Adinda Muchtar

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Editor Utama website Suara Kebebasan.org. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial (2001) dari Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia. Tahun 2004 Adinda mendapatkan gelar Master of International Studies dari The University of Sydney dengan beasiswa dari Australia Development Scholarships – AusAID. Sejak tahun 2007 Adinda menjabat sebagai Direktur Program sebuah lembaga penelitian kebijakan publik di Jakarta, yang bernama The The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Sebelumnya ia bekerja di LSM Amerika Serikat yang bernama National Democratic Institute for International Affairs (NDI) di Indonesia dan fokus di program penguatan legislatif (2002 dan 2004).

Adinda mulai menempuh studi doktoral sejak tahun 2014 di Program Development Studies di Victoria University of Wellington dengan beasiswa dari New Zealand Aid. Fokus penelitian Adinda untuk disertasinya adalah mengenai ‘aid relationships’ dalam proyek pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Di tengah studinya, Adinda berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wellington dan Selandia Baru; Victoria International Leadership Program, dan Asia New Zealand Foundation’s Leadership Network. Adinda juga memiliki pengalaman sebagai fasilitator di beberapa workshop, termasuk workshop Akademi Merdeka, yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan ide-ide tentang kebebasan kepada kaum muda di Indonesia. Adinda juga dipercaya sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Youth Freedom Network, organisasi pemuda pro-kebebasan pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013.

Adinda bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @tenriangke

Opini 25 Feb 2018

Setelah MBCI 2 bulan Januari lalu, Suara Kebebasan terus melanjutkan dengan kegiatan rutinnya. Kami makin bersemangat apalagi sejak pertengahan Januari kemarin, kami sudah resmi memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Jaksa. Bulan Januari juga menjadi bulan yang penting untuk kami, karena akhirnya Yayasan Kebebasan Indonesia (YKI) resmi mempunyai akta legal. YKI memayungi Suara Kebebasan dan Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT), yang jadi kegiatan baru untuk kami dalam mempromosikan kebebasan individu dan pasar bebas di Indonesia.

Dengan adanya kantor dan payung hukum yayasan, kami semakin bersemangat untuk melanjutkan misi mempromosikan libertarianisme di Indonesia. Tentu saja, misi ini membutuhkan kerjasama dengan para pihak lain yang bervisi sama dan itu juga mengapa bekerjasama dan memperluas jaringan sangat penting! Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan bertemu dengan teman-teman jaringan di kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tanggal 9 Januari, dimana CIPS memfasilitasi pertemuan dengan lembaga lain, seperti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Student for Liberty (SFL) Indonesia, Indeks (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial), serta Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia. Pertemuan pertama para promotor libertarian ini juga dimanfaatkan CIPS untuk membahas agenda Asia Liberty Forum (ALF) 2018 yang diselenggarakannya pada 10-11 Februari lalu di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Editorial 27 Jan 2018

Topik tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kembali meruak. Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, tentang adanya lima Fraksi di DPR yang tidak bermasalah soal LGBT telah memantik debat panas tak hanya di kalangan elit politik, namun juga di tengah masyarakat setelah LGBT cukup lama tidak dibicarakan. Salah satu berita yang sempat hangat seputar LGBT adalah soal tuntutan Aliasi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi Pasal  284, 285, dan 292 KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Sebelumnya, aliansi ini juga menuntut sanksi pidana hubungan sesama jenis dan hubungan seksual di luar nikah. Kami juga pernah mengangkat tentang prioritas moral yang absurd di republik ini di Editorial kami dua tahun lalu.

Seiring waktu berjalan, kami melihat bahwa kebebasan individu masih terus mendapatkan ancaman, termasuk tentang HAM dan Hak Hidup LGBT. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 25 Januari kemarin merilis hasil survei nasional mereka yang dilakukan sejak Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 tentang LGBT. Hasil survei ini menyebutkan bahwa sebesar 58,3% responden (dari total 1500 responden) mengetahui tentang LGBT. Selain itu, 41,4% responden menilai LGBT sangat mengancam. Hanya 9,4% responden mengatakan bahwa LGBT tidak mengancam dan 1,4% responden mengatakan LGBT sangat tidak mengancam.

Cerita 12 Des 2017

Jumat 17 November lalu, mewakili SuaraKebebasan.org, Adinda mendatangi kantor BaKTI di Makassar, Sulawesi Selatan untuk diskusi terjemahan buku “Self-control, State control, You decide” (editor: Tom Palmer). Sekitar 25 orang hadir dalam diskusi tersebut. Acara ini juga menjadi acara perdana SuaraKebebasan.org di Kawasan Timur Indonesia.

Bagi kami, kegiatan ini juga istimewa karena menjadi kali pertama kerja sama kami dengan BaKTI di Makassar dan kami sangat berterima kasih kepada BaKTI atas kerja sama perdana dalam menyuarakan prinsip-prinsip kebebasan di Indonesia. BaKTI sendiri berdiri sejak tahun 2004 untuk menjadi bank pengetahuan dan sumber informasi publik untuk pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Zusana Gosal, Wakil Direktur BaKTI, membuka acara dan menyambut para peserta yang sebagian besar adalah jaringan Sahabat Bakti yang rutin menghadiri kegiatan Bakti, termasuk diskusi buku. Sebelum acara dimulai, para peserta dihibur dengan sajian musik Indie dari grup “First Moon”. Grup ini diwakili oleh gitarisnya, Armando, yang berduet dengan pustakawan BaKTI, Eka Wulandari.

Editorial 10 Mei 2017

Demokrasi mati pada tanggal 9 Mei kemarin, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dinilai terbukti bersalah terkait penistaan agama dan pernyataannya soal Al Maidah ayat 51 saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Editorial 26 Feb 2017

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres untuk Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), terutama untuk menggantikan Patrialis Akbar, yang dicopot jabatannya secara tidak hormat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait uji materi UU Peternakan. Urusan seleksi Hakim MK bukan hanya penting untuk menggantikan mantan hakim yang bermasalah dan membantu MK melanjutkan fungsinya terkait sengketa Pilkada. Seleksi Hakim MK juga krusial untuk memastikan bahwa hakim pengganti adalah orang yang kompeten, punya integritas dan beretika, akuntabel dan profesional.

Resensi 23 Jan 2017

Para pendukung sistem sosial demokrat, khususnya pengagum negara-negara Nordic perlu membaca ‘Debunking Utopia’. Dalam bukunya kali ini, Nima Sanandaji kembali mengajak para pengagum kebijakan kesejahteraan di negara-negara Nordic untuk melihat lebih dalam tentang dampak tidak terlihat dari kebijakan plus pentingnya konteks, seperti kebudayaan, yang mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan. Dalam buku ini Nima juga membahas tentang dampak kebijakan kesejahteraan terhadap kiprah perempuan di posisi puncak kepemimpinan khususnya di sektor swasta, seperti yang diulasnya dalam “The Gender Equality Paradox” (2016), yang pernah saya buat resensinya di website ini.