Adinda Muchtar

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.

Informasi 31 Jan 2019

RESEARCH: Policy Study of Ministry Communication and Information Regulation on Handling Internet Websites Containing Negative Content

DOWNLOAD THE FULL STUDY 

 

Pendahuluan

Reformasi Mei 1998 telah mendorong intensnya demokratisasi di pelbagai aspek di Indonesia, termasuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penguatan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi juga ditandai adanya perubahan di peraturan perundangan-undangan terkait HAM. Beberapa diantaranya adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 tentang HAM yang dibuat lebih rinci dibandingkan versi sebelumnya. Salah satu hal yang mendasar terkait HAM adalah kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, serta dalam berbagai bentuk (tarian, buku, film, karya seni), maupun lewat berbagai platform, baik online maupun offline.

Kebebasan berekspresi merupakan hal yang fundamental, karena kebebasan berekspresi juga menjadi sarana bagi warga negara tidak hanya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, namun juga untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berekspresi mendapatkan ruang yang luas untuk disalurkan. Di sisi lain, terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang menghargai dan melindungi HAM warga negara di Indonesia, kita juga menyaksikan bahwa kebebasan berekspresi juga rentan untuk dibelenggu oleh pemerintah, yang seharusnya melindungi HAM warga negaranya.

Opini 16 Des 2018

Suara Kebebasan baru saja menyelesaikan Studi Kebijakan tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs dengan Konten Bermuatan Negatif. Studi kualitatif yang kami jalankan selama tiga bulan (Juni – Agustus 2018) ini juga melibatkan Dr. Zainal Arifin Mochtar, L.L.M., S.H., akademisi dan pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kami melakukan studi dokumen terkait dengan isu ini dan melakukan wawancara mendalam dengan para narasumber, baik dari perwakilan Kemenkominfo, organisasi masyarakat sipil, penggiat media sosial, akademisi di bidang komunikasi dan hukum, pelaku usaha, jurnalis, maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dari Komisi I yang juga berurusan dengan isu komunikasi dan informasi dan bermitra dengan Kemenkominfo.

Informasi 5 Nov 2018

Studi Kebijakan tentang Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika No 19/2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif

BACA HASIL PENELITIAN SELENGKAPNYA DI SINI 

 

Pendahuluan

Reformasi Mei 1998 telah mendorong intensnya demokratisasi di pelbagai aspek di Indonesia, termasuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penguatan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi juga ditandai adanya perubahan di peraturan perundangan-undangan terkait HAM. Beberapa diantaranya adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 tentang HAM yang dibuat lebih rinci dibandingkan versi sebelumnya. Salah satu hal yang mendasar terkait HAM adalah kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, serta dalam berbagai bentuk (tarian, buku, film, karya seni), maupun lewat berbagai platform, baik online maupun offline.

Kebebasan berekspresi merupakan hal yang fundamental, karena kebebasan berekspresi juga menjadi sarana bagi warga negara tidak hanya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, namun juga untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berekspresi mendapatkan ruang yang luas untuk disalurkan. Di sisi lain, terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang menghargai dan melindungi HAM warga negara di Indonesia, kita juga menyaksikan bahwa kebebasan berekspresi juga rentan untuk dibelenggu oleh pemerintah, yang seharusnya melindungi HAM warga negaranya.

Cerita 25 Okt 2018

 Pada hari Jumat, 19 Oktober 2018, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Jurusan Sosiologi dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan diskusi buku “Pengendalian Diri atau Pengendalian Negara: Apa Pilihanmu?” (Editor: Tom G. Palmer). Ini adalah kerjasama perdana Suara Kebebasan dengan Unila dan juga kegiatan pertama kali kami di Pulau Sumatera. Inisiatif kerjasama ini sebenarnya sudah diutarakan sejak setahun lalu, saat saya bertemu dengan Pak Ikram Baadila, Dosen Sosiologi Unila di workshop CIPS tentang “Liberty and Development”.

Di sisi lain, Suara Kebebasan juga memiliki program untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dan penjangkauan dengan berkolaborasi dengan jaringan di luar Pulau Jawa. Buku yang kami diskusikan ini sebenarnya sudah beberapa kali didiskusikan dan dibagikan kepada para peserta, baik di Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jember, Malang, dan Surabaya. Selain menjangkau para pelajar SMA, kami juga bekerjasama dengan organisasi mahasiswa dan dosen di universitas-universitas yang kami kenal lewat jaringan kami.

Cerita 12 Jun 2018

Pada hari Kamis, 7 Juni lalu, Suara Kebebasan mengadakan Ngopi Sore untuk Kebebasan (Ngopsor) ke-12, yang mengangkat tema tentang Badan Usaha Milik Negara dari Perspektif Libertarianisme. Poltak Hotradero, Kepala Litbang Bursa Efek Indonesia dan Ketua Pembina Yayasan Kebebasan Indonesia, menjadi pembicara dalam Ngopsor kali ini. Yang menarik dari diskusi soal BUMN ini adalah pendekatan analisis dengan mengkritisi BUMN lewat laporan keuangan. Dengan kata lain, sisi teknis atau ekonomi terapan menjadi langkah awal sebelum menganalisis tentang BUMN.

