Adinda Muchtar

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.

Cerita 12 Jun 2018

Pada hari Kamis, 7 Juni lalu, Suara Kebebasan mengadakan Ngopi Sore untuk Kebebasan (Ngopsor) ke-12, yang mengangkat tema tentang Badan Usaha Milik Negara dari Perspektif Libertarianisme. Poltak Hotradero, Kepala Litbang Bursa Efek Indonesia dan Ketua Pembina Yayasan Kebebasan Indonesia, menjadi pembicara dalam Ngopsor kali ini. Yang menarik dari diskusi soal BUMN ini adalah pendekatan analisis dengan mengkritisi BUMN lewat laporan keuangan. Dengan kata lain, sisi teknis atau ekonomi terapan menjadi langkah awal sebelum menganalisis tentang BUMN.

Latar belakang Poltak di bidang jurnalistik dan pasar saham, juga menjadi alasan kenapa ia mengulas BUMN dengan pendekatan teknis, lewat membaca laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, kita akan mampu untuk mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan. Poltak juga menggarisbawahi bahwa perusahaan merupakan bagian dari kebebasan berusaha (kebebasan ekonomi). Ia juga mengatakan bahwa perusahaan dan kebebasan berusaha adalah satu entitas yang saling terkait dan mendasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik.

Cerita 15 Mei 2018

Pada hari Jumat, tanggal 27 April, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan jaringan Gusdurian di Yogyakarta, mengadakan diskusi buku “Islam dan Kebebasan” di CRCS UGM. Kerjasama dengan CRCS UGM dan Gusdurian Yogyakarta ini adalah kerjasama perdana kami dengan teman-teman di Yogyakarta. Sementara diskusi ini merupakan diskusi publik kedua kami terkait buku “Islam dan Kebebasan” terbitan Institute of Economic Affairs yang kami terjemahkan dan diseminasi dengan dukungan dari Network for a free society.

Dalam diskusi ini, Dr. Zainal Abidin Bagir (Ketua Prodi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM) merupakan penanggap tunggal buku tersebut,  dan juga dipantik oleh moderator diskusi Azis Anwar. Ada 50 lebih peserta yang ikut meramaikan dan mendiskusikan isi buku terjemahan ini dan mengaitkannya dengan konteks Islam di Indonesia. Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme adalah mengenai kebebasan, terutama pentingnya untuk memiliki kebebasan untuk memilih menjadi apa.

Argumen dalam buku ini mengatakan bahwa Islam dan liberalsime sejalan. Dalam hal ini, Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme tidak selalu anti agama dan memberikan orang konservatif untuk bersuara menjadi lebih baik. Dr. Zainal juga menegaskan bahwa liberalisme tidak sesederhana mengatakan bahwa kebebasan sebebasnya karena liberalisme sifatnya kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Lebih jauh, Dr. Zainal juga mengkritik bahwa kelompok liberal atau progresif kurang memberikan perhatian ke masalah yang jelas terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi  ini, yaitu masalah lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Deklarasi HAM Internasional tahun 1948 juga bukan merupakan hal yang statis karena dalam perkembangannya hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak individu, namun juga hak masyarakat ada. Di sini sangat penting untuk membuat agama menjadi relevan, termasuk untuk berkontribusi dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup dan perlu didorong ecological Islam.

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang menarik yang diangkat oleh para peserta diskusi. Diantaranya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan persepsi moderat dalam Islam, apa seperti di Arab Saudi yang kini sudah membiarkan perempuan mengemudi dan menonton bioskop?; bahwa generasi Nahdliyin sebenarnya sudah lama bergerak untuk berkontribusi terkait masalah lingkungan hidup; siapa pemegang otoritas terkait kebebasan, terutama ketika misalnya Kyai dengan fatwa cenderung memegang kendali. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa seperti yang dikatakan Azyumardi Azra, dengan banyaknya sekolah Islam, pendekatan soal kebebasan tidak selalu harus menggunakan pendekatan Barat.

Dr. Zainal juga mengatakan bahwa label seperti liberalisme bukanlah hal yang penting. Jangan berhenti di label semata. Membaca kembali buku “Islam dan Kebebasan” juga membantu kita untuk membuat pilihan sendiri. Apa yang kita inginkan ketika dilabeli sebagai ‘liberal’? Bahkan dalam kenyataannya, liberalisme begitu saja dimasukkan dalam satu label yang sama dengan label lain yang tidak disukai masyarakat, seperti komunisme. Dr. Zainal menganjurkan untuk kembali ke ide dan melihat manfaat ideologi dalam memperkaya pikiran. Tidak perlu dogmatis. Catatan lain yang penting adalah memahami liberalisme dengan komprehensif mengingat gagasannya lebih kompleks dari pemaknaan simplistik tentang kebebasan tanpa batas yang memang tidak ada.

Lebih jauh, catatan terhadap buku ini juga datang dari Azis Anwar, yang mengatakan adanya penjelasan yang kurang akurat di buku ini. Misalnya, paham Mu’tazilah bukanlah contoh baik kebebasan terkait persekusi, sehingga tidak seharusnya dikutip dalam liberalisme individu dalam Islam. Selain itu, perlu ketat dalam mengutip dan juga ke depan penting untuk memasukkan perspektif Islam dari penulis Indonesia juga.

