Adinda Muchtar

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Editor Utama website Suara Kebebasan.org. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial (2001) dari Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia. Tahun 2004 Adinda mendapatkan gelar Master of International Studies dari The University of Sydney dengan beasiswa dari Australia Development Scholarships – AusAID. Sejak tahun 2007 Adinda menjabat sebagai Direktur Program sebuah lembaga penelitian kebijakan publik di Jakarta, yang bernama The The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Sebelumnya ia bekerja di LSM Amerika Serikat yang bernama National Democratic Institute for International Affairs (NDI) di Indonesia dan fokus di program penguatan legislatif (2002 dan 2004).

Adinda mulai menempuh studi doktoral sejak tahun 2014 di Program Development Studies di Victoria University of Wellington dengan beasiswa dari New Zealand Aid. Fokus penelitian Adinda untuk disertasinya adalah mengenai ‘aid relationships’ dalam proyek pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Di tengah studinya, Adinda berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wellington dan Selandia Baru; Victoria International Leadership Program, dan Asia New Zealand Foundation’s Leadership Network. Adinda juga memiliki pengalaman sebagai fasilitator di beberapa workshop, termasuk workshop Akademi Merdeka, yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan ide-ide tentang kebebasan kepada kaum muda di Indonesia. Adinda juga dipercaya sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Youth Freedom Network, organisasi pemuda pro-kebebasan pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013.

Adinda bisa dihubungi melalui email adinda.muchta[email protected] dan twitter @tenriangke

Editorial 10 Mei 2017

Demokrasi mati pada tanggal 9 Mei kemarin, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dinilai terbukti bersalah terkait penistaan agama dan pernyataannya soal Al Maidah ayat 51 saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Editorial 26 Feb 2017

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres untuk Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), terutama untuk menggantikan Patrialis Akbar, yang dicopot jabatannya secara tidak hormat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait uji materi UU Peternakan. Urusan seleksi Hakim MK bukan hanya penting untuk menggantikan mantan hakim yang bermasalah dan membantu MK melanjutkan fungsinya terkait sengketa Pilkada. Seleksi Hakim MK juga krusial untuk memastikan bahwa hakim pengganti adalah orang yang kompeten, punya integritas dan beretika, akuntabel dan profesional.

Resensi 23 Jan 2017

Para pendukung sistem sosial demokrat, khususnya pengagum negara-negara Nordic perlu membaca ‘Debunking Utopia’. Dalam bukunya kali ini, Nima Sanandaji kembali mengajak para pengagum kebijakan kesejahteraan di negara-negara Nordic untuk melihat lebih dalam tentang dampak tidak terlihat dari kebijakan plus pentingnya konteks, seperti kebudayaan, yang mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan. Dalam buku ini Nima juga membahas tentang dampak kebijakan kesejahteraan terhadap kiprah perempuan di posisi puncak kepemimpinan khususnya di sektor swasta, seperti yang diulasnya dalam “The Gender Equality Paradox” (2016), yang pernah saya buat resensinya di website ini.

Editorial 7 Nov 2016

Beberapa waktu terakhir ini, kita menyaksikan beberapa peristiwa yang menggambarkan betapa menantang dan rentannya hidup dalam keberagaman. Dari soal tudingan penistaan agama, sertifikasi halal untuk produk makanan bahkan profesi pengacara, hukum cambuk, tuntutan kriminalisasi atas ranah pribadi, dan lain sebagainya yang juga pernah kami angkat di portal ini.

Opini 29 Sep 2016

Pada 20 September lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti “Sponsored Breakfasts” the Mont Pelerin Society (MPS) di Intercontinental Hotel Miami, Amerika Serikat. Kebetulan di saat bersamaan, saya mengikuti Think Tank MBA Training (TT MBA) yang diselenggarakan oleh Atlas Network. Saya sungguh beruntung karena TT MBA dan Liberty Forum tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan MPS dengan tema “The Battle for Freedom: Where We Stand, Roads for Progress”.

Editorial 5 Sep 2016

Berdasarkan data BPS bulan Februari tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka Indonesia sebesar 5,5%. Sementara tingkat kemiskinan mencapai 10,86% di bulan Maret 2016. Hutang luar negeri yang tercatat hingga bulan Juli 2016 sebesar 3.359,82 triliun. Pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II tahun 2016 sebesar 5.175%. Lalu apa salah satu isu kebijakan yang masih sempat diurusi oleh negara?  Ranah privat dan sekitar selangkangan!