Latar belakang Poltak di bidang jurnalistik dan pasar saham, juga menjadi alasan kenapa ia mengulas BUMN dengan pendekatan teknis, lewat membaca laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, kita akan mampu untuk mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan. Poltak juga menggarisbawahi bahwa perusahaan merupakan bagian dari kebebasan berusaha (kebebasan ekonomi). Ia juga mengatakan bahwa perusahaan dan kebebasan berusaha adalah satu entitas yang saling terkait dan mendasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik.

Cerita 15 Mei 2018

Pada hari Jumat, tanggal 27 April, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan jaringan Gusdurian di Yogyakarta, mengadakan diskusi buku “Islam dan Kebebasan” di CRCS UGM. Kerjasama dengan CRCS UGM dan Gusdurian Yogyakarta ini adalah kerjasama perdana kami dengan teman-teman di Yogyakarta. Sementara diskusi ini merupakan diskusi publik kedua kami terkait buku “Islam dan Kebebasan” terbitan Institute of Economic Affairs yang kami terjemahkan dan diseminasi dengan dukungan dari Network for a free society.

Dalam diskusi ini, Dr. Zainal Abidin Bagir (Ketua Prodi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM) merupakan penanggap tunggal buku tersebut,  dan juga dipantik oleh moderator diskusi Azis Anwar. Ada 50 lebih peserta yang ikut meramaikan dan mendiskusikan isi buku terjemahan ini dan mengaitkannya dengan konteks Islam di Indonesia. Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme adalah mengenai kebebasan, terutama pentingnya untuk memiliki kebebasan untuk memilih menjadi apa.

Argumen dalam buku ini mengatakan bahwa Islam dan liberalsime sejalan. Dalam hal ini, Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme tidak selalu anti agama dan memberikan orang konservatif untuk bersuara menjadi lebih baik. Dr. Zainal juga menegaskan bahwa liberalisme tidak sesederhana mengatakan bahwa kebebasan sebebasnya karena liberalisme sifatnya kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Lebih jauh, Dr. Zainal juga mengkritik bahwa kelompok liberal atau progresif kurang memberikan perhatian ke masalah yang jelas terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi  ini, yaitu masalah lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Deklarasi HAM Internasional tahun 1948 juga bukan merupakan hal yang statis karena dalam perkembangannya hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak individu, namun juga hak masyarakat ada. Di sini sangat penting untuk membuat agama menjadi relevan, termasuk untuk berkontribusi dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup dan perlu didorong ecological Islam.

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang menarik yang diangkat oleh para peserta diskusi. Diantaranya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan persepsi moderat dalam Islam, apa seperti di Arab Saudi yang kini sudah membiarkan perempuan mengemudi dan menonton bioskop?; bahwa generasi Nahdliyin sebenarnya sudah lama bergerak untuk berkontribusi terkait masalah lingkungan hidup; siapa pemegang otoritas terkait kebebasan, terutama ketika misalnya Kyai dengan fatwa cenderung memegang kendali. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa seperti yang dikatakan Azyumardi Azra, dengan banyaknya sekolah Islam, pendekatan soal kebebasan tidak selalu harus menggunakan pendekatan Barat.

Dr. Zainal juga mengatakan bahwa label seperti liberalisme bukanlah hal yang penting. Jangan berhenti di label semata. Membaca kembali buku “Islam dan Kebebasan” juga membantu kita untuk membuat pilihan sendiri. Apa yang kita inginkan ketika dilabeli sebagai ‘liberal’? Bahkan dalam kenyataannya, liberalisme begitu saja dimasukkan dalam satu label yang sama dengan label lain yang tidak disukai masyarakat, seperti komunisme. Dr. Zainal menganjurkan untuk kembali ke ide dan melihat manfaat ideologi dalam memperkaya pikiran. Tidak perlu dogmatis. Catatan lain yang penting adalah memahami liberalisme dengan komprehensif mengingat gagasannya lebih kompleks dari pemaknaan simplistik tentang kebebasan tanpa batas yang memang tidak ada.

Lebih jauh, catatan terhadap buku ini juga datang dari Azis Anwar, yang mengatakan adanya penjelasan yang kurang akurat di buku ini. Misalnya, paham Mu’tazilah bukanlah contoh baik kebebasan terkait persekusi, sehingga tidak seharusnya dikutip dalam liberalisme individu dalam Islam. Selain itu, perlu ketat dalam mengutip dan juga ke depan penting untuk memasukkan perspektif Islam dari penulis Indonesia juga.