Cerita 8 Mei 2018

Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut berdiskusi tentang pentingnya Hak Kepemilikan Intelektual (HAKI) dan perlindungan merek (brand) dalam seminar dan lokakarya yang diadakan oleh IDEAS (Institute for Democracy and Economic Affairs) Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia (18-19 April 2018). Saya dan Managing Editor Suara Kebebasan, Muhamad Iksan juga mendapatkan informasi yang menarik mengenai pentingnya HAKI bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perwakilan dari Kelompok Kerja ASEAN terkait Kerjasama Kepemilikan Intelektual dengan studi kasus di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina.

Paper penelitian dari Pokja tersebut juga menggarisbawahi HAKI sebagai komponen penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing produk, yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan Indeks perlindungan rezim HAKI di ASEAN tahun 2017 yang mencakup hak paten, pemalsuan merek dagang, dan  pembajakan hak cipta. Temuan penelitian tersebut menyebutkan bahwa Singapura masih konsisten mempertahankan skor Indeks HAKI antara tahun 2016 dan 2017. Sementara, Indonesia, Thailand dan Filipina, meskipun mengalami kenaikan skor HAKI, namun rezim perlindungan HAKI-nya masih terhambat dalam perekonomian yang stagnan. Malaysia memiliki kinerja HAKI yang lebih baik dibandingkan ketiga negara tersebut meskipun skornya lebih rendah dibandingkan ketiga negara tersebut di periode yang sama.

Paper penelitian ini juga menekankan bahwa dengan adanya korelasi yang kuat antara rezim HAKI suatu negara dan pertumbuhan ekonominya, maka standar HAKI menjadi sangat penting karena terkait dengan peningkatan investasi sector swasta dalam hal penelitian dan pengembangan, inovasi tingkat tinggi, serta menciptakan pekerjaan yang melibatkan penelitian modern dan kompleks. Dalam kesimpulannya, paper ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perlindungan HAKI di ASEAN lewat pembuatan kerangka hukum perlindungan IP; mengajak pemerintah dan pihak swasta untuk bekerja sama melawan pemalsuan merek dagang, dan membangun standar HAKI yang lebih baik.

Lebih jauh, bagian yang paling menarik dari acara dua hari ini selain memahami pentingnya HAKI di konteks ASEAN, serta tantangan dan solusinya, adalah kesempatan untuk berjejaring dengan dan belajar dari pengalaman para peserta dari berbagai negara, diantaranya dari Filipina, Singapura, Malaysia, Pakistan, Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika. Studi kasus dan pengalaman terkait tantangan perlindungan HAKI tampak kuat tercermin, khususnya di kasus tentang plain packaging seperti yang terjadi beberapa negara, seperti di Inggris dan Australia.

Salah satu pembicara mengkritik peraturan pemerintah yang berlebihan dan tidak efektif terhadap industry. Packaging sendiri, dalam hal ini dengan kasus terkait bungkus rokok, merupakan hal yang kompleks, yang melibatkan spesialis di bidang desain, bahan, maupun lingkungan terkait sampah bungkus rokok. Di Inggris, intervensi pemerintah lewat plain packaging telah menyebabkan tutupnya pabrik pengemasan di negara-negara seperti di Australia, Inggris, dan Malaysia. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebabkan meningkatnya penjualan rokok illegal secara global, kerugian ekonomi akibat tutupnya pabrik-pabrik, dan juga tidak membuktikan penurunan jumlah perokok yang signifikan seperti yang digembar-gemborkan para pelobi kesehatan.

Terkait dengan plain packaging, Profesor Sinclair Davidson (RMIT) Australia mengulas tuntas tentang tantangan dan solusi dalam mengkomersialisasi HAKI di ASEAN. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa hak ini bernilai untuk diumumkan dan penting ada keinginan untuk mempromosikan hak ini dengan menghargai hak konsumen. Plain packaging jelas telah menggantikan merek dagang, serta menunjukkan peraturan pemerintah yang tidak hanya anti bisnis, namun juga menekan HAKI.

Ia juga berargumen bukan tidak mungkin plain packaging akan merambah ke industri lain  yang dianggap buruk untuk kesehatan oleh para pelobinya. Diantaranya, industri gula, minuman beralkohol, mainan anak-anak, games computer, maupun makanan cepat saji. Sinclair bahkan mengatakan bahwa ‘plain packaging’ tidak lebih dari kepentingan para pelobi bidang kesehatan yang menghabiskan dana publik dibandingkan mempromosikan hidup sehat!

Pembicara dari Property Rights Alliance juga mengangkat kampanye Global Coalition Letter Against Plain Packaging yang intinya menyuarakan 5 tahun kegagalan plain packaging lewat kerjasama 62 organisasi internasional lewat pelbagai platform dan kegiatan. Plain packaging jelas mematikan inovasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lewat pelanggaran terhadap HAKI, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 dan 17 Deklarasi HAM Internasional PBB tahun 1948.

