Latest

Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 lalu, Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan kembali untuk mengadakan diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA) dengan membahas makalah penelitian Suara Kebebasan mengenai Permenkominfo No. 19 tahun 2019 tentang Penanganan Situs Internet dengan Muatan Negatif, yang diterbitkan tahun lalu. Diskusi ini merupakan diskusi kedua yang dilakukan Suara Kebebasan di Universitas negeri di kota Bandar Lampung tersebut, dan merupakan hasil undangan dari ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Ikram Baadila, serta berkat kerjasama Suara Kebebasan dengan jurusan Sosiologi, Hubungan Internasional, serta Komunikasi FISIP UNILA.

Saya mewakili tim penulis Suara Kebebasan, mendapatkan kesempatan sebagai salah satu pemateri dari diskusi ini. Selain itu, ada panelis lain yang menjadi kontributor serta pembahas, yakni Kamilia Manaf yang merupakan salah satu pendiri Institut Pelangi Perempuan, yang bergerak di bidang advokasi untuk kelompok lesbian serta transgender perempuan. Kamilia juga memiliki perhatian terhadap representasi dan kehadiran kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam dunia maya di Indonesia.

"Pay your fair share!"

Bagi Anda yang gemar mengikuti fenomena politik di Amerika Serikat, ungkapan di atas tentu bukanlah sesuatu yang asing untuk didengar. Pay your fair share, atau bayar bagianmu yang adil, merupakan salah satu slogan yang kerap didengungkan oleh berbagai politisi sayap kiri radikal yang sedang naik daun di negeri Paman Sam tersebut. Diantaranya adalah Senator Bernie Sanders dari negara bagian Vermont dan Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez yang mewakili kota New York.

Pay your fair share mengacu pada kalangan berpenghasilan tinggi di Amerika Serikat, atau yang sering disebut sebagai top 1%. Politisi kiri ekstrem seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez kerap menuduh kalangan kaya di Amerika Serikat tidak membayar bagian yang harus mereka berikan kepada masyarakat secara adil.

Bernie Sanders misalnya, dalam acara Townhall yang disiarkan oleh CNN pada bulan Februari lalu, dengan tegas menyatakan bahwa "Apakah saya akan menuntut para orang kaya dan perusahaan besar untuk membayar bagian mereka secara adil kepada masyarakat dalam bentuk pajak? Ya tentu saja!"

Argumen mengenai orang-orang kaya di Amerika Serikat yang tidak "pay their fair share" tentu bisa dicek kebenarannya dengan menggunakan perhitungan matematika sederhana, yakni apakah jumlah persentase uang yang mereka dapatkan jauh lebih banyak dari total persentase kontribusi pajak yang mereka bayarkan secara keseluruhan atau tidak.

RESEARCH: Policy Study of Ministry Communication and Information Regulation on Handling Internet Websites Containing Negative Content

DOWNLOAD THE FULL STUDY 

 

Pendahuluan

Reformasi Mei 1998 telah mendorong intensnya demokratisasi di pelbagai aspek di Indonesia, termasuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penguatan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi juga ditandai adanya perubahan di peraturan perundangan-undangan terkait HAM. Beberapa diantaranya adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 tentang HAM yang dibuat lebih rinci dibandingkan versi sebelumnya. Salah satu hal yang mendasar terkait HAM adalah kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, serta dalam berbagai bentuk (tarian, buku, film, karya seni), maupun lewat berbagai platform, baik online maupun offline.

Kebebasan berekspresi merupakan hal yang fundamental, karena kebebasan berekspresi juga menjadi sarana bagi warga negara tidak hanya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, namun juga untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berekspresi mendapatkan ruang yang luas untuk disalurkan. Di sisi lain, terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang menghargai dan melindungi HAM warga negara di Indonesia, kita juga menyaksikan bahwa kebebasan berekspresi juga rentan untuk dibelenggu oleh pemerintah, yang seharusnya melindungi HAM warga negaranya.

Sebentar lagi rakyat Indonesia akan kembali merayakan pesta lima tahunan, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun ke depan di tahun 2019. Banyak orang percaya bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 akan membuat negara kita mengalami perubahan, bukan hanya negara tetapi nasib rakyat kita.

Walaupun mustinya kita harus menunggu setahun lagi untuk memilih Presiden-Wakil Presiden dan wakil rakyat, tetapi suasana Pilpres 2019 sudah terasa dari tahun 2017 dan mulai tegang pada tahun ini (2018). Anggota  partai, para simpatisan, rakyat bawah, telah meramaikan media sosial dan warung-warung kopi dengan obrolan-obrolan politik.

Para buzzer dan surveyor mulai mendapatkan rezeki nomplok karena bisnis mereka mulai dibutuhkan, sedangkan parpol pengusung mulai membuat tim sukses. Sementara, para simpatisan sudah siap menggoreng isu-isu panas untuk menjatuhkan lawan. Sedangkan  rakyat kecil tidak bisa berbuat lain, kecuali berharap semoga di tahun 2019 nasib mereka bisa berubah drastis dari kehidupan sekarang.

