengganti adalah orang yang kompeten, punya integritas dan beretika, akuntabel dan profesional.