Dari kegiatan dua hari ini, beberapa catatan penting patut dijadikan pembelajaran termasuk untuk Indonesia. Pertama, pentingnya melihat HAKI sebagai bagian dari HAM. Kedua, HAKI penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing. Ketiga, HAKI juga bermanfaat untuk memberikan nilai tambah sekaligus menghargai ide dan para pihak yang terlibat didalamnya. Keempat, perlindungan HAKI juga menuntut aktivisme masyarakat sipil lewat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dan melalui beragam media. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, adalah untuk menempatkan HAKI dalam konteks perlindungan konsumen dan penekanan terhadap hak pilih konsumen.

Wawancara 2 Mar 2018

Pada hari Minggu, 11 Februari 2018, Pemimpin Redaksi SuaraKebebasan.org, Adinda Tenriangke Muchtar, mendapatkan kesempatan untuk mewawancari Brad Lips, Direktur Eksekutif Atlas Network di sela-sela Asia Liberty Forum 2018 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Suara Kebebasan tertarik untuk mengetahui lebih jauh soal kampanye Atlas Network dan organisasi mitranya terkait strategi “Doing Development Differently” (DDD, red.). Atlas Network mengkombinasikan sumberdaya filantropi dengan agenda riset dan advokasi lembaga think-tank local untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong pertumbuhan di belahan dunia yang miskin.

Dalam Manifesto DDD (Oktober 2014), DDD merupakan inisiatif untuk pembangunan yang berdampak lebih besar dan relevan bagi para pemangku kepentingan. DDD juga diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan fokus pada solusi lokal  untuk masalah lokal, berdasarkan kepemilikan bersama, dengan legitimasi berbagai tingkat dan aktor. DDD juga didasarkan pada rancangan dan penerapan pembangunan yang reflektif, serta mempertimbangkan manajemen resiko dan mendorong hasil nyata yang berbasis kepercayaan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, DDD menerapkan pendekatan bottom-up dan inisiatif para pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi permasalahan bersama di tingkat lokal dengan solusi lokal, dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang mengandalkan intervensi dari pihak luar maupun keterlibatan pemerintah secara top-down. Bagaimana strategi DDD dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara yang memberdayakan dan berkelanjutan? Berikut wawancara Adinda (ATM) dengan Brad Lips (BL).

Opini 25 Feb 2018

Setelah MBCI 2 bulan Januari lalu, Suara Kebebasan terus melanjutkan dengan kegiatan rutinnya. Kami makin bersemangat apalagi sejak pertengahan Januari kemarin, kami sudah resmi memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Jaksa. Bulan Januari juga menjadi bulan yang penting untuk kami, karena akhirnya Yayasan Kebebasan Indonesia (YKI) resmi mempunyai akta legal. YKI memayungi Suara Kebebasan dan Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT), yang jadi kegiatan baru untuk kami dalam mempromosikan kebebasan individu dan pasar bebas di Indonesia.

Dengan adanya kantor dan payung hukum yayasan, kami semakin bersemangat untuk melanjutkan misi mempromosikan libertarianisme di Indonesia. Tentu saja, misi ini membutuhkan kerjasama dengan para pihak lain yang bervisi sama dan itu juga mengapa bekerjasama dan memperluas jaringan sangat penting! Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan bertemu dengan teman-teman jaringan di kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tanggal 9 Januari, dimana CIPS memfasilitasi pertemuan dengan lembaga lain, seperti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Student for Liberty (SFL) Indonesia, Indeks (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial), serta Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia. Pertemuan pertama para promotor libertarian ini juga dimanfaatkan CIPS untuk membahas agenda Asia Liberty Forum (ALF) 2018 yang diselenggarakannya pada 10-11 Februari lalu di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Cerita 12 Des 2017

Jumat 17 November lalu, mewakili SuaraKebebasan.org, Adinda mendatangi kantor BaKTI di Makassar, Sulawesi Selatan untuk diskusi terjemahan buku “Self-control, State control, You decide” (editor: Tom Palmer). Sekitar 25 orang hadir dalam diskusi tersebut. Acara ini juga menjadi acara perdana SuaraKebebasan.org di Kawasan Timur Indonesia.

Bagi kami, kegiatan ini juga istimewa karena menjadi kali pertama kerja sama kami dengan BaKTI di Makassar dan kami sangat berterima kasih kepada BaKTI atas kerja sama perdana dalam menyuarakan prinsip-prinsip kebebasan di Indonesia. BaKTI sendiri berdiri sejak tahun 2004 untuk menjadi bank pengetahuan dan sumber informasi publik untuk pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Zusana Gosal, Wakil Direktur BaKTI, membuka acara dan menyambut para peserta yang sebagian besar adalah jaringan Sahabat Bakti yang rutin menghadiri kegiatan Bakti, termasuk diskusi buku. Sebelum acara dimulai, para peserta dihibur dengan sajian musik Indie dari grup “First Moon”. Grup ini diwakili oleh gitarisnya, Armando, yang berduet dengan pustakawan BaKTI, Eka Wulandari.