Momentum Pilpres telah berhasil menghipnotis rakyat Indonesia, segala harapan, impian, kekecewaan, bahkan makian dapat kita saksikan di media sosial. Semua itu tak lain dan tak bukan untuk menyambut Pilpres tahun 2019 mendatang dan mendukung pasangan calon yang menjadi jagoan mereka.

Pemilihan Presiden dan Mitosnya

Kita tidak perlu kaget dengan euforia Pilpres 2019 seperti seruan “ganti presiden” dan lain sebagainya. Keriuhan dan sorak gempita yang sedang melanda bangsa kita saat ini muncul dari hasrat dan harapan seluruh warga negara agar muncul pemimpin yang bisa membawa mereka dan negara keluar dari kesulitan dan menuju kesejahteraan. Rakyat menunggu sang Ratu adil atau presiden yang mampu menjadi messias bagi rakyat Indonesia.

Masyarakat kita yakin (dan telah diyakinkan) bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bertumpu pada suatu institusi umum yang bernama negara. Seluruh permasalahan baik dari hilir-mudiknya, semua tergantung bagaimana pengelolaan negara. Tak heran jika pemimpin negara, yaitu presiden, dianggap oleh rakyat sebagai tokoh yang vital dan menentukan masa depan mereka.

Tak heran, jika muncul persoalan dalam suatu negara, misalnya bencana lingkungan, kelaparan, wabah penyakit, atau menurunnya tingkat prestasi siswa, semua dilihat bersumber dari ketidakberesan pemimpin atau aparatur negara. Bahkan banyak pula orang mempercayai keyakinan mistik zaman dahulu, yang mengatakan bahwa bencana alam bahkan wabah penyakit disebabkan karena aura negatif dari sang Pemimpin.

Begitulah realita yang kita hadapi saat ini, efek dari harapan yang berlebihan pada sang pemimpin dan institusi negara, justru akan menanamkan sikap fatalistik alias kebergantungan pada sesuatu di luar diri kita sendiri sehingga hilang kemandirian rakyat. Tidak heran jika orang banyak berkata: “ Jangan menjadi golongan putih (tidak memilih) demi masa depan Indonesia maju”, “Nasib kita 5 tahun kedepan ditentukan oleh pemilu”, “Kalau pemerintahnya benar pasti kita hidup enak”

Tentu saja peran Presiden dan negara dibutuhkan oleh rakyat kita, tetapi yang harus kita camkan, bahwa kita sebagai rakyat sangat menentukan maju dan mundurnya suatu negara. Ibu pertiwi justru berharap pada rakyat, sebab peran dari rakyat (sekecil apapun) sangat penting bagi negara.

Kita harus garis bawahi, bahwa dalam suatu negara yang berperan besar tidak lain bersumber dari rakyatnya. Dalam suatu negara yang berdaulat adalah rakyat, bukan parpol atau paslon capres-cawapres. Marilah kita berpikir sejenak, negara membutuhkan pajak dari rakyat, negara membutuhkan orang-orang kreatif, negara membutuhkan produktivitas kerja rakyatnya, dan pangan suatu negara juga bertumpu pada hasil kerja para petaninya.

Intinya  untuk  menggerakkan dan menstabilkan ekonomi suatu negara yang menjadi aktor dan tulang punggungnya adalah rakyat. Karyawan, petani, seniman, guru, wartawan, bahkan tukang koran sekalipun mempunyai arti penting dalam suatu negara.  Yang kita harapkan saat ini adalah munculnya kesadaran dari masyarakat, bahwa nasib mereka dan negara ada ditangan mereka. Tak perlu terlalu berharap pada janji manis politisi atau capres mendatang.

Negara yang baik dan ideal bukanlah negara yang pemimpinnya mengatur keseluruhan tingkah laku rakyat, bahkan sampai sibuk mengatur pikiran dan agama rakyatnya. Negara yang baik, dimana pemimpinnya memberi fasilitas dan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkreasi dan berinovasi. kedewasaan masyarakat, serta  meningkatkan kualitas SDM itulah yang membuat suatu negara menjadi kokoh dan maju.

Di negara kita, umumnya masyarakat masih bergantung dan melihat pada aktor yang akan memimpin, bukan melihat kemampuan diri sendiri.  Mereka percaya dengan naiknya si A maka Indonesia akan maju, beres dan damai.  Mereka merasa yakin jika si B nanti jadi presiden, maka bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan, dan kesusahan akan hilang selamanya

Pola pikir seperti inilah yang melahirkan mentalitas ndoroisme, yaitu rakyat merasa diri mereka hanya sebagai kawulo atau wong cilik yang tertunduk sujud sembari menunggu  sabda dan titah ”Sang Ndoro” yang bisa seenaknya memperlakukan mereka. Hampir setiap 5 tahun sekali kita selalu ribut, berharap, dan akhirnya kecewa. Bahkan sampai saat ini rakyat selalu menunggu-nunggu momen kehadiran sosok sang "Ratu Adil" yang akan memakmurkan negaranya.

Padahal apa yang ditunggu hanyalah sesosok bayangan hampa alias tahayul yang lahir dari sikap nerimo wong cilik yang sudah tidak mampu berbuat apa apa lagi. Mitos Ratu Adil tersebut harus dilenyapkan, dan mentalitas ndoroisme yang menjangkit rakyat kita harus dihancurkan.

Rakyat harus disadarkan bahwa kemakmuran negara sebagian besarnya  berada di tangan mereka bukan hanya di tangan pemimpin atau para politisi. Untuk menjadi negara maju dan makmur, tidak cukup hanya sekedar 5 tahun atau menunggu kinerja si presiden terpilih. Menjadikan  Indonesia maju dan makmur adalah proses yang panjang dan penuh kerja keras antara rakyat dan pemimpinnya.

Di abad global ini yang terpenting adalah meningkatnya keterampilan masyarakat. Kemampuan, wawasan,  kreativitas dan kualitas rakyatlah yang menentukan gerak kemajuan dari negara. Rakyat yang bisa berpikir secara bebas akan melahirkan kreasi dan inovasi. Peran negara hanyalah sebagai penunjang rakyatnya, negara hadir untuk mengembangkan kualitas masyarakat.

Negara bukanlah suatu institusi militer yang memerintahkan rakyat bak prajurit yang hormat dan patuh saja. Diharapkan di alam demokrasi saat ini, setiap gagasan dan proses pengembangan diri dijamin oleh negara. Dengan demikian, dari kebebasan tersebut muncul insan-insan kreatif yang mandiri, berkualitas, setara sehingga dapat memajukan Indonesia.

In 2004, The Indonesian Ministry of Communication and Information (Kominfo) issued Ministerial Regulations (Peraturan Menteri) No. 19 Year 2014 dealing with abroad of sites containing negative content, namely pornography. Within this regulation, the ministry entitles to run the procedures to ban the sites which indicate the negativity.

However, the implementation seems to be impractical from the official laws since The Indonesian Ministry of Communication and Information poses a legal power to govern and run the laws. It is seen by plenty of people as a concrete violation of civil rights done by a country to the inhabitants.

One side that is against to that violation is Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Initially, ICJR is an organization which concerns on issues related to civil rights in Indonesia. In 2005, ICJR has proposed a claim regarding the ministerial laws to supreme court. In this case, Friday, July 13 in 2018, Adinda Tenriangke Muchtar (Managing Director) and Haikal Kurniawan (Contributor) from Suara Kebebasan, have interviewed the Executive Director of ICJR, Anggara Suwaju in his office, Pasar Minggu area, South Jakarta.

Much has been said about trickle down economics but not much has been studied about it. Politicians and even intellectuals have used the term plenty of times, although ironically, almost never by economists. Yet it is a political expression that still prevails around the world. The stubborn rhetoric was shown recently in Indonesia through two leading public figures. Despite opposing each other in current economic issues, both actually used and agreed on the theory of trickle down economics. It says much about the rigor of the expression if public figures on opposite sides would use the same term to make a point, albeit with different agendas. Unfortunately, trickle down economics actually has no degree of common and theoretical sense, and even evidence.

The general idea of trickle down economics is that the rich get richer by being given most of the wealth, and that their wealth will only eventually "trickle down" to the poor. Thus, supposedly making the poor more disadvantaged and ending up with mere scraps. A more vivid definition would be what a Labor Party MP from New Zealand described as "the rich pissing on the poor." The usual method of choice in trickle down economics, public figures would espouse, is the reduction of taxes on businesses and the rich. This would in turn, although the rich would end up with more wealth due to low tax rates, lead to more benefits and wealth to the poor because it would eventually “trickle down” to them.

In May 2017 Indonesia earned an upgrade on its sovereign debt rating, which put it on an investment grade level from Standard And Poor's (S&P), as its debt is now rated as BBB- with stable outlook. This followed the moved of the other credit rating agencies Fitch and Moody's which have already declared Indonesia's sovereign debt as investment grade as early as 2011 and 2012 respectively. This improvement in the credit rating led to an uptick in the public optimism about the economy as well as cutting the cost of debt financing for the government.

However, it is noteworthy that Bank Indonesia recorded an increasing growth in foreign debt whereas the opposite was true with that coming from the private sector. Per May 2017 the total debt reached US$ 333.6 billion where 50,5% of it came from foreign sources. This makes the foreign share of the public debt increase by 1.000 trillion Rupiah in the last three years. The pattern of the foreign debt as well as the foreign debt long-term growth is slowing, whereas the short-term foreign debt tends to creep up. Controversies and debates within the public sphere, however, often overlook these facts.

On Friday 27 April, Suara Kebebasan (SK) in collaboration with the Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) of Gadjah Mada University (UGM) and the Gusdurian Network were hosting the discussion of the book “Islam and Liberty” at CRCS in UGM, which was our first ever partnership with our colleagues in the city. The discussion itself was our second one with regards to the book, which was issued by Institute of Economic Affairs, which we had translated and disseminated with the support from Network for A Free Society.