Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Story 12 Apr 2019

Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 lalu, Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan kembali untuk mengadakan diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA) dengan membahas makalah penelitian Suara Kebebasan mengenai Permenkominfo No. 19 tahun 2019 tentang Penanganan Situs Internet dengan Muatan Negatif, yang diterbitkan tahun lalu. Diskusi ini merupakan diskusi kedua yang dilakukan Suara Kebebasan di Universitas negeri di kota Bandar Lampung tersebut, dan merupakan hasil undangan dari ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Ikram Baadila, serta berkat kerjasama Suara Kebebasan dengan jurusan Sosiologi, Hubungan Internasional, serta Komunikasi FISIP UNILA.

Saya mewakili tim penulis Suara Kebebasan, mendapatkan kesempatan sebagai salah satu pemateri dari diskusi ini. Selain itu, ada panelis lain yang menjadi kontributor serta pembahas, yakni Kamilia Manaf yang merupakan salah satu pendiri Institut Pelangi Perempuan, yang bergerak di bidang advokasi untuk kelompok lesbian serta transgender perempuan. Kamilia juga memiliki perhatian terhadap representasi dan kehadiran kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam dunia maya di Indonesia.

Analysis 14 Mar 2019

"Pay your fair share!"

Bagi Anda yang gemar mengikuti fenomena politik di Amerika Serikat, ungkapan di atas tentu bukanlah sesuatu yang asing untuk didengar. Pay your fair share, atau bayar bagianmu yang adil, merupakan salah satu slogan yang kerap didengungkan oleh berbagai politisi sayap kiri radikal yang sedang naik daun di negeri Paman Sam tersebut. Diantaranya adalah Senator Bernie Sanders dari negara bagian Vermont dan Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez yang mewakili kota New York.

Pay your fair share mengacu pada kalangan berpenghasilan tinggi di Amerika Serikat, atau yang sering disebut sebagai top 1%. Politisi kiri ekstrem seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez kerap menuduh kalangan kaya di Amerika Serikat tidak membayar bagian yang harus mereka berikan kepada masyarakat secara adil.

Bernie Sanders misalnya, dalam acara Townhall yang disiarkan oleh CNN pada bulan Februari lalu, dengan tegas menyatakan bahwa "Apakah saya akan menuntut para orang kaya dan perusahaan besar untuk membayar bagian mereka secara adil kepada masyarakat dalam bentuk pajak? Ya tentu saja!"

Argumen mengenai orang-orang kaya di Amerika Serikat yang tidak "pay their fair share" tentu bisa dicek kebenarannya dengan menggunakan perhitungan matematika sederhana, yakni apakah jumlah persentase uang yang mereka dapatkan jauh lebih banyak dari total persentase kontribusi pajak yang mereka bayarkan secara keseluruhan atau tidak.

Analysis 13 Aug 2018

In 2004, The Indonesian Ministry of Communication and Information (Kominfo) issued Ministerial Regulations (Peraturan Menteri) No. 19 Year 2014 dealing with abroad of sites containing negative content, namely pornography. Within this regulation, the ministry entitles to run the procedures to ban the sites which indicate the negativity.

However, the implementation seems to be impractical from the official laws since The Indonesian Ministry of Communication and Information poses a legal power to govern and run the laws. It is seen by plenty of people as a concrete violation of civil rights done by a country to the inhabitants.

One side that is against to that violation is Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Initially, ICJR is an organization which concerns on issues related to civil rights in Indonesia. In 2005, ICJR has proposed a claim regarding the ministerial laws to supreme court. In this case, Friday, July 13 in 2018, Adinda Tenriangke Muchtar (Managing Director) and Haikal Kurniawan (Contributor) from Suara Kebebasan, have interviewed the Executive Director of ICJR, Anggara Suwaju in his office, Pasar Minggu area, South Jakarta.

Story 3 Apr 2018

Is Islam compatible with liberalism as an idea that upholds civil economic liberty?

If you ask that question to the people who live in Western society, they most likely will give you negative answer. Undoubtedly, Islam has been a target of harsh criticism in Western society, especially post-9/11 terrorist attack in New York. Since then, Islam has been associated with religious extremism, terrorism, and backward thinking.

For me, such allegation is understandable, especially if it comes from people who never read or learn anything about Islam in any way. Almost all terrorist attacks in the 21st Century that have been massively exposed by mainstream media in Western countries, both which happened in European countries and the United States, are committed by people or group of people that use Islamic teaching based on the Quran and hadiths to justify their action.

Analysis 10 Nov 2015

When we hear about the concept of basic rights, there are many derivative concepts of various rights that immediately come to mind. The right to freedom of religion, the right to freedom of speech, freedom of expression, right to privacy, and the right of freedom of the press are just some of them. Recognition and protection from a country for those rights is one of the most important instruments to sustain democracy and a free society. Without the recognition and protection of the rights, it will be very impossible for the survival of democracy and a free society to be maintained. Furthermore, history has recorded that disregarding the basic rights of others is a road to a country’s power that often leads to totalitarianism.

Analysis 27 May 2015

"Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch." That was the statement from Benjamin Franklin, one of the founders of the United States of America. One of the basic characteristics of democracy itself is the majority rule. In the democratic countries, the legislative process is conducted by a group of people who are elected by the highest votes from the public. Each individual offers their ideas in the pool of ideas and to other individuals and if the idea obtained a majority vote from the people, then this idea could be enacted as a law and implemented by various forms of